Aktivis Perempuan Dorong Segera Pembahasan & Pengesahan RUU TPKS

0
143

Dalam rapat paripurna Rabu (8/12) lalu, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif DPR. Tujuh fraksi mendukung dan hanya satu fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera, yang menolaknya. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar meminta keputusan tersebut ditunda karena masih membutuhkan masukan dari masyarakat.

Pentingnya RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibahas dalam diskusi bertajuk “Bersatu Penuhi Hak Korban Kekerasan” yang digelar Jumat (10/12).

Aktivis advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sri Nurherawati mengatakan aturan itu harus ada karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat. Ia menambahkan, ada enam elemen kunci dalam RUU tentang Kekerasan Seksual.

“Soal pencegahan, karena kita tidak ingin kekerasan seksual terus terjadi. Bahkan penegakan hukum juga harus menjadi salah satu cara atau strategi dalam pencegahan. Kemudian tindak pidana, ini penting karena undang-undang yang ada, bahkan KUHP hanya berdasarkan masalah kejahatan kesusilaan, kata Sri.

Padahal, lanjutnya, kekerasan seksual terjadi bukan karena kurangnya keimanan, ketakwaan, kurangnya pemahaman terhadap norma atau norma moral di masyarakat, tetapi lebih pada bagaimana melihat perempuan sebagai sasaran kekerasan seksual.

Oleh karena itu, Sri menambahkan, RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus menjadi undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan sehingga ada perbaikan dalam hukum acara. Karena hukum acara pidana saat ini tidak mengatur hak-hak korban dan pendamping korban.

Menurutnya, hukuman penjara dan denda bagi pelaku kekerasan seksual belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Oleh karena itu, harus ada rehabilitasi untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual dan restitusi, yaitu kompensasi atau permintaan maaf dari pelaku untuk mendukung proses pemulihan korban.

Terkait pemulihan korban, peran keluarga dan masyarakat adalah mendukung korban untuk pulih dari trauma.

Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan “Berantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!” beraksi di Jakarta (foto: dok).

Sri meminta semua pihak mendorong agar aturan itu dibahas dan disahkan tahun depan.

Menurut Justin Anthonie, Koordinator Advokasi KAPAL Perempuan Institute, RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat untuk melindungi hak-hak korban yang selama ini diabaikan. Ia yakin UU ini akan mampu menegakkan keadilan dan memberikan proses hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Karena itu, Justin menegaskan ada dua alasan mengapa RUU KDRT sangat penting untuk segera disahkan.

“Ini yang harus selalu kita gaungkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, terus meningkat. Belakangan ini kita banyak mendengar berita (tentang kekerasan seksual terhadap perempuan),” kata Justin.

Ia menjelaskan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga meningkat selama pandemi Covid-19. Ia mencontohkan selama 2020-2021 terdapat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan di enam provinsi, terdiri dari perkawinan anak (29 kasus), KDRT (16 kasus), kekerasan terhadap anak (16 kasus), kekerasan terhadap perempuan (14 kasus). ). , kekerasan seksual (14 kasus) dan pemerkosaan (5 kasus).

Namun Justin yakin jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebenarnya jauh lebih banyak dari yang bisa didokumentasikan.

Alasan kedua mengapa RUU KDRT harus segera dibahas dan disahkan adalah karena penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama ini seringkali merugikan korban karena aparat penegak hukum tidak berperspektif korban dan berpihak pada korban. Bahkan korban kerap dipersalahkan atas kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka.

Makanya, kata Justin, banyak perempuan korban kekerasan seksual tidak mau bicara apalagi melapor ke penegak hukum. Akibatnya, mereka mengalami trauma berkepanjangan.

Aktivis menggelar demonstrasi menentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di kampus.  (Foto: AFP)

Aktivis menggelar demonstrasi menentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di kampus. (Foto: AFP)

Indotan, korban kekerasan seksual asal Kabupaten dan Kepulauan Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan sepakat mendukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan.

“Saya sebagai korban kekerasan seksual berharap agar perempuan di luar sana tidak mengalami hal seperti saya. Ini sangat menyakitkan. Jadi saya mohon sekali lagi kepada pembuat kebijakan agar membuat undang-undang agar tidak ada korban lagi,” kata Indotan.

Indotan juga berharap tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Dalam siaran pers hari ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta Presiden Joko Widodo mengirim surat ke DPR agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera dibahas.

Ia menekankan pentingnya melindungi perempuan karena perempuan merupakan elemen penting dalam pembangunan negara. [fw/em]