Badan Hak Asasi Manusia Australia Terancam Kehilangan Status

0
93

Sebuah pengawas hak asasi manusia global telah mengancam untuk menurunkan status internasional Komisi Hak Asasi Manusia Australia karena keterlibatan pemerintahnya dalam penunjukan kepemimpinan kunci badan tersebut.

Komisi berisiko kehilangan “Status A” untuk pertama kalinya dalam 30 tahun sejarahnya. Penurunan peringkat tersebut dapat membuat dia kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Aliansi Global Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (GANHRI), yang memberikan akreditasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Canberra terkadang mengabaikan proses seleksi berdasarkan prestasi dalam penunjukan kepemimpinan Komisi Hak Asasi Manusia Australia.

GANHRI membuat tuduhan ini dengan merujuk pada penunjukan langsung dua posisi kepemimpinan kunci di Komisi Hak Asasi Manusia Australia oleh jaksa agung Australia – Komisaris Diskriminasi Disabilitas Ben Gauntlett dan Komisaris Hak Asasi Manusia Lorraine Finlay. Dia memperingatkan bahwa penunjukan seperti itu berpotensi mempertanyakan legitimasi orang yang ditunjuk dan independensi lembaga hak asasi manusia.

Penunjukan langsung Finlay tahun lalu memicu kontroversi. Grace Tame, seorang penyintas kekerasan seksual yang dinobatkan sebagai Australian of the Year, menyebutnya sebagai “kesalahan besar” mengingat Finlay menentang undang-undang yang mewajibkan persetujuan afirmatif untuk aktivitas seksual.

Hugh de Kretser, direktur eksekutif Pusat Hukum Hak Asasi Manusia, mengatakan tindakan pemerintah “membahayakan pengawas hak asasi manusia nasional kita pada saat kritis bagi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia”.

Komisi Hak Asasi Manusia Australia akan tetap dalam pengawasan selama 18 bulan ke depan sampai keputusan tentang statusnya dibuat pada Oktober 2023, kata GANHRI. [ab/ka]