Cyber, Salah Satu Tantangan Implementasi Konvensi Hak Anak

0
54

Convention on the Rights of the Child (CRC) adalah kesepakatan internasional yang diadopsi oleh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak anak di tingkat nasional.

54 pasal dalam konvensi tersebut merinci hak dan perlindungan anak, serta kewajiban pemerintah nasional untuk memastikan bahwa anak-anak di dunia tumbuh menjadi generasi yang lebih baik.

Anak-anak memakai masker duduk di jungkat-jungkit di tengah wabah COVID-19 di Jakarta, 7 September 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Pasal 16 dan 17 KHA menjelaskan perlindungan hak privasi anak dan hak anak untuk memperoleh informasi yang benar dari internet, radio, televisi, surat kabar, buku dan sumber lainnya. Orang dewasa harus memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh tidak berbahaya. Pasal 17 juga menyebutkan bahwa pemerintah harus mendorong media untuk berbagi informasi dari berbagai sumber dan bahasa yang dipahami anak.

Pakar anak mengatakan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sejak 2002, implementasi pasal-pasal konvensi menghadapi tantangan besar selama pandemi. Penggunaan internet oleh anak-anak tanpa pengawasan dan kebebasan menjelajah dunia maya yang minim sensor, berdampak negatif terhadap perkembangan mental, psikologis dan pendidikan, orientasi, bahkan perilaku seksual anak.

Data survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan penurunan usia anak-anak petualang dunia maya dari usia 10 tahun. Data tersebut juga menyajikan fakta bahwa hanya sebagian kecil waktu yang dihabiskan anak-anak di dunia maya digunakan untuk tugas sekolah. Sebagian besar porsi penggunaan internet di masa pandemi justru untuk berinteraksi di jejaring sosial.

AA Sri Wahyuni, Psikiater Anak RS Sanglah.  (Foto: Dermaga Pribadi)

AA Sri Wahyuni, Psikiater Anak RS Sanglah. (Foto: Dermaga Pribadi)

Dr Sri Wahyuni, psikiater anak dan dokter di RSUP Sanglah, mengatakan. “Mereka yang memiliki gadget dengan alasan tugas sekolah, pada akhirnya beberapa kasus kekerasan seksual terjadi on line, kemudian terjadi penipuan yang menimpa anak-anak ini, yang mengirim gambar atau mengirim foto yang diminta ke pelaku on line ini,” jelasnya.

Perkembangan ini membuat para orang tua dan pemerhati anak prihatin, terutama setelah menemukan bahwa prostitusi, kekerasan, kriminalitas, dan orientasi seksual terhadap anak juga meningkat drastis. on line.

“Pada usia 12 tahun, mereka telah menyatakan homoseksual, orang tua mereka ingin pingsan dengan konsul karena menonton acara yang animasi tetapi animasi homoseksual dan web yang dapat mereka cari sendiri dan orang tua mereka tidak tahu, dan pihak Kominfo tidak secepat pelaku vandalisme. mentalitas masyarakat, terutama anak-anak,” kata dr. Sri Wahyuni.

Yang lebih memprihatinkan, para pelaku eksploitasi kini malah merambah hingga melibatkan anak sendiri dan teman sebayanya.

Luh Putu Anggraini, Pengacara Anak LBH Apik Bali.  (Foto: Dermaga Pribadi)

Luh Putu Anggraini, Pengacara Anak LBH Apik Bali. (Foto: Dermaga Pribadi)

Luh Putu Anggraini adalah pengacara LBH Apik Bali yang kliennya kebanyakan adalah anak-anak korban kekerasan seksual di Bali dan NTB. Dia berkata, “Banyak remaja yang terjebak untuk dijual ke pelacuran anak melalui on line, lalu ada anak yang dijebak mantan pacarnya saat putus lalu dijual, makanya disebut cewek BO, ternyata ada ratusan orang yang mengobrol minta dilayani, minta janji.”

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PPPA), dalam beberapa tahun terakhir gencar menggalakkan perlindungan hak anak. Bersama lembaga perempuan, HAM dan Kominfo, pemerintah berupaya mengambil langkah terpadu.

Terlepas dari upaya tersebut, para ahli anak Indonesia mengakui bahwa kejahatan siber terhadap anak sedang meningkat dan akan menjadi tantangan lebih lanjut bagi pejabat pemerintah, penegak hukum, orang tua untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia.

“Akankah pemerintah dan orang tua belajar bersama untuk menjadikan pandemi ini bukan alasan anak-anak kita terabaikan sehingga terapung di dunia maya ini?,” tanya dr Sri Wahyuni.

Pemerhati anak juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan akan lebih efektif apabila upaya pencegahan melibatkan secara aktif pendampingan keluarga dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan dan hak-hak anak dapat terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak. [my/ka]