Fenomena Audiisme dan Menteri Risma. Kejadian

0
153

Peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional pada 1 Desember 2021 dirusak oleh insiden Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memaksa penyandang tunarungu untuk berbicara. Risma meminta anak tidak hanya mengandalkan alat bantu dengar dan harus bicara. Memang, dengan bimbingan Risma, anak tunarungu bernama Aldi itu bisa berbicara dengan terbata-bata. Tapi benarkah tindakan Risma itu?

Aktivis tunarungu Surya Sahetapy mengatakan dia tidak terkejut dengan kejadian itu. Ia menyebutnya sebagai fenomena audisme. “Saya melihat fenomena ini setiap hari, sejak kecil hingga sekarang,” kata Surya yang menggunakan Bahasa Isyarat Amerika (ASL) saat berbincang dengan VOA (3/11).

Menurut kamus Meriam-Webster, audisme adalah diskriminasi atau prasangka terhadap individu yang tuli atau tuli. “Audisme adalah keyakinan bahwa orang yang bisa mendengar lebih unggul daripada orang yang tuli,” katanya.

Dia mengatakan bahwa audisme menganggap orang tuli dan orang yang mendengar tidak setara. “Orang tuli itu tidak bisa melakukan pekerjaan pendengaran, seperti menjadi dokter atau pekerjaan lain. Orang yang menganut audisme tidak merasa bahwa penyandang tunarungu bisa dijadikan teman atau rekan kerja,” kata Surya.

Namun, lanjutnya, audisme bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Faktor yang memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang dapat ‘membawa’ keyakinan ini adalah paparan interaksi dengan orang tuli atau tunarungu. “Di mana-mana ada orang yang belum pernah terkena budaya tuli, orang tuli,” tambahnya.

Sementara itu, terkait peristiwa yang menyeret Risma, Surya menilai mantan Wali Kota Surabaya itu berusaha mendorong penyandang tunarungu untuk berekspresi, namun dengan cara yang salah. “Anda dapat mendorong mereka untuk mengekspresikan pendapat dan mengekspresikan diri mereka, tetapi Anda tidak dapat mendikte bagaimana mereka mengekspresikan diri,” katanya. “Beri mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri dan melakukannya dengan cara yang paling nyaman bagi mereka dan membuat mereka merasa didukung.”

Menteri Sosial Tri Rismaharini (foto: dok).

Surya mengingatkan bahwa penyandang tunarungu memiliki kemampuan mendengar dan berbicara yang beragam. Beberapa dapat mendengar suara meskipun lembut, sehingga mereka memiliki kemampuan berbicara yang terbatas; ada juga yang tidak bisa mendengar sama sekali, sehingga lebih nyaman berkomunikasi dengan cara lain, baik bahasa isyarat, tulisan atau lainnya. Kemudian, beberapa terlahir dengan tuli, beberapa terlahir dengan kondisi ini di kemudian hari.

Selain itu, akses penyandang disabilitas juga belum merata. Beberapa berasal dari keluarga yang tidak tahu bagaimana membimbing anggota penyandang disabilitas, yang lain tidak memiliki akses bantuan karena alasan keuangan.

Alat bantu dengar tidak serta merta menjadi solusi instan, kata Surya, salah satu pendiri platform Handai Tuli.

“Hanya karena Anda memberi seseorang alat bantu dengar, bukan berarti mereka otomatis bisa bicara,” kata Surya. Dikatakannya, dibutuhkan waktu, latihan dan terapi yang cukup untuk mengembangkan kemampuan seorang tunarungu.

“Ada orang tuli yang tahu bagaimana berbicara, mereka berlatih selama 5, 10, 15 tahun,” tambahnya.

Orang tuli berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa isyarat melalui televideo.  (Foto: AFP)

Orang tuli berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa isyarat melalui televideo. (Foto: AFP)

Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Dr. dr. Devira Zahara, M.Ked., Sp. THT-KL setuju dengan penjelasan Surya. Menurut Devira, alat bantu dengar biasanya diberikan kepada pasien yang memiliki sensor gangguan pendengaran saraf atau gangguan pada telinga bagian dalam.

“Alat bantu dengar hanya berfungsi untuk memperkuat suara yang tidak jelas terdengar untuk mengurangi kebisingan latar belakang yang keras,” katanya.

Dengan demikian, tambah Devira, alat bantu dengar sama sekali tidak berfungsi untuk mengembalikan kondisi pendengaran dan bicara masyarakat kembali normal. Untuk membuat penyandang disabilitas wicara mampu berbicara, dibutuhkan terapi yang lama, tergantung kondisi masing-masing orang.

“Jadi kata kuncinya adalah terapi,” ujarnya.

Insiden Risma

Insiden Risma sendiri sempat berseliweran di media sosial pekan lalu. Dalam cuplikan video tersebut terlihat Risma memaksa Aldi yang saat itu ia ajak ke atas panggung untuk menyampaikan pendapatnya tentang lukisan karya peserta lain untuk berbicara.

“Kamu harus bicara sekarang. Kamu bisa bicara. Aku memaksamu untuk bicara,” kata Risma kepada Aldi.

Perwakilan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) yang hadir dalam acara tersebut, Stefan, secara terbuka mengkritik sikap Risma.

“Saya harap ibu saya tahu tentang CRPD (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas), bahwa anak tunarungu memang menggunakan alat bantu dengar, tetapi tidak dipaksa untuk berbicara,” kata seorang penerjemah bahasa isyarat, menguraikan keberatan Stefan.

Sikap Menteri Risma yang memaksa penyandang tunarungu untuk berbicara menuai berbagai kritik.  (Foto ilustrasi: Nurhadi Sucahyo/VOA)

Sikap Menteri Risma yang memaksa penyandang tunarungu untuk berbicara menuai berbagai kritik. (Foto ilustrasi: Nurhadi Sucahyo/VOA)

Risma menimpali dengan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud mengurangi bahasa isyarat. Ia melanjutkan, “Yang ingin saya ajarkan kepada Anda, terutama anak-anak yang menggunakan alat bantu dengar, adalah mereka tidak harus bisu. Jadi, karena itu, mengapa Anda memaksa Anda untuk berbicara – saya memaksa Anda untuk – agar kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita: mulut, mata dan telinga.”

Sebelum kejadian di atas panggung, pada acara yang sama, Risma membagikan alat bantu dengar kepada peserta lain yang mengalami gangguan pendengaran dan bicara bernama Arum. Risma berharap bisa mulai belajar berbicara.

“Sekarang kamu tidak bisu, kamu sudah dengar sekarang. Sekarang harus belajar bicara, ya?” Risma bertanya, “Mulai sekarang kamu harus mengurangi bahasa isyarat, karena kamu bisa bicara dan kamu bisa mendengar.”

Kepala Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Laura Lesmana Wijaya, mengatakan kepada VOA melalui pesan teks (3/11) pelajaran yang didapatnya dari kejadian tersebut: teruslah mengadvokasi “seumur hidup”.

“Diskriminasi terhadap tunarungu tidak akan pernah berakhir dan akan terjadi lagi jika tidak ada pendidikan dini mengenai tunarungu dan bahasa isyarat,” pungkasnya.

Pada hari yang sama, pasca insiden di gedung Kementerian Sosial, Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner untuk memimpin Komisi Nasional Disabilitas (KND), sebuah lembaga negara non struktural baru yang memiliki tugas dan fungsi memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak-hak disabilitas.

Meski independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sekretariat komisi ini berada di bawah Kementerian Sosial – isu yang sempat diperdebatkan oleh sejumlah aktivis hak penyandang disabilitas, namun dibantah oleh pemerintah. [rd/ah]