Jokowi Targetkan 5 Juta Guru & Tenaga Pendidik Selesai Divaksin Juni 2021

0
475

Pemimpin Joko Widodo menargetkan vaksinasi COVID-19 kepada lima juta guru serta tenaga pendidik lainnya di semesta Indonesia bisa selesai pada Juni. Kelompok tersebut menjadi prioritas rencana vaksinasi pemerintah agar pembelajaran tatap muka bisa segera dimulai.

“Tenaga pendidik, kependidikan instruktur ini kita berikan prioritas supaya nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan, ” ungkap Jokowi saat meninjau saat meninjau pengamalan vaksinasi yang dimulai hari itu, Rabu (24/2) di SMAN 70 Jakarta.

Dalam peninjauan tersebut, Jokowi didampingi oleh Mendikbud Nadiem Makariem, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Presiden Jokowi saat acara vaksinasi kepada satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Presiden Jokowi saat acara vaksinasi kepada kepala tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Setelah Jakarta, Presiden meminta semua guru dan tenaga pendidik di provinsi lain juga bakal segera divaksinasi. Mengutip dari www.covid19.go.id, hingga Selasa (23/2) vaksinasi dosis pertama setidaknya telah diterima oleh 1, 26 juta orang & dosis kedua telah diterima sebab 789. 966 orang. Pemerintah menetapkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181, 5 juta penduduk Indonesia dapat selesai pada akhir 2021. ​

Vaksinasi pada Lansia

Selain tenaga pendidik, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang berusia 60 tahun ke atas juga merupakan bahan prioritas pemerintah dalam program vaksinasi massal COVID-19 pada tahap ke-2 ini.

Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Tukang Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan hal ini dikarenakan tingginya angka janji akibat virus corona pada lansia.

“Berdasarkan analisis petunjuk Satgas COVID-19, masyarakat lanjut usia di Indonesia sama dengan atau lebih dari 60 tahun ke atas memang hanya menyumbang 10, 7 persen dari seluruh kejadian positf. Namun yang perlu digarisbawahi adalah 48, 3 persen sebab kasus meninggal COVID-19 di Nusantara adalah dari masyarakat lansia, ” ujarnya dalam telekonferensi pers, dalam Jakarta, Selasa (23/2).

Angka kematian yang tinggi kelanjutan COVID-19 pada lansia ini, prawacana Wiku, diakibatkan proses penuaan dengan akhirnya membuat fungsi kekebalan tubuh manusia pun menurun. Infeksi COVID-19 pada lansia juga diperparah dengan adanya double burden, yakni penyakit penyerta atau komorbid, seperti penyakit dalaman, penyakit pada saluran pernafasan, ataupun gangguan ginjal yang sering ditemukan pada lansia.

Vaksinasi pada lansia itu, dilakukan sebanyak dua dosis dengan selang waktu 28 hari dari dosis pertama. Lanjutnya, vaksinasi COVID-19 pada lansia tersebut telah dimulai di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, mengingat kontribusi urusan positif COVID-19 yang besar, serta kesiapan fasilitas penyimpanan vaksin.

Untuk vaksinasi melalui kemudahan pemerintah, katanya, masyarakat dapat mengunjungi website kementerian Kesehatan, yaitu www.kemkes.go.id. Pada website tersebut akan tersedia link atau tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lansia dengan sejumlah pertanyaan yang kudu diisi sebagai syarat pendaftaran.

“Jika mengalami kesulitan harap masyarakat meminta bantuan anggota puak lain atau melalui kepala RT/RW setempat untuk mendaftarkan secara online , ” jelasnya.

Presiden Jokowi saat acara aksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Presiden Jokowi saat acara aksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Nantinya, sesudah mendaftar data peserta lansia bakal masuk ke dinas kesehatan masing-masing provinsi, untuk selanjutnya ditetapkan program dan lokasi pelaksanaan vaksinasi.

“Selanjutnya pilihan kedua adalah mekanisme melalui vaksinasi massal yang dapat diselenggarakan oleh organsiasi atau institusi yang bekerjasama dengan Kementerian kesehatan atau dinas kesehatan. adapaun contoh organisasi dan institusi dengan dapat menyelenggarakan vaksinasi misalnya semacam organisasi untuk para pensiunan para ASN, Perpabri atau veteran republik Indonesia, ” tuturnya.

Untuk mengantispasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di setiap pelaksanaan vaksinasi, maka setiap biro kesehatan kabupaten/kota harus menyediakan narahubung perwakilan dari tempat pengaduan jalan bagi panitia penyelenggara ataupun penderita.

Perkembangan PPKM Mikro

Dalam kesempatan ini, Wiku juga melaporkan perkembangan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang dilaksanakan di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa barat, Banten, Bali, Yogyakarta, Jawa Pusat dan Jawa Timur. Dari hasil pelaksanaan PPKM tahap ke-3 ini telah mulai menunjukkan penurunan kasus aktif COVID-19 kecuali di Jawa Tengah.

Juru bicara satgas penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (8/2) mengungkapkan PPKM jilid 1 dan 2 di Jawa dan Bali belum berdampak signifikan menekan angka kasus covid-19 (Foto: VOA)

Juru bicara satgas pengerjaan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito pada telekonferensi pers di Jakarta, Senin (8/2) mengungkapkan PPKM jilid 1 dan 2 di Jawa serta Bali belum berdampak signifikan menekan angka kasus covid-19 (Foto: VOA)

“DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali dan Yogyakarta trennya menunjukkan penurunan pada saat memasuki periode PPKM tahap ke-3 atau Minggu ke 5, PPKM, bahkan Jawa Timur mengalami penurunan sejak pada PPKM tahap kedua. Namun masih ada provinsi yang masih menunjukkan gaya yang fluktuatif cenderung meningkat, yakni Jawa Tengah. Jawa Tengah masih terus meningkat tren kasus aktifnya bahkan sejak PPKM tahap ke-1 dilaksanakan, ” kata Wiku.

Selanjutnya tren kesembuhan cukup meningkat tajam. Tercatat, tingkat kesembuhan di DKI Jakarta naik menjelma 94, 56 persen dari 89, 44 persen, Banten naik ke 72, 97 persen dari 52, 43 persen dan Yogyakarta menjelma 75, 60 persen dari awal 66, 31 persen.

Namun, berbeda dengan kasus rajin dan kesembuhan, perkembangan kasus moralitas masih cenderung fluktuatif. DKI Jakarta menunjukkan penurunan angka kematian daripada 1, 72 persen menjadi 1, 58 persen.

“Provinsi lainnya seperti Banten, Yogyakarta, Jateng, dan Jatim bahkan menunjukkan peningkatan persen kematian. Makin Yogyakarta menunjukkan kenaikan sebesar 0, 22 persen dibandingkan dengan sebelumnya PPKM berlangsung, ” tuturnya.

Kebijakan PPKM Mikro itu juga berdampak pada menurunnya level keterisian ranjang atau bed occupancy ratio (BOR) di ruang isolasi dan unit perawatan intensif (Intensive Care Unit /ICU) bagi pasien COVID-19 di tujuh provinsi tersebut.

Dijelaskannya, penurunan BOR paling signifikan terjadi Jawa Tengah dari 74, 9 persen menjadi 35, 75 persen per (19/2). Kemudian Yogyakarta yang tingkat BOR-nya menjadi 52, 21 persen dari semula 84, 47 persen.

Namun, katanya, penurunan keterpakaian tempat tidur ini perlu diperhatikan lebih lanjut. Perlu dilihat balik apakah hal itu dipicu sebab pasien positif dengan gejala sedang-berat yang semakin berkurang atau orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan belum atau tidak terjaring sejak dini sehingga tidak dirawat di sendi sakit.

“Untuk itu saya imbau kepada seluruh pemerintah daerah masing-masing untuk benar-benar menetapkan bahwa setiap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk segera ditangani sesuai dengan gejala yang dialami, ” pungkasnya. [gi/ah]