Komnas HAM Minta Keterangan Bekas Pimpinan KPK Soal Ulangan Kebangsaan

0
159

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jumat (18/6) meminta bahan dari sejumlah mantan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan tentang pelaksanaan buatan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai lembaga antirasuah tersebut.

Mereka yang dipanggil, termasuk M. Jasin, Bambang Widjajanto, Abraham Samad, dan Saut Situmorang.

Selain itu, Pemangku Ketua KPK Nurul Ghufron juga datang memenuhi panggilan dari Komnas HAM.

Suasana konferensi pers Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta pada Kamis (17/6). (Foto: Komnas HAM)

Suasana konferensi pers Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pada Jakarta pada Kamis (17/6). (Foto: Komnas HAM)

Kepada wartawan seusai seruan keterangan itu, Komisioner Bidang Pemantauan/Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menjelaskan ada perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Persen Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dengan pihak Institusi Kepegawaian Negara (BKN) terpaut tes wawasan kebangsaan.

Anam menambahkan pada Ghufron, Komnas HAM menyelami seputar alasan penggunaan tes wawasan kebangsaan sebagai kondisi alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negeri.

“Pak Ghufron sendiri juga nggak bisa jawab karena memang KPK tidak tahu. Itu katanya. Itu lininya BKN (Badan kepegawaian Negara). BKN tunggal beberapa hari yang berantakan sudah kami periksa & kami mendapatkan sesuatu dengan agak berbeda antara persoalan yang diceritakan kepada ana yang oleh KPK maupun oleh BKN, ” ujar Anam.

Karena itu, kata pendahuluan Anam, Komnas HAM akan mendalami soal perbedaan masukan yang diberikan oleh KPK dan BKN mengenai kontroversi tes wawasan kebangsaan.

Sebenarnya ada lima pimpinan KPK yang dipanggil, tetapi hanya Nurul Ghufron yang datang, yang katanya mewakili pimpinan lain sebab sifat kepemimpinan yang beramai-ramai kolegial.

Tetapi Anam mengungkapkan sebenarnya ada beberapa pertanyaan Komnas HAM yang sifatnya bukan buat kolektif kolegial, tapi yang sifatnya kontribusi pimpinan dengan individu seputar tes wawasan kebangsaan. Sebab itu, Komnas HAM memberikan kesempatan pada pimpinan KPK lainnya buat memberikan klarifikasi.

Menurut Anam, Nurul Ghufron tidak bisa menjawab masa ditanya oleh Komnas HAM siapa yang mengajukan pendirian untuk mengadakan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat menjelma pegawai negeri.

Pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)

Pelantikan pegawai KPK menjelma aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)

Anam menegaskan Komnas HAM mau memanggil semua pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tes paham kebangsaan, termasuk Badan Agen Negara (BIN).

Hasil penyelidikan oleh Komnas HAM soal tes wawasan kebangsaan ini akan selesai paling lambat akhir kamar ini atau awal kamar depan.

Di tempat yang sama, Mantan Wakil Ketua KPK, M. Jasin menjelaskan pegawai KPK tidak bisa dilengserkan hanya dengan dasar hasil ulangan wawasan kebangsaan.

Menurutnya pegawai lembaga antirasuah ini dapat dipecat sesudah melalui pemeriksaan dan audit terhadap pelanggaran yang dikerjakan, karena dinilai melanggar isyarat etik, pelanggaran hukum, atau kinerjanya tidak memuaskan.

“Jadi pemecatan (pegawai KPK) itu ada alasan dan kudu ada auditnya. Di KPK ada pengawas internal. Asalkan melanggar kode etik, barang apa buktinya peelanggaran itu. Andaikata tidak bisa mencapai kinerjanya, apa bukti dia tidak bisa mencapai kinerjanya. Asalkan dia melanggar hukum, oleh sebab itu ada hal-hal yang digali dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai KPK, ” ujar Jasin.

Putusan Mahkamah Konstitusi, tambahnya, juga telah membuktikan alih status menjadi pegawai negeri tidak boleh mudarat pegawai KPK. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri telah menegaskan tes wawasan kebangsaan tidak boleh berakhir secara pemecatan pegawai KPK sebab masih ada ruang buat pembinaan.

Karena itu, Jasin mensinyalir kesimpulan pimpinan KPK untuk memecat para pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (17/6). (Foto: Komnas HAM)

Pengantara Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam masa memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (17/6). (Foto: Komnas HAM)

ICW: KPK Berbohong

Peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menjelaskan lembaganya menuding KPK telah berbohong karena suruhan sejumlah pegawai KPK dengan sudah dinonaktifkan terhadap hasil tes wawasan kebangsaan ditolak. Juru bicara KPK Ali Fikri, menurutnya, menyatakan KPK harus berkoordinasi lagi dengan BKN.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: Kurnia)

Pengkaji ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: Kurnia)

“Padahal agenda 27 April, megah sekadar proses ketika BKN menyerahkan hasil penilaian pegawai KPk kepada KPK. Harusnya tersebut tidak menjadikan KPK mati. Harusnya KPK berikan selalu kalau memang mereka meminta proses tes wawasan kewarganegaraan nasional itu benar, bagaimana pola penilaiannya, ” tutur Kurnia.

Tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK menjadi polemik di terbuka karena proses itu menentukan lolos atau tidak lolosnya pegawai menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 1. 271 pegawai KPK yang dinilai lolos tes wawasan kewarganegaraan nasional sudah resmi dilantik menjadi pegawai negeri pada satu Juni 2021.

Dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lucut, sebanyak 24 orang masih diberikan kesempatan menjadi aparatur sipil negara dengan lebih dulu mengikuti pembinaan. Namun 51 pegawai KPK lainnya dinilai sudah tidak mampu lagi bergabung dengan KPK karena disebut mendapat kadar merah. [fw/em]