Komnas Perempuan Dorong DPR Sahkan RUU PKS pada 2021

0
609

Komisioner Komnas Rani Maria Ulfa Anshor meyakini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diusulkan sejumlah anggota DPR akan ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021. Ia berharap RUU tersebut dapat serius dibahas dan disahkan DPR dan pemerintah di tahun depan. Menurut Maria, lembaganya juga telah melakukan sejumlah lobi ke anggota DPR dan bagian DPR untuk meloloskan RUU itu sebagai undang-undang.

“Untuk anggota DPR pengusul, kami telah sampaikan draf akademik maupun RUU-nya sebagai usulan Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil, akademisi sudah masuk ke anggota legislatif pengusul, ” jelas Maria Ulfa Anshor dalam diskusi daring, Rabu (25/11/2020) malam.

Tangkapan layar Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

Tangkapan layar Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

Maria menambahkan lembaganya juga akan menggelar diskusi secara kementerian dan lembaga terkait RUU PKS. Antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Polri.

Menurut Maria, kehadiran regulasi setingkat undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksi sudah mendesak. Catatan Komnas Hawa terdapat 46. 698 kasus kebengisan seksual yang terjadi di lembah personal dan publik sepanjang 2011-2019.

Tingginya kekerasan kepada perempuan juga terlihat dari hasil survei BPS yang bekerjasama secara KPPPA pada 2016. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun menikmati kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

Karangan bunga di dekat pintu masuk bagian belakang kompleks DPR di Senayan dari berbagai organisasi perempuan sebagai bentuk keprihatinan dan mendesak DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Jakarta,

Susunan bunga di dekat pintu mendalam bagian belakang kompleks DPR pada Senayan dari berbagai organisasi perempuan sebagai bentuk keprihatinan dan mendesak DPR agar segera mengesahkan Program Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Jakarta,

Sementara Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sri Wiyanti Eddyono mengatakan aturan tentang kekerasan seksual memang diatur di sejumlah undang-undang, termasuk dalam KUHP dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Kejahatan Perdagangan Orang. Namun, undang-undang itu tidak mengatur dengan jelas jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi dan aborsi.

“Dalam realitas kasus perkosaan itu tidak semata-mata alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Dalam praktiknya ada segala jenis benda yang dimasukkan. Itu masuk apa, tidak masuk perkosaan, ” jelas Sri Wiyanti Eddyono.

Wiyanti menambahkan RUU PKS ini juga berpihak kepada korban kekerasan seksual karena mengatur tentang pemulihan terhadap korban. Dengan aturan tersebut, maka korban akan mendapat pemulihan sambil proses hukum mereka berlaku. Selain itu, kata Wiyanti, RUU ini juga telah mengatur kebengisan seksual yang terjadi di ranah digital seperti Kekerasan Berbasis Gender Online.

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka yang menjadi pengusul RUU PKS. (Foto: Courtesy/Diah Pitaloka)

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka yang menjelma pengusul RUU PKS. (Foto: Courtesy/Diah Pitaloka)

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka yang adalah salah satu pengusul RUU PKS, mengutarakan RUU ini telah masuk di dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021. Menurutnya, pembahasan RUU PKS lebih tepat dilakukan pada periode sekarang sebab fokus DPR tidak terpecah. Berbeda dengan periode lalu yang terbelah dengan sejumlah RUU, salah satunya omnibus law RUU Cipta Kerja yang banyak menyita perhatian.

“Persoalannya penting dan menjelma perhatian publik sehingga memang kudu diangkat menjadi salah satu daftar parlemen. Dan juga selama ini menjadi kelemahan hukum dalam penuh kasus kekerasan seksual, ” sahih Diah Pitaloka kepada VOA, Kamis (26/11/2020).

Diah menjelaskan terdapat sejumlah hambatan di RUU PKS sehingga tidak masuk dalam RUU Prolegnas Preferensi tahun lalu. Beberapa di antaranya, katanya, karena kurang siapnya tulisan akademik dan kesibukan DPR & pemerintah. Sementara terkait perbedaan prinsip anggota DPR tentang RUU PKS ini, menurutnya, itu umum berlaku di parlemen. Kendati demikian, Diah meyakini RUU PKS akan disahkan menjadi Undang-undang pada tahun ajaran.

Ilustrasi desakan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

Ilustrasi desakan penghapusan kekerasan erotis terhadap perempuan. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

Juli lalu, proses legislasi RUU PKS terhenti saat Komisi VIII menyatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak lagi menjadi usulan Komisi VIII. Proses penyusunan & pembahasan RUU ini dikoordinasikan bertambah lanjut oleh Badan Legislasi DPR RI.

Rapat kerja Baleg, DPD dan Menkumham MENODAI tentang Evaluasi Prolegnas pada 2 Juli 2020 kemudian memutuskan secara resmi RUU Penghapusan Kekerasan Erotis keluar dari Prolegnas Prioritas 2020. Keputusan ini menuai polemik pada kalangan masyarakat. [sm/ab]