KPU Siapkan Roadmap Pemanfaatan Teknologi untuk Pemilu 2024

0
106

Anggota KPU Arief Budiman mengatakan KPU telah mengusulkan agar pemilihan umum dilaksanakan pada 21 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Menurut dia, jadwal ini ideal untuk meringankan beban kerja penyelenggara dan biaya tidak mahal.

Selain itu, kata dia, KPU juga sudah menyiapkan road map atau peta jalan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan pemilu 2024.

Anggota KPU Arief Budiman. (Foto: Twitter/@KUP_ID)

“Manfaat peningkatan efektivitas, efisiensi, kecepatan proses dan pelayanan kepada parpol, peserta pemilu, pemilih, dan pemangku kepentingan lainnya,” jelas Arief Budiman dalam diskusi “Seleksi KPU/Bawaslu dan Upaya Mengatasi Kompleksitas Pemilu 2024 ” pada Minggu (31/10/2021).

Arief menjelaskan, sejumlah sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU antara lain Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Menurut dia, pengembangan sistem secara terintegrasi akan dilakukan pada 2021 hingga 2022. Selanjutnya sistem tersebut sudah bisa diterapkan pada 2023 dan 2024.

Tabel sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan manfaatnya.  (Foto: KPU)

Tabel sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan manfaatnya. (Foto: KPU)

“Sidalih (Sistem Daftar Pemilih), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), dan Silon ke depan mutlak perlu menggunakan bantuan teknologi informasi. Karena jutaan nama, ratusan ribu tempat, tidak mungkin kita cek. manual,” tambahnya.

Arief berharap parpol juga bisa mengupdate data secara berkesinambungan. Seperti data anggota dan alamat kantor sehingga memudahkan KPU saat ujian dan mengurangi penggunaan kertas.

Sementara itu, terkait anggaran Pilkada Serentak dan Pilkada 2024, Arief mengatakan KPU telah merancang Rp. 86 triliun. Namun, anggaran tersebut sedang dihitung ulang dengan kisaran Rp 76 triliun.

Dibatasi oleh hukum

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan penggunaan teknologi informasi pada pemilu 2024 terkendala undang-undang. Ia beralasan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur penggunaan teknologi. Hal ini berbeda dengan UU Pilkada yang mengatur ketentuan penggunaan teknologi.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.  (Foto: Tangkapan Layar)

Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati. (Foto: Tangkapan Layar)

“Pengalaman KPU tahun 2019, saat menggunakan Sipol karena ada yang tidak puas, maka Sipol dibatalkan,” jelas Khoirunnisa.

Khoirunnisa menyarankan agar para anggota KPU terpilih nantinya bisa mengomunikasikan isu teknologi tersebut kepada para pemangku kepentingan agar kejadian seperti 2019 tidak terulang kembali.

Selain itu, Nisa mendorong KPU untuk terus menguji sistem informasi tersebut karena semakin mendekati tahun 2024. Tujuannya agar semua pemangku kepentingan percaya akan penggunaan teknologi pada pemilu tahun 2024 dan pemilukada.

“Nah, bagaimana mencari penyelenggara pemilu yang bisa inovatif dan cepat beradaptasi. Misalnya, semua orang baru akan terpilih,” tambahnya. [sm/em]