Krisis Kemanusiaan di Afghanistan Semakin Memburuk

0
116

Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada Minggu (19/12) menggelar pertemuan luar biasa di ibu kota Islamabad, Pakistan, untuk membahas krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan. Pertemuan darurat OKI tersebut dihadiri oleh 24 menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri.

Dalam konferensi pers virtual usai menghadiri KTT OKI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan agar badan yang beranggotakan 57 negara mayoritas Muslim itu mengambil langkah nyata untuk membantu rakyat Afghanistan.

Para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berpose bersama pada pertemuan di Pakistan untuk membahas krisis Afghanistan 19/12 (Twitter: Menteri Luar Negeri_RI).

“Dalam keterangan saya (di persidangan, red), saya menyampaikan bahwa dari semua laporan dan informasi yang saya terima, hanya ada satu kesimpulan, yaitu situasi kemanusiaan di Afghanistan memburuk,” kata Retno.

Retno menambahkan, dirinya telah membahas krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan sejumlah menteri luar negeri dari negara-negara anggota OKI dan Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha di sela-sela Sidang Umum PBB September lalu di New York City, Amerika Serikat.

23 juta warga Afghanistan terancam kelaparan

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat (UNOCHA) Martin Griffiths, situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan di mana 23 juta orang sekarang berisiko kelaparan dan setengah dari semua anak di bawah usia lima tahun atau sekitar 3,2 juta orang diperkirakan akan mengalami kekurangan gizi akut pada musim dingin ini. Tujuh puluh persen guru tidak dibayar dan dikhawatirkan akan berhenti bekerja, berpotensi membuat jutaan anak putus sekolah.

Oleh karena itu, lanjut Retno, pertemuan luar biasa OKI ini merupakan momentum yang baik untuk menangani tiga isu sebagai satu kesatuan. Pertama, OKI harus mampu memobilisasi dukungan dan sumber daya untuk menghadapi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Untuk itu, Indonesia siap berkontribusi dengan memberikan bantuan pangan dan berkoordinasi dengan badan-badan bantuan PBB di Afghanistan. Retno belum merinci nilai dan bentuk bantuan yang diberikan.

Mohammed (4 bulan) yang menderita gizi buruk sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Kabul, Afghanistan (foto: dok).

Mohammed (4 bulan) yang menderita gizi buruk sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Kabul, Afghanistan (foto: dok).

Kedua, perlunya dibuat roadmap upaya Taliban untuk memenuhi komitmennya, sebagaimana disampaikan pada 16 Agustus 2021, yaitu membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia – termasuk hak perempuan – dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat latihan teroris.

Retno menggarisbawahi bahwa semua inisiatif OKI akan sulit dilaksanakan jika Taliban tidak membuat kemajuan signifikan untuk memenuhi janjinya.

Ketiga, menurut Retno, OKI dapat berperan sebagai jembatan dengan negara-negara donor. Roadmap bantuan kemanusiaan ke Afghanistan dan aliran kebutuhan keuangan dapat didiskusikan dengan negara-negara donor di berbagai forum terkait.

Pengamat: Indonesia seharusnya tidak terlalu bergantung pada Taliban

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai hanya Indonesia yang paling memahami Afghanistan saat ini karena telah banyak berdialog dengan pemerintah dan penguasa Afghanistan di perbatasan dengan negara-negara sekitarnya.

Dr. Teuku Rezasyah, Pemerhati Hubungan Internasional (foto: courtesy).

Dr. Teuku Rezasyah, Pemerhati Hubungan Internasional (foto: courtesy).

“Afghanistan pernah berada di Bali Democracy Forum. Jadi saya kira kita memiliki stok informasi yang sangat baik tentang Afghanistan dan hubungan kita dengan Afghanistan manis. Mereka tidak pernah berprasangka buruk terhadap Indonesia,” kata Rezasyah.

Sebagai anggota Gerakan Non-Blok dan OKI, Indonesia selalu mengupayakan program pemberdayaan di Afghanistan dan berharap bisa sukses membantu negara. Namun, tambah Rezasyah, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri.

Persoalan lainnya, Indonesia, kata dia, tidak bisa terlalu mengandalkan Taliban karena belum memberikan pengakuan diplomatik sebagai penguasa baru Afghanistan. Cara yang aman adalah dengan menyatakan bahwa Indonesia berhubungan dengan seluruh lapisan masyarakat Afghanistan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan di Afghanistan.

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak perlu terburu-buru memberikan pengakuan kepada pemerintah Taliban di Afghanistan karena pemerintah masih mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan di masa mendatang, Indonesia juga perlu mengevaluasi apakah bantuan tersebut akan membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional di Afghanistan dan bagaimana kesiapan pemerintah Afghanistan atas bantuan tersebut.

Rezasyah mengingatkan, Indonesia dan OKI harus memiliki time frame agar Afghanistan tidak bergantung pada China, sebagai satu-satunya negara yang telah mengonfirmasi kesiapannya untuk membantu Afghanistan. Tentunya berdasarkan informasi intelijen dan diplomatik yang tepat. Apalagi Taliban sering dimaknai oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai kelompok teroris.

Ia meminta pemerintah Indonesia bisa menyampaikan perkembangan yang sebenarnya di Afghanistan agar masyarakat di negara tersebut tidak salah menilai perkembangan yang sedang terjadi.

OKI Juga Bahas Isu Terorisme & Vaksin

OKI juga menekankan pentingnya upaya pemberantasan terorisme dan memastikan Afghanistan tidak dijadikan tempat untuk kegiatan terorisme. Mendorong semua pihak di Afghanistan untuk berupaya mengembangkan peta jalan untuk meningkatkan partisipasi semua pihak di Afghanistan secara inklusif.

OKI sepakat untuk membentuk Dana Kemanusiaan untuk Afghanistan di bawah IDB (Bank Pembangunan Islam) dan menunjuk Asisten Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan, Kebudayaan dan Keluarga sebagai Utusan Khusus OKI untuk Afghanistan.

Selain Afghanistan, OKI juga membahas upaya memastikan akses vaksin dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha telah berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. [fw/em]