Lonjakan Kasus COVID-19 Menunda Berniat Bekerja dari Yogya

0
140

Perjalanan kurang dari satu jam, dibanding kota Yogyakarta ke Zona Turgo di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman, menyervis keindahan lansekap dan hawa dingin yang khas. Dalam sisi utara, rumah-rumah awak berbatasan langsung dengan alas. Kabut akan menyelimuti medan ini pada sore keadaan, waktu yang tepat menikmati sajian kopi di lepau kopi Merapi, yang dikelola Musimin dan istrinya, Pati.

“Kopinya ana tanam sendiri, memang telah ada sejak dulu. Dalam hutan belakang rumah ini ada banyak pohon salinan, sebagian besar tinggalan sebab orang tua dulu, ” kata Sari kepada VOA.

Bu Sari, pemilik warung kopi Merapi menyeduh kopi untuk tamu. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Bu Pati, pemilik warung kopi Merapi menyeduh kopi untuk tamu. (Foto: VOA/ Nurhadi)

Meski jauh di lereng gunung, warung kopi itu menyediakan akses internet cukup cepat berkat bantuan bank daerah. Pengunjung bisa menikmati kopi dan hawa sejuk, sembari mengerjakan tugas belajar atau pekerjaan kantor. Bila program work from destinatio n yang digaungkan Kementerian Wisata dan Ekonomi Kreatif kaum pekan lalu bisa berlaku, warung kopi Merapi di Turgo ini mungkin akan kedatangan lebih banyak konsumen.

“Kami lazim rame kalau Sabtu dan Minggu, ” lanjut Pati.

Destinasi wisata alam yang sepi dan dinilai lebih aman daripada risiko penularan tersebar merata di sekitar Yogya. Rata-rata hanya dibutuhkan perjalanan mulia jam untuk sampai ke Menoreh di barat, bersantai Merapi di utara, miring di sisi selatan, ataupun kawasan wisata alam gunung purba hingga Mangunan dalam sisi tenggara. Ini adalah pilihan menarik bagi pelaku di Jakarta atau kota besar lain, yang muak bekerja dari rumah & mencari nuansa berbeda.

Kebijakan dengan Adaptif

Sayang, pemerintah harus menilai program ini karena lonjakan kasus dalam dua pekan terakhir. Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan ini dalam keterangan pers mingguan, yang dia sampaikan dari Balkondes Borobudur, Jawa Tengah, Selasa (22/6). Sandi menyebut, work from destination jika dilakukan dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan peraturan, merupakan salah satu perubahan dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

“Namun kita mengambil kebijakan berbasis data dan berbasis sains, dan masukan dan sains ini berjalan terus. Data dua minggu lalu sama data keadaan ini tentunya berbeda, dan kebijakan kita akan betul berbeda. Jadi, waktu kita mengambil kebijakan dua minggu lalu dan hari tersebut, semua harus disesuaikan. & itu adalah komitmen kita untuk menyesuaikan kebijakan berbasis data dan sains, ” ujar Sandi.

Sandi memastikan Kemenparekraf menghiraukan data kasus dan kehormatan zona tempat wisata berada. Jika memang berstatus merah, kementerian bahkan sudah memberi arahan penutupan destinasi wisata. Panduan untuk menghadapi situasi yang genting saat tersebut telah ditetapkan, dan pelaku wisata serta wisatawan diharapkan mematuhinya.

Satu diantara penerapan kebijakan adalah bahwa program work from destination akan menyesuaikan penerapan PPKM Mikro. Daerah dengan status kuning misalnya, tentu diperbolehkan, sedangkan yang berstatus merah diminta buat dihindari.

“Di tengah-tengah situasi yang betul volatile, uncertain, complex dan ambigue , kebijakan model sandbox dengan harus kita hadirkan, sehingga kita akan mampu meninggalkan periode yang penuh tantangan ini, ” tambahnya.

Pelaku Wisata Berhati-Hati

Doto Yogantoro, pengelola desa wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman, Yogyakarta meyakini karakter wisata dan pemerintah daerah memegang peran penting terkait buka atau tidaknya destinasi wisata.

Pengelola desa wisata Pentingsari, Doto Yogantoro. (Foto: dok pribadi)

Pengelola desa wisata Pentingsari, Doto Yogantoro. (Foto: dok pribadi)

“Kalau dihentikan mutlak, saya kira juga mengurangi semangat masyarakat, tetapi pintar-pintarnya pengelola memilih dan memilah, kira-kira tamu yang diterima latar belakangnya apa, maksudnya apa, asalnya darimana, ” kata Doto kepada VOA.

Dia meluluskan contoh, beberapa hari morat-marit ada rombongan yang terdesak ditolak untuk menginap pada Pentingsari, karena pemberitahuan yang mendadak. Pengelola telah membenarkan skala prioritas dalam menerima wisatawan. Keputusan untuk menerima atau tidak rombongan wisata ada di masyarakat. Kedudukan kesehatan wisatawan juga menjadi perhatian penting, dan karena itu seluruh proses itu tidak bisa mendadak.

“Kalau tamu lantaran kalangan pemerintah biasanya kita terima, karena secara aturan kesehatan mereka sudah mampu dipastikan, ” ujar Doto.

Diakui Doto, ketika pemerintah menerapkan rencana work from destination, euforia memang terjadi. Terobosan itu disambut baik setelah sekitar setahun sektor pariwisata prihatin. Namun dia juga mengakui, tidak semua pengelola destinasi wisata siap dengan penerapan protokol kesehatan secara erat. Tetap ada kemungkinan kemajuan kasus karena pelaku penjelajahan, dalam hal ini wisatawan, yang datang ke destinasi di zona hijau.

Pilihan untuk selektif menerima wisatawan tentu berdampak pada pemasukan pengelola destinasi. Namun, dalam kasus kampung wisata, menurut Doto dampaknya bisa ditekan karena pelakunya adalah warga desa yang hidup dari sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan jenis pekerjaan asing. Ketika wisatawan tidak sampai, mereka tetap hidup melaksanakan profesi asalnya.

Kunjungan wisatawan asing sebelum pandemi di Pentingsari. (Foto: dok/ Doto Y)

Kunjungan wisatawan asing pra pandemi di Pentingsari. (Foto: dok/ Doto Y)

Pada destinasi yang istimewa menggantungkan pendapatan dari penjelajahan wisata, kasusnya tentu bertentangan dan membutuhkan jalan keluar lain.

Prinsipnya, kata Doto, pelaku daerah wisata tidak menyalahkan siapapun atas kondisi yang tersedia.

“Semua harus berpikir positif, bahwa ini kondisi kita bersama. Pemerintah tetap harus mengupayakan program yang dirasa benar, harmonisasi dengan daerah. Masyarakat kudu bisa antisipasi, kalau dibuka dan menerima wisatawan dampaknya bagaimana. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga dampak psikologis, ” tambah Doto yang juga Ketua Forum Hubungan Desa Wisata DIY.

Daerah Lakukan Penyesuaian

Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta menerapkan kebijakan khusus buat menekan laju penyebaran COVID 19. Salah satunya merupakan menutup wisata pantai, yang sangat populer di wilayah ini, pada Sabtu dan Minggu untuk menghindari akumulasi wisatawan. Dalam keterangannya di dalam Selasa (22/6), Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta pelaku wisata bersabar menghadapi kenyataan ini. Dia menguatkan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X setuju dengan kebijakan itu.

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) berdialog dengan Doto Y Yogantoro (kanan) dalam kunjungan pada 5 Juni 2021 lalu di desa wisata Pentingsari. (foto: Doto Y)

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) berdialog dengan Doto Y Yogantoro (kanan) dalam lawatan pada 5 Juni 2021 lalu di desa wisata Pentingsari. (foto: Doto Y)

“Penanggulangan pandemi kudu diutamakan meskipun ada pengaruh ekonominya. Jadi secara prinsip, Sri Sultan bisa melakoni langkah Pemkab Bantul, karena toh hanya Sabtu serta Minggu. Masih ada lima hari lainnya dan hanya dua akhir pekan, sejenis beliau bilang, ” sekapur Abdul Halim.

Kebijakan ini diambil karena wisata pantai menjadi bahan bagi wisatawan luar daerah. Ada kekhawatiran, wisatawan dengan datang dari zona abang kemungkinan sudah terpapar virus, dan bisa menularkan pada kawasan wisata.

“Di situ bahayanya. Dampaknya tetap akan di masyarakat dan pemerintah setempat, ” tambah Abdul Halim.

Sebuah andong wisata melintas di Alun-Alun Utara Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sebuah andong wisata melintas di Alun-Alun Melahirkan Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Kebijakan penutupan tempat wisata ini menjadi lebih penting sementara varian Delta diyakini sudah menyebar dalam beberapa pekan terakhir. Lonjakan kasus di daerah maupun angka nasional membuktikan kekhawatiran itu.

Kecendekiaan penutupan, menurut Abdul Halim, akan dievaluasi. Jika kasus menurun dan instruksi penyudahan tidak berlaku lagi, maka pembukaan tempat wisata mampu dilakukan dengan pengawasan ketat aparat. Secara teknis, dimungkinkan pembatasan pengunjung dengan me berapa yang masuk & berapa yang keluar sejak lokasi wisata maupun tempat makan. [ns/ka]