Migrant Care Desak Komnas HAM Tuntut Praktik Perbudakan Modern di Sumut

0
308

Sedikitnya 40 orang dalam dua sel berbentuk sangkar besi menyerupai penjara, Senin (24/1) ditemukan di sebidang tanah di belakang rumah Bupati Langkat, Sumut, Terbit Plan Warin Angin diterbitkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Januari atas dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat periode 2020-2022. Dalam Operasi Penangkapan Tangan Ketiga (OTT) yang dilakukan KPK pada 2022, KPK juga menemukan barang bukti berupa uang senilai 786 juta rupiah.

Migrant Care: Puluhan Orang Dipekerjakan Tanpa Gaji dan Dikurung

Penangkapan TRP seolah membuka kotak Pandora. Berdasarkan laporan masyarakat, Migrant Care, Senin, melaporkan dugaan praktik perbudakan modern terhadap puluhan pekerja sawit yang disekap di kandang belakang rumah Bupati ke Komnas HAM.

“Para pekerja itu dipekerjakan di kebun sawit miliknya (TRP.red) selama 10 jam, dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Setelah bekerja dimasukkan ke dalam kandang / sel dan tidak memiliki akses ke mana pun. Setiap hari mereka hanya diberi makan dua kali sehari. Selama bekerja, mereka tidak pernah menerima gaji,” demikian pernyataan Migrant Care.

Kondisi puluhan pria yang ditemukan di kandang belakang rumah Bupati Langkat itu mengeluarkan Rencana Perang Angin, Senin (24/1). (Courtesy: Perawatan Migran)

Ia menambahkan, “Para pekerja yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit sering disiksa, dipukuli hingga memar dan beberapa terluka.”

Migrant Care mengatakan situasi yang dihadapi pekerja jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip kerja layak berbasis hak asasi manusia dan prinsip anti-penyiksaan yang terkandung dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya – dan Indonesia telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998.

“Ada kecurigaan kuat bahwa perbudakan modern dan perdagangan manusia telah terjadi,” kata Migrant Care.

Kapolda Sumut Janji Akan Segera Diusut

Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ. Panca Putra Simanjuntak mengatakan kepada wartawan bahwa dia sedang menyelidiki laporan penemuan kandang, tetapi berdasarkan temuan awal, sel tempat tinggal puluhan pria itu diidentifikasi sebagai pecandu narkoba rehabilitasi. “Bahkan ada beberapa orang tua yang memberikan bukti tertulis bahwa mereka telah meninggalkan anak-anak mereka di sana untuk rehabilitasi narkoba,” katanya kepada wartawan.

Anis Hidayah: Ini jelas eksploitasi, bukan rehabilitasi

Diwawancarai VOA Selasa pagi (25/1) Kepala Pusat Kajian Migran Peduli Migran Anis Hidayah mempertanyakan pernyataan Kapolda Sumut. “Benarkah setiap orang bisa memiliki sangkar/penjara di dalam rumah? Ada BNN (Badan Narkotika Nasional.red) yang mengelola rehabilitasi narkoba. Jika rehabilitasi narkoba, tidak dibenarkan sebagai alasan untuk mempekerjakan secara sewenang-wenang di Ladang sawit dengan jam kerja lebih dari 8 jam, makan hanya satu kali sehari, ada tuduhan dipukuli, dan tidak dibayar, katanya.

Anis menegaskan, “Ini jelas unsur eksploitasi, bukan rehabilitasi.” Anis kembali menggarisbawahi permintaan Komnas HAM untuk mengusut tuntas praktik pelanggaran HAM tersebut.

Kondisi puluhan pria yang ditemukan di kandang belakang rumah Bupati Langkat itu mengeluarkan Rencana Perang Angin, Senin (24/1).  Courtesy: Perawatan Migran

Kondisi puluhan pria yang ditemukan di kandang belakang rumah Bupati Langkat itu mengeluarkan Rencana Perang Angin, Senin (24/1). Courtesy: Perawatan Migran

Secara terpisah, Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam mengatakan kepada wartawan bahwa dalam publikasi Rencana Angin Perang, Bupati Langkat yang saat ini berada dalam tahanan KPK, dapat diproses secara hukum sebagai akibat dari laporan ini. “Kalau memang ada kasus penyiksaan, ternyata ada kasus perdagangan orang, tentunya kasus ini berbeda dengan kasus korupsi dan prosesnya harus dilanjutkan. Jadi berbeda dengan kasus korupsi, ini bisa disiksa, bisa juga dikenakan perdagangan orang,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya VOA untuk menghubungi langsung Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ. Panca Putra Simanjuntak belum membuahkan hasil. [aa/em]