Pemangku Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Komnas HAM soal TWK

0
157

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah kalau pimpinan KPK mangkir daripada panggilan Komnas HAM terpaut dugaan pelanggaran HAM di dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Komnas HAM sebelumnya telah memanggil pimpinan KPK untuk dimintai informasi.

Menurut Ghufron, para pimpinan perlu mendapati keterangan yang dibutuhkan Komnas HAM. Karena itu, arahan KPK mengirimkan perwakilan KPK terlebih dahulu sebelum Ghufron datang. Ia juga menjelaskan telah menjelaskan dasar hukum dan pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) mencuaikan TWK.

“Sepanjang yang menjadi wewenang & dilaksanakan KPK, kami mau transparan. Mulai dari pembuatan peraturan KPK, pelaksanaan sampai kami bekerjasama dengan Pranata Kepegawaian Negara (BKN) buat melaksanakan TWK, ” jelas Nurul Ghufron kepada kuli di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Ghufron menjelaskan TWK pegawai KPK tidak menyasar sebanyak pegawai. Menurutnya, proses TWK berjalan secara obyektif serta berbasis indikator dalam penentuan kelulusan tes. Namun, kata pendahuluan dia, KPK tidak pandangan materi, metode, dan pertimbangan yang digunakan dalam TWK karena merupakan ranah sebab BKN.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan lembaganya memanggil lima pemimpin KPK terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK. Namun, yang hadir cuma Nurul Ghufron. Ia meminta empat pemimpin KPK lainnya akan hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. Sebab Komnas HAM membutuhkan keterangan perkara kontribusi dari masing-masing pimpinan KPK dalam kebijakan ini.

“Kita tak perlu panggil lagi (baca: pimpinan KPK). Kita iba kesempatan sampai akhir bulan sebelum kami tutup urusan ini, ” jelas Choirul Anam.

Choirul Anam menambahkan terdapat keterangan yang bertentangan antara KPK dengan BKN perihal TWK pegawai KPK. Perbedaan tersebut terlihat di substansi dan teknis pengamalan kebijakan ini. Namun, Anam tidak merinci dengan terang perbedaan tersebut.

Anam menjelaskan Komnas PEDOMAN nantinya juga akan membabitkan sejumlah ahli dalam pengerjaan laporan ini. Ia menargetkan laporan dugaan pelanggaran PEDOMAN dalam TWK pegawai KPK ini akan rampung dalam akhir bulan ini.

Akhir Mei semrawut, pegawai KPK yang tak lulus TWK melapor akan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Beberapa situasi yang mereka permasalahkan yaitu perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja dan pelanggaran terhadap hak berserikat

Perwakilan dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK saat berkunjung ke kantor PGI di Jakarta, 28 Mei 2021 lalu. (Foto: PGI)

Perwakilan dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK era berkunjung ke kantor PGI di Jakarta, 28 Mei 2021 lalu. (Foto: PGI)

Pegawai KPK yang tidak lulus TWK juga melaporkan kasus ini ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi. Salah satunya yaitu perkara penggunaan TWK yang tidak diatur dalam Undang-undang KPK dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengalihan Pegawai KPK menjelma ASN. [sm/ab]