Pembubaran Pasukan Penutupan Jalan Trans Sulawesi, Sedikitnya Satu Warga Meninggal

0
223

Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi meminta maaf kepada keluarga atas meninggalnya Rifaldi (21) saat polisi membubarkan paksa penutupan jalan poros Trans Sulawesi sebagai aksi penolakan tambang emas. Dia berjanji polisi akan bertindak profesional untuk mengusut kasus tersebut.

Masalah ini akan saya tangani secara profesional, termasuk yang tertembak, keluarga kami yang meninggal dan yang membawa masyarakat menutup jalan,” kata Kapolda Sulteng Irjen Rudy Sufahriadi dalam keterangan pers di Mapolres Parigi Moutong, Minggu. (13/2). sore.

Petugas Polres Parigi Moutong pada Sabtu (12/2) malam membubarkan paksa aksi unjuk rasa menentang penambangan emas di Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan. Langkah itu diambil karena massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Tani Peduli (ARTI) Lingkungan Kasimbar menutup jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Penutupan jalan sejak pukul 12 siang menyebabkan kemacetan panjang selama berjam-jam.

“Karena dalam melakukan aksi dan pembukaan jalan di Kasimbar tadi malam, Rifaldi menjadi korban, jadi atas nama saya dan satuan saya mohon maaf kepada keluarga korban,” kata Rudy.

Kabag Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto dalam siaran persnya menjelaskan, 59 orang telah ditahan untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Profesi dan Pengamanan (propam) Polda Sulteng juga telah mengamankan puluhan pucuk senjata api laras pendek milik personel kepolisian untuk kepentingan penyidikan.

Pemerintah Akan Evaluasi Izin Pertambangan

Gubernur Sulawesi Tengah Ridha Saleh mengatakan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura akan mengevaluasi izin usaha pertambangan atau IUP tambang emas PT Trio Kencana, termasuk dengan mengurangi luas wilayah konsesi pertambangan emas.

Massa Aliansi Masyarakat Tani Peduli membentangkan spanduk menentang penambangan emas saat demonstrasi di Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada 12 Februari 2022. (Foto: Humas Polda Sulteng)

“Gubernur akan mengevaluasi dan mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalaupun yang ini Trio Kencana, gubernur sudah bilang akan mengecilkan luas dan juga mengutamakan pertanian rakyat karena daerah itu merupakan kawasan pertanian,” kata Ridha.

Ia menambahkan, pemerintah berharap setiap kegiatan investasi dapat mensejahterakan masyarakat.

Alasan Penolakan Tambang Emas

Ramadhani dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan aksi unjuk rasa terhadap tambang emas milik PT Trio Kencana pada Sabtu (12/2) dilatarbelakangi penolakan masyarakat terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas PT Trio Kencana seluas 15.725 hektar pada tahun 2020 yang meliputi kawasan pemukiman, pertanian, perkebunan milik warga. . Aksi penolakan telah dilakukan dalam berbagai aksi unjuk rasa yang telah dilakukan sejak tahun 2020.

“Kegiatannya belum masif, tapi masih melakukan latihan sampling. Kalau kegiatan kecil-kecilan, masyarakat merasa dirugikan, airnya keruh, kemudian beberapa sawah tidak bisa lagi dimanfaatkan karena tercemar,” jelas Ramadhani.

JATAM Sulteng mendesak Menteri ESDM menghentikan operasi dan mencabut izin pertambangan PT Trio Kencana.

Organisasi lingkungan itu juga mendesak Kapolri untuk menarik semua polisi dari lokasi dan menindak petugas yang menembak warga hingga menewaskan satu orang. [yl/em]