Pemerintah Indonesia Tidak Ada Niat Normalisasi Dengan Israel

0
261

Sebulan setelah pertemuan Menlu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, muncul tiga cerita yang menggambarkan upaya normalisasi hubungan Indonesia-Israel di balik layar.

Berawal dari kabar Blinken mengangkat isu normalisasi dalam pembicaraannya dengan Retno. Kemudian surat kabar Jerusalem Post menulis bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengadakan kerja sama pertanian dengan Israel untuk kepentingan ketahanan pangan. Kemudian, Radio Angkatan Darat Senin (17/1) lalu melaporkan, delegasi Indonesia berkunjung ke Israel untuk belajar bagaimana menghadapi pandemi COVID-19.

Menanggapi kabar normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menegaskan tidak ada interaksi resmi antara pejabat dari kedua negara karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

Dia mengakui hubungan antara Indonesia dan Israel. Sebelum pandemi COVID-19 merebak pada awal Maret 2020, banyak jemaah haji muslim dan nonmuslim dari Indonesia mengunjungi tempat-tempat keagamaan dan bersejarah di Israel dan Palestina.

Namun, Faizasyah menegaskan tidak ada interaksi formal antara pemerintah Indonesia dan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teku Faizasyah (foto: courtesy).

“Kerja sama antara swasta, bisnis, bisa terjadi dan mengikuti aturan yang juga bukan domain pemerintah. Oleh karena itu, tolong bedakan antara urusan resmi antara pemerintah dan hubungan bisnis, hubungan antara orang-orang yang berada di luar kendali pemerintah. ,” kata Faizasyah.

Menurut Faizasyah, informasi yang beredar di media belum bisa dipastikan. Ia juga merujuk bantahan Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ali Muhari dan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi terkait kabar kunjungan delegasi Indonesia ke Israel.

Pada prinsipnya, kata Faizasyah, posisi Indonesia dalam masalah Palestina tidak berubah. Indonesia menegaskan penyelesaian damai sesuai dengan hukum internasional dengan berbagai parameter yang disepakati, dalam hal ini solusi dua negara di mana negara Palestina dan Israel hidup berdampingan.

Dia menambahkan, posisi Indonesia juga ditegaskan kembali dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Jakarta bulan lalu. Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Isu Potensi Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel Menguat Saat Muncul Isu China

Sementara itu, Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi menilai isu normalisasi dengan Israel merupakan upaya Indonesia untuk mendekatkan diri dengan Amerika dalam menghadapi China di Laut China Selatan.

Pengamat Timur Tengah, Yon Machmudi (foto: courtesy).

Pengamat Timur Tengah, Yon Machmudi (foto: courtesy).

“Salah satu upaya mendekatkan diri dengan Amerika adalah menjalin hubungan yang erat dengan Israel sehingga normalisasi menjadi salah satu usulan dari beberapa pihak. Saya kira terkait dengan pentingnya Indonesia melakukan normalisasi,” kata Yon.

Menurut Yon, pemerintah bisa menormalkan hubungan dengan Israel jika mampu mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Jika tidak ada kepastian soal itu, maka butuh waktu lebih lama untuk menyamakan persepsi soal normalisasi.

Jika pemerintah memang ingin menormalkan hubungan dengan Israel, maka harus disampaikan kepada publik alasan kepentingannya agar publik menilai. Jika dilakukan dan diputuskan secara rahasia, akan berdampak panjang.

Selain itu, agenda solusi dua negara harus dimasukkan dalam upaya normalisasi. Karena ini bukan hanya hubungan Indonesia-Israel, masalah Palestina sangat istimewa di kalangan masyarakat Indonesia. [fw/em]