Pemilu Serentak Jatuh pada 14 Februari 2024

0
187

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Sementara itu, pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya telah menetapkan jadwal tersebut melalui Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022.

KPU saat ini terus mempersiapkan regulasi, SDM, dan infrastruktur untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Ilham menggarisbawahi, KPU tidak akan bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 tanpa dukungan pemerintah, DPR, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan terkait anggaran Pemilu 2024, dia mengatakan KPU berkomitmen mengembangkan sarana dan prasarana di KPU kabupaten/kota dan provinsi. Dia mencontohkan, di beberapa daerah kantor KPU masih meminjam barang milik pemerintah daerah atau menyewanya di ruko. KPU juga ingin menaikkan honorarium petugas ad hoc.

“Kita tentu berharap pemimpin kita ke depan bisa mensejahterakan masyarakat, bisa mensejahterakan bangsa ini. Kita sangat berharap muncul pemimpin legislatif yang baik, pemimpin eksekutif yang baik, kemudian bisa berkoordinasi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ilham.

Untuk itu, harus dipastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, disiapkan dengan anggaran, regulasi hukum, logistik, alat dan teknik pemungutan dan penghitungan suara, kata Ilham.

Ia juga berharap KPU periode berikutnya dapat melaksanakan Pemilu 2024 dengan baik berdasarkan apa yang telah dilakukan KPU periode saat ini.

Mengenai masa kampanye, Ilham menjelaskan, pemerintah dan DPR menginginkan jadwal kampanye dipersingkat menjadi 90 hari, sedangkan KPU sebelumnya mengusulkan 120 hari. Alasan KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari karena potensi sengketa atau gugatan terhadap pencalonan partai politik, persiapan logistik dan berbagai faktor lainnya.

Anggota Dewan Pembina Perhimpunan Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Foto: Courtesy of Titi Anggraini)

Meski idealnya penentuan hari pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan legislatif secara bersama-sama tidak terlalu baik, anggota Dewan Pembina Perhimpunan Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bahwa pilihan 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah. Pilkada November 2024 sudah cukup. mampu menghindari tumpukan beban. Titi tetap berharap pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Dalam uji materi di MK 2019, Perludem meminta agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak dua tahun setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

“Selain untuk menghindari penumpukan beban kerja penyelenggara pemilu akibat tumpang tindih tahapan pemilukada dan pilkada, juga dalam rangka menjaga kinerja parpol agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. ,” kata Titi.

Menurut Titi, dengan siklus pemilu yang berlangsung dua kali dalam lima tahun, diharapkan parpol terus menggarap kader dan pendidikan politik bagi rakyat.

Diakuinya, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada April 2024 cukup sulit karena waktunya sudah dekat dengan pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024. [fw/em]