Taipan media Jimmy Lai meminta PBB untuk menyelidiki kasus Hong Kong

0
73

Sebuah tim pengacara untuk taipan media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai meminta PBB untuk menyelidiki apakah pemenjaraan dan tuntutan pidana terhadapnya merupakan “pelecehan hukum” atas keberaniannya untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya.

Pemilik surat kabar Apple Daily yang sekarang sudah tidak berfungsi adalah salah satu aktivis paling terkemuka yang ditangkap dalam upaya Hong Kong untuk membungkam hampir semua kritik politik sejak protes massa pro-demokrasi pada 2019.

Penumpasan di Hong Kong berlanjut pada Senin (11/4) dengan ditangkapnya jurnalis berpengalaman lainnya, Allan Au Ka-lun, seorang konsultan pengajar yang pernah bekerja di sejumlah media Hong Kong.

Tindakan oleh pengacara Inggris Lai mengikuti pengumuman negara itu bulan lalu bahwa mereka akan menarik hakimnya dari pengadilan tinggi Hong Kong karena mempertahankan mereka di sana akan berarti “melegitimasi represi” di bekas jajahan Inggris itu.

Lai, 74, didakwa melanggar undang-undang keamanan nasional Hong Kong dan saat ini menjalani hukuman 20 bulan. Tim hukumnya di Doughty Street Chambers di Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aset Lai telah dibekukan dan dia menghadapi serangkaian kasus hukum, termasuk empat tuntutan pidana terpisah terkait kehadirannya dan bergabung dalam protes.

Lai menghadapi “risiko menghabiskan sisa hidupnya di penjara hanya karena berbicara, dan karena mencoba membela kebebasan pers, demokrasi, dan supremasi hukum di Hong Kong,” penasihat hukum Lai, Caoilfhionn Gallagher, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pada surel Selanjutnya, Gallagher mengatakan permintaan tersebut telah disampaikan kepada pelapor khusus PBB. Permintaan itu, katanya, pada dasarnya meminta PBB untuk menyelidiki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kontra-terorisme dan hak asasi manusia, serta hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai di Hong Kong. “Kami sedang menunggu tanggapan,” tulisnya.

Putra Lai, Sebastien Lai, dikutip mendesak pelapor khusus PBB untuk juga menyelidiki tindakan otoritas China dan Hong Kong terhadap banyak warga Hong Kong lainnya. [ab/lt]