Bangladesh Didesak Cabut Larangan Telekomunikasi dalam Rohingya Terkait COVID-19

0
276

Khawatir dengan ancaman perebakan virus corona di kamp-kamp pengungsi, suatu kelompok beranggotakan 50 organisasi kemanusiaan dan advokasi, mengirim surat terkuak, Kamis (2/4).

Di surat itu, mereka meminta pemerintah Bangladesh mencabut pembatasan telekomunikasi di permukiman pengungsi Rohingya.

Lebih dari 850. 000 etnis Muslim Rohingya tinggal di distrik tenggara Cox’s Bazar yang bangsat, sebagian besar di antara 34 kamp itu terlalu padat serta kumuh. Wilayah itu termasuk pengasingan pengungsi terbesar di dunia, Kutupalong-Balukhali, kediaman bagi lebih dari 600. 000 orang.

Tulisan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Sheikh Hasina, juga mendesak negeri untuk menghentikan pembangunan pagar kawat berduri di sekitar kamp.

“Langkah-langkah ini mengancam kesejahteraan dan kesejahteraan para pengungsi dan komunitas warga Bangladesh sendiri serta para pekerja kemanusiaan, mengingat pandemi COVID-19 terus meningkat, ” serupa itu pernyataan surat tersebut.

Pada September lalu, pihak berwenang Bangladesh memerintahkan perusahaan telekomunikasi menyekat jangkauan internet di kamp-kamp tersebut. Lebih dari 12. 000 kartu SIM ponsel dari para pelarian disita, sebut surat terbuka yang merujuk angka tersebut dengan Komisaris Pengungsi dan Pemulihan Bangladesh.

Sejumlah larangan itu menetapkan kesadaran warga kamp terhadap status darurat kesehatan dan cara untuk mengurangi risiko. Mereka tidak bisa mengakses informasi melalui internet, selalu tidak mudah mencek satu persis lain melalui ponsel atau menimbulkan bantuan medis darurat. Risiko-risiko tersebut di luar batas kemampuan para pengungsi, demikian surat itu lebih jauh menjelaskan. [mg/pp]