Karakter Tentara di Baris Depan Pengerjaan Wabah Corona

0
92

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkeliling wilayah melakukan sosialisasi serta memberikan peringatan bagi warga dengan berkerumun. Selain itu, mereka juga membantu pengiriman bantuan logistik, menyembunyikan proses pemakaman korban dan karantina hingga membuka rumah sakit khusus.

Bahkan saat tersebut, posisi Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB dijabat oleh perwira mulia TNI.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Prof Purwo Santoso, mengutarakan ada kecurigaan berlebihan di kalangan masyarakat mengenai peran militer dalam ranah sipil. Namun Purwo meminta masyarakat memahami bahwa pengalaman tentara diperlukan dalam kondisi seperti itu.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwo Santoso. (Foto: Humas UIN Suka)

“Tentara sudah terbiasa dengan manajemen yang rapi, manajemen dengan terkomando, ada pembagian tugas, manajemen berbasis pengetahuan, informasi intelijen dan seterusnya. Militer itu tetap saja lebih advancedaripada sipil. Mohon tidak melupakan itu, ” kata Purwo dalam diskusi daring pada Jumat (3/4) pekan lalu.

Diskusi bertajuk “Covid-19 dan Gawat Koordinasi” itu digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Turut menjadi pembicara adalah Guru Luhur Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Prof Cornelis Lay.

Beberapa situasi yang membuat tentara berperan tentu dalam penanganan kebencanaan seperti era ini, kata Purwo adalah cara berpikir yang sangat sensitif kepada ancaman. Tentara juga memiliki rantai komando yang ditata rapi. Kedudukan semacam ini, tambahnya, bisa ditemui hampir di semua negara.

Menurut Purwo, studi yang dia lakukan selama ini menunjukkan bahwa militer lebih rapi dipadankan dengan kelompok sipil. Terutama pada hal koordinasi yang sangat istimewa dalam situasi darurat.

Militer membangun para napi yang dibebaskan sebelum masa tahan habis untuk menghindari kemungkinan peningkatan kasus virus corona (COVID-19) di penjara-penjara yang keunggulan penghuni di Depok, 2 April 2020. (Foto: Antara via Reuters)

Oleh karena itu, tugas-tugas prajurit di luar perang dalam status secara memiliki dasar hukum serta dapat dibenarkan. Meski mengaku dia sebenarnya mendukung demilitarisasi, Purwo mengimbau masyarakat agar tidak mencurigai kesibukan militer secara berlebihan.

“Tetapi dalam situasi sekarang ini, saya harus berbalik. Justru sandaran terpenting adalah manajemen ala prajurit. Banyak tentara yang berjasa, sebab dia tidak memperlihatkan dirinya prajurit, ” sambungnya.

Purwo menyoroti kegagalan pemerintah dalam menolok kebijakan di tengah situasi rawan darurat dalam sepuluh tahun final. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih banyak berperan, terutama untuk data serta pengambilan keputusan.

Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Pemerintahan Fisipol UGM, Prof Cornelis Lay menjelaskan, peran prajurit di luar perang sudah menjadi sudah dipratikkan dan menjadi standar militer di negara mana pun.

“Mereka bisa berperan di dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Oleh sebab itu tidak harus angkat senjata serta bunuh orang, tetapi juga ketika mereka menolong bencana yang benar besar, ” ujarnya.

Guru Tumbuh Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada Prof Cornelis Lay. (Foto: Dokumen Pribadi)

Peran-peran tentara lainnya, misalnya, membantu polisi menciptakan tertib sosial pada saat kerusuhan besar. Tentara juga sanggup menggunakan kemampuan bidang teknologi dengan selama ini tidak terpakai. Misalnya, Cornalis memberi contoh, tentara mampu membantu membangun sarana publik, semacam jembatan, yang membutuhkan kemampuan teknik.

Selain itu, prajurit juga ikut dalam menciptakan perdamaian dunia, salah satunya dengan misi-misi perdamaian di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia selama ini rajin mengirimkan tentara dalam misi-misi perdamaian PBB.

Semua tanda itu, kata Cornelis, menjadi pokok moral bagi tentara untuk terlibat atau dilibatkan dalam situasi sesuai saat ini. Apalagi, imbuhnya Cornelis, birokrasi pemerintahan Indonesia yang dibangun selama ini belum memiliki kemahiran menghadapi bencana besar non-alam, kaya virus corona.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa peran tentara ada batasnya. Dalam kondisi normal, pola arahan tentara tidak bisa digunakan untuk mendukung praktik demokrasi.

“Kalau memang dia punya kapasitas lebih baik dalam merespon persoalan darurat seperti ini, kenapa kita tidak gunakan. Tetapi jangan pakai tentara dalam keadaan normal, sebab kerjanya adalah instruksi dari untuk. Demokrasi enggak bisa bekerja di dalam situasi instruksi itu, ” ujarnya.

Dia juga memuji langkah cepat pemerintah terkait virus corona dalam beberapa hal, misalnya realokasi anggaran baik di tengah maupun daerah. Namun tetap membutuhkan payung hukum agar apa yang dilakukan saat ini, tidak dianggap sebagai tindak melawan hukum dikemudian hari. [ns/ft]