Walaupun Wabah Corona, 50 Ribu Pekerja Berencana Demo Tolak RUU Cipta Kerja

0
89

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara ( KSPI) Said Iqbal menegasikan rencana DPR dan pemerintah yang akan membahas omnibus law RUU Cipta kerja di tengah pagebluk virus corona.

Masa DPR ngotot melakukan rencana tersebut, Iqbal mengancam 50 ribu buruh anggotanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal berunjuk rasa.

Menurut Said Iqbal, DPR dan pemerintah saat ini lebih baik fokus memikirkan penanganan virus corona, daripada membahas RUU Menjadikan Kerja. Termasuk mencari solusi kepada potensi ancaman PHK karena banyak perusahaan terdampak kebijakan menjaga renggang dan pembatasan mobilitas untuk menyekat penularan.

“Kemarin awak memutuskan aksi buruh itu bakal dilakukan di DPR RI dan kantor Kemenko Perekonomian pada tanggal 30 April. Dan hari itu juga akan ada aksi langsung di 20 provinsi, ” jelas Said Iqbal kepada VOA, Kamis (9/4/2020).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal. (Foto: KSPI)

Said Iqbal memperhitungkan akan ada jutaan orang dengan mengalami PHK karena terdampak wabah COVID-19. Menurutnya, ancaman tersebut sudah terlihat di sejumlah perusahaan di berbagai daerah, di antaranya dalam industri tekstil garmen Bandung, mengikuti industri manufaktur di Bekasi dan Karawang.

Namun sebaliknya, kata dia, RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru akan memudahkan PHK, mengurangi pesangon buruh & serta hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha. Atas dasar itulah, KSPI menolak rumusan RUU Cipta Kerja.

Iqbal menegaskan bakal mempertimbangkan keselamatan peserta aksi dari potensi penularan COVID-19. Caranya secara menggunakan masker dan cairan penyanitasi tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak aman antar peserta aksi.

“Kita saja sekarang tidak diliburkan. Faktanya tetap berjalan, ribuan orang berkumpul dalam satu pabrik. Makin anggota kami di satu bengkel jumlahnya 40 ribu orang. Tak ada larangan tetap menggunakan masker, hand sanitizer. Tidak ada yang beda dengan aksi, jadi tidak ada yang harus dilarang, ” tambahnya.

Anggota Panitia Kegiatan RKUHP Arsul Sani mengimbau buruh tidak menggelar unjuk rasa untuk menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebab pemerintah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Luhur (PSBB) di DKI Jakarta untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

Buruh daripada Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia saat aksi di jalan Thamrin, Jakarta menolak RUU Ketenagakerjaan dan UU KPK, Senin, 28 Oktober 2019. (Foto: Sasmito Madrim/VOA)

Arsul menyebut DPR akan tetap melaksanakan pembahasan RUU Cipta Kerja sekalipun banyak kritik dari masyarakat. Namun, ia menegaskan akan tetap meluluskan ruang kepada buruh untuk mengirimkan aspirasi.

“Kami melakoni bahwa di dalam omnibus law RUU Cipta Kerja itu memang kluster ketenagakerjaan yang paling bermasalah. Saya yakin teman-teman DPR akan membahas kluster ketenagakerjaan yang paling akhir, ” jelas Arsul kepada VOA, Rabu (8/4/2020).

Selain kluster ketenagakerjaan, kata Arsul, poin tentang perizinan lingkungan juga akan dibahas terakhir dalam pengkajian RUU Cipta Kerja. Ia menjelaskan tidak ada target khusus daripada DPR untuk menyelesaikan RUU Cipta Kerja ini dalam waktu depan.

Pemerintah mencatat jumlah korban meninggal akibat COVID-19 mencapai 240 orang dan yang membangun sebanyak 2. 956 orang bagi Rabu (8/4). Sedangkan yang segar sebanyak 222 orang. [sm/ft]