Inspeksi SMRC: 77% Warga Menilai Corona Ancam Penghasilan

0
88

Hasil survei SMRC menyatakan 77 persen warga menilai virus corona atau COVID-19 telah mengancam bayar mereka.

Pandemi itu membuat mereka tidak bisa menutup kebutuhan pokok tanpa meminjam serta tabungan berkurang hanya cukup kira-kira minggu. Namun sekitar 23 komisi mengatakan COVID-19 tidak mengancam penghasilan.

CEO SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, survei melibatkan satu. 200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak pada 9-12 April 2020 dengan batas galat 2, 9 persen.

Survei itu menunjukkan, papar Sirojudin, 25 persen awak atau 50 juta warga kala sudah tidak bisa memenuhi hajat pokok tanpa pinjaman.

“Lima belas persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu, dan 15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya lulus untuk satu minggu, ” jelas Sirojudin Abbas, Sabtu (17/4/2020).

Sirojudin Abbas menambahkan inspeksi ini juga menunjukkan 67 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Hanya 24 persen yang membuktikan tidak ada perubahan dan 5 persen yang menyatakan lebih bagus.

Kalangan yang menyesatkan terkena dampak ini adalah itu yang bekerja di sektor rileks, pekerja kerah biru, dan klan yang mengandalkan pendapatan harian.

Infografis kondisi ekonomi keluarga dalam hampir satu bulan. (Foto: Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC))

Survei SMRC juga memotret anggapan awak tentang ancaman COVID-19 terhadap menewaskan manusia. Hasilnya 92 persen responden menganggap COVID-19 mengancam nyawa bani adam. Namun, presentase kekhawatiran setiap provinsi berbeda-beda.

“Terdapat dua provinsi yang persentase warganya yang menganggap COVID-19 mengancam nyawa betul tinggi: Sulawesi Selatan (99 persen) dan DKI Jakarta (98 persen). Sementara di Jawa Barat cuma 77 persen warga yang menganggap COVID-19 mengancam nyawa, ” tambahan Sirojudin Abbas.

Dari sisi penanganan, warga hampir terbelah dalam menilai kecepatan pemerintah pusat menangani Covid 19. Lima puluh dua persen menilai pemerintah bergerak cepat, 41 upah lainnya menilai lambat.

Anjuran dan kebijakan menjaga tenggang dalam kehidupan sosial mendapat sokongan dari masyarakat secara nasional. Namun demikian, tidak ke luar rumah merupakan yang paling sulit dikerjakan warga. Masih ada sekitar 4 persen yang tidak yakin bahwa keluar rumah berbahaya.

Pengangguran Melesat

Sirojudin Abbas mengindikasikan total pengangguran di tengah wabah COVID-19 akan mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari dua hasil survei SMRC pada 22-25 Maret 2020 dan 9-12 April 2020.

Seorang pemulung sedang beristirahat, Jakarta, 12 April 2020. (Foto: Adek Berry/AFP)

Dari kedua survei tersebut terlihat pendapatan kotor rumah tangga yang sebelumnya tidak terpengaruh atau langgeng menurun dari 57 persen menjadi 27 persen. Sedangkan yang turun mengalami kenaikan 47 persen menjadi 70 persen. Kendati demikian, Abbas tidak bisa memastikan berapa nilai pasti peningkatan pengangguran akibat COVID-19.

“Saya kira sangat besar akan berkontribusi pada penambahan jumlah pengangguran dan peningkatan total kemiskinan sudah pasti. Dan lalu PHK saya kira akan tetap membesar, ” tutur Sirojudin.

Dihubungi terpisah, Center of Reform on Economics (CORE) juga mengingatkan akan potensi lonjakan jumlah pengangguran yang tinggi di tahun ini. Pada Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka tercatat 7, 05 juta orang atau 5, 28 persen dari total bala kerja. Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlahnya 8, 14 juta, dan
praktisi paruh waktu sebanyak 28, 41 juta orang.

Selain PHK pada sektor formal, CORE juga mewaspadai hilangnya mata pencaharian di sektor informal. Alasannya, daya tahan ekonomi pekerja di sektor informal relatif rapuh. Utamanya dengan bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal.

Infografis dampak wabah COVID-19 terhadap bayar. (Foto: Saiful Mujani Research & Consulting)

“Terlebih lagi jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibanding pekerja daerah formal, yakni mencapai 71, tujuh juta orang atau 56, 7persen dari total jumlah tenaga kegiatan. Mayoritas dari mereka bekerja dalam usaha skala mikro (89persen pada tahun 2018), ” tulis Akhmad Akbar Susamto, ekonom CORE Indonesia, dalam rilis Rabu (15/4).

CORE Indonesia memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan II 2020 dalam tiga skenario. Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4, 25 juta orang dengan skenario mudah, 6, 68 juta orang secara skenario sedang, dan bahkan hingga 9, 35 juta orang secara skenario berat.

“Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu menyentuh 3, 4 juta orang secara skenario ringan, 5, 06 juta orang dengan skenario sedang serta 6, 94 juta orang secara skenario berat. Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada triwulan II 2020 diperkirakan mencapai 8, 2 persen dengan skenario ringan, 9, 79 persen dengan skenario cukup dan 11, 47 persen dengan skenario berat, ” tambah Akhmad Akbar.

“Skenario ringan” dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk jadi kebijakan PSBB hanya diterapkan pada wilayah tertentu di pulau Jawa dan satu dua kota di luar pulau Jawa.

“Skenario sedang” dibangun dengan sangkaan bahwa penyebaran COVID-19 lebih besar lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak daerah di pulau Jawa dan beberapa kota di luar pulau Jawa.

“Skenario berat” dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 tak terbendung lagi dan kecendekiaan PSBB diberlakukan secara luas elok di pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang benar ketat.

Seorang pria berjalan meninggalkan toko-toko yang sepi setelah implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, 10 April 2020. (Foto: AFP)

Rekomendasi CORE

CORE Indonesia mengapresiasi sejumlah program bantuan baik dan insentif bagi dunia cara yang diberikan pemerintah untuk meminimalkan tekanan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Bantuan sosial tersebut kurun lain bantuan sosial khusus sebesar Rp600 ribu selama 3 kamar untuk keluarga di Jabodetabek, agenda keluarga harapan, bantuan sembako, kartu prakerja, hingga menggratiskan tarif elektrik untuk pelanggan 450 VA serta diskon 50persen untuk 900 VA.

Namun, CORE memperhitungkan distribusi bantuan tersebut perlu dipercepat dan secara simultan melengkapi data penerima agar bantuan dapat diberikan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat bentuknya.

“Kedua, mengintegrasikan data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama tersebut dimiliki dari berbagai lembaga negeri dan non-pemerintah. Mulai dari Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, institusi administrasi pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan, hingga lembaga masyarakat khususnya RT dan RW termasuk asosiasi-asosiasi gaya kerja, ” jelas Akhmad Akbar dalam rilis.

Selain itu, pemerintah serupa perlu menyesuaikan skema bantuan Kartu Pra-Kerja dengan memprioritaskan pengangguran dengan tidak mampu, khususnya yang tersentuh dampak COVID-19, dengan tujuan buat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Paket pelatihan senilai kepala juta rupiah yang mengalir pada penyelenggara pelatihan yang satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survei masing-masing Rp600 ribu dan Rp150 ribu, juga perlu ditinjau ulang pada masa pandemi ini.

Di samping tersebut, dunia usaha juga perlu didorong melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan gaya kerja mereka dibandingkan dengan PHK. [sm/em]