UMKM Diberdayakan untuk Atasi Kelangkaan APDÂ

0
79

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki mengatakan memberdayakan pelaku UMKM dan koperasi dalam memproduksi APD merupakan peluang bisnis baru pada tengah pandemi corona. Sedikitnya 161 pelaku UKM produsen masker, 86 UKM produsen APD hasmat, & 29 UKM produsen hand sanitizer sudah lolos verifikasi dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui program “Karya Nusantara” yang tersebar ke kira-kira daerah di Indonesia.

“Kami sekarang mengajak para UMKM untuk banting setir. Kami mendirikan pelatihan secara online bagaimana cara membuat APD. Sekarang sudah ada 100 UMKM yang sudah dikurasi serta sedang menunggu 300 UMKM yang sedang kami kurasi untuk memproduksi APD. Itu menyebar di kaum daerah, mayoritas di Jawa, ” kata Teten dalam diskusi daring “Platform Digital x UMKM Atasi Kelangkaan APD”, Selasa (5/5).

Gajah Koperasi dan Usaha Kecil Membuang (UKM), Teten Masduki dalam diskusi daring Platform Digital x UMKM Atasi Kelangkaan APD, Selasa 5 Mei 2020. (Screenshot: Anugrah Andriansyah)

Teten menyebut total nilai pembicaraan yang telah dibukukan terkait secara program Karya Nusantara mencapai Rp 127 miliar sejak 1 April 2020. Perincian produksi yang dihasilkan berjumlah 10. 276 lembar masker, 962 APD hazmat, dan 25 sarung sepatu APD, serta membawabawa lebih dari 100 UKM yang sudah terkurasi.

“Saat ini sudah cukup bagus, seruan terhadap APD lewat yang sudah kami kurasi itu total Rp 127 miliar lebih. Sebenarnya masih banyak permintaan tapi kapasitas penerapan kita masih digenjot. Jadi itu peluang yang cukup besar dan mungkin UMKM lebih fokus preferensi masker non medis yang saya kira penggunaannya sangat diperlukan, ” sebutnya.

Masih kata Teten, kebanyakan UMKM yang beralih membuat masker & APD di saat pandemi corona termasuk pelaku usaha konveksi tas dan bendera yang selama ini tidak bisa menjual produk Itu.

“Bagaimana mereka memperoleh bahan baku. Lalu, menghubungkan UMKM dengan pembeli. Kami bekerja persis dengan pihak lain untuk kurasi, dan kontrol kualitas terhadap buatan APD. Pembiayaan kita tidak suram sekarang apalagi sudah ada kebijaksanaan di pemerintah untuk mendapatkan simpanan kerja baru sekarang ini berarti. Kami pasti akan bantu bagi UMKM masih ada peluang mampu bertahan, ” ungkapnya.

Kemudian, dengan diberdayakannya UMKM bagaimana fakta di lapangan terkait dengan ketersediaan APD pada sejumlah daerah di Indonesia zaman pandemi corona? Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan kemampuan daerah atau kabupaten/kota sangat terbatas buat menyiapkan APD. Wakil ketua ijmal Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini juga menjelaskan APD dibagi dalam tiga level. Di kawasan, APD level tiga seperti respirator N95, pelindung mata dan heavy duty apron tak bisa diproduksi sebab UMKM yang ada.

“Saat ini yang tidak bisa kami penuhi adalah APD pada level tiga. Kenapa kami katakan level tiga? Karena level tiga ini untuk menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Tapi untuk level satu, dan perut ini yang kami upayakan dengan jalan apa memenuhinya dengan menggunakan UMKM dengan ada di seluruh pemerintah kawasan, ” ujar Syarif.

Wali Kota Jambi, Syarif Fasha dalam pembicaraan daring Platform Digital x UMKM Atasi Kelangkaan APD, Selasa 5 Mei 2020. (Screenshot: Anugrah Andriansyah)

Lanjutnya, bersama para wali praja yang tergabung dalam APEKSI, pihaknya mendata semua kekurangan dan hajat setiap daerah atau kota pada Indonesia. Diakui Syarif ketersediaan APD sangat minim termasuk di wilayah yang telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kejadian positif corona yang terus meningkat setiap harinya.

“Kami menggunakan UMKM untuk melakukan pembuatan-pembuatan pakaian APD, membuat masker yang digunakan masyarakat umum tidak buat medis. Untuk APD level tiga yang digunakan, kami harus mengambil. Tapi ada kendala yang saya dapati misalnya badan usaha pada Tiongkok. Kami mesti pesan melalui distributor di Indonesia, barangnya sudah datang tapi harus dikarantina dulu selama dua pekan menurut aturan kesehatan. Tapi ini kami tidak paham juga sehingga barang sudah di Indonesia namun masih terkendala waktu di pelabuhan, ” ungkap Syarif.

Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk dalam diskusi daring Platform Digital x UMKM Atasi Kekurangan APD, Selasa 5 Mei 2020. (Screenshot: Anugrah Andriansyah)

Bukan cuma di Jambi, sebagian besar kota lain juga kekurangan APD level tiga.

Hal yang serupa juga diucapkan Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk. Dia mengatakan permasalahan yang ada di Sibolga ialah sulitnya mendapatkan bahan baku di pembuatanAPD. UMKM di Sibolga hanya mampu memproduksi masker non medis.

“Kalau APD sungguh ada UMKM yang mau buat, tapi bahan baku sulit didapatkan. Sarung tangan, topi, memungkinkan, akan tetapi standar baju APD yang sebati WHO agak sulit didapatkan. Maka secara jujur kami katakan kalau untuk industri APD, ini belum terlalu berkembang, ” ujar Syarfi. [aa/ab]