Terkait Covid-19, Pemerintah Larang Shalat Ied Berjamaah

0
241

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1438 Hijriyah, Presiden Joko Widodo melarang masyarakat menyelenggarakan Salat Idulfitri secara berjamaah dalam masjid atau di lapangan. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus melayani ibadah tersebut di rumah per dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan tubuh yang ketat.

“Saya minta betul-betul dijelaskan diberikan pengetahuan, disosialisasikan bahwa pemerintah tidak melarang untuk beribadah justru pemerintah menggunakan kementerian agama mendorong agar pada setiap umat beragama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya masing-masing. Yang kita himbau, yang kita atur adalah peribadatannya, dilakukan sesuai dengan adat kesehatan dan anjuran beribadah di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama, ” ungkapnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5).

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengapresiasi dan berterimakasih Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan PP Muhammadiyah serta ormas-ormas Islam lainnya yang telah mendukung dan membantu negeri dalam upaya pengendalian dan pencegahan wabah COVID-19 di Tanah Minuman.

“Saya sangat meluhurkan dan mengapresiasi adanya fatwa & juga himbauan yang disampaikan kepada seluruh umat Islam di Nusantara terkait dengan peribadatan maupun Amaliyah selama wabah Covid ini termasuk pendukung keputusan pemerintah untuk melarang mudik, ” imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud Md saat menyampaikan pesan soal Covid-19 melalui konferensi video, Selasa, 31 Maret 2020. (Foto: VOA/Sasmito)

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan bahwa tidak ada pelaksanaan Salat Idulfitri secara berjamaah di masjid ataupun di lapangan. Hal tersebut, kata Mahfud sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kewilayahan yaitu dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, disebutkan bahwa kegiatan keagamaan masif yang menimbulkan atau menghadirkan kumpulan massa dilarang atau tercatat yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

“Oleh sebab tersebut maka pemerintah meminta dengan benar agar ketentuan tersebut tidak dilanggar. Pemerintah meminta dan mengajak tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat adat untuk meyakinkan asosiasi bahwa kerumunan Salat berjamaah itu termasuk bagian yang dilarang sebab peraturan perundang-undangan karena, bukan sebab Salat nya itu sendiri tetapi karena itu merupakan bagian daripada upaya menghindari bencana. Covid-19 tercatat bencana non alam nasional yang berlaku berdasar keputusan pemerintah itu soal Salat Ied, ” sahih Mahfud.

Menteri Agama Fachrul Razi menyebutkan, berdasarkan dugaan Badan Intelejen Negara (BIN), Doa Idulfitri di luar rumah secara berjamaah berpotensi meningkatkan kasus positif Covid-19 di Tanah Air secara signifikan.

Menteri Agama Fachrul Razi. (Foto: VOA/ Nurhadi)

Selain tersebut, ia mengatakan bahwa R0 (laju penyebaran virus) Covid-19 di Negeri Air masih berkisar di angka 1, 11. Itu artinya, sebutan Fachrul laju penyebaran virusnya sedang cukup tinggi.

“R0 kita masih di atas poin 1, 11. Info dari WHO bahwa yang biasanya bisa melangsungkan relaksasi itu di bawah kepala. Jadi kalau di bawah mulia, baru mulai berpikir relaksasi akan tetapi kalau masih di atas satu, 11 maka tidak boleh tersedia relaksasi tetap tepat, ” ungkapnya.

Maka dari itu, ia pun menegaskan bahwa semesta umat muslim di Indonesia harus melakukan Salat Idulfitri di rumah masing-masing.

“Oleh sebab itu, yang lalu kita keluarkan kata-kata himbauan. Mungkin saya menyampaikan sebagaimana kata Menkopolhukam tadi sungguh hendaknya kita semua taat dengan aturan undang-undang no 6 tahun 2018 itu taat kepada peraturan UU no 6 tahun 2018 tentang karantina kewilayahan yang kurun lain berbicara tentang pembatasan kesibukan keagamaan harus dilakukan di pada rumah sendiri bersama keluarga inti dan pembatasan kegiatan di tempat dan fasum, ” jelasnya.

Jokowi: Penyaluran Bansos Berbelit-belit

Pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan masih tersendat sampai saat ini. Jokowi melihat prosedur penyaluran bansos ini masih berbelit-belit. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menyederhanakan prosedurnya. Bahkan, ia mengusulkan untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Presiden RI Joko Widodo. (Foto courtesy: ekon. go. id)

“Sekali lagi, butuh kecepatan. Saya minta aturan dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling istimewa bagaimana mempermudah pelaksanaan itu pada lapangan. Oleh sebab itu, keterbukaan sangat diperlukan sekali. Dan buat sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP atau kejaksaan. Kita memiliki lembaga untuk mengawasi, buat mengontrol agar tidak terjadi manipulasi di lapangan, ” tegasnya.

Menko Pembangunan Manusia & Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengucapkan pihaknya akan mempercepat penyaluran bansos ini. Jutaan kepala keluarga (KK) ditargetkan akan menerima bansos selambat-lambatnya sebelum hari raya Idulfitri nanti.

“InshaAllah dalam menjumpai Lebaran yang tinggal lima keadaan ini, Pak Mensos akan sudah menetapkan target 8, 3 juta dari 9 juta target bahan penerima bansos COVID-19, akan tersalurkan paling tidak sampai awal Lebaran, ” ungkap Muhadjir.

Sementara itu, sebanyak 700 KK ditargetkan menerima bansos tersebut sampai dua pekan ke depan. Hal ini, dikarenakan, wilayah rumahnya cukup jauh.

Kasus Corona di Indonesia Capai 18. 496

Juru Bicara Penanganan Peristiwa Virus Corona, Dr Achmad Yurianto, Selasa (19/5) kembali melaporkan penggandaan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 486. Total kasus virus tersebut kini dikukuhkan menjadi 18. 496.

Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 19 Mei 2020 Pukul 12. 00 WIB. #BersatuLawanCovid19 (Twitter/@BNPB_Indonesia)

Adapun lima provinsi di Negeri dengan urusan terbanyak adalah DKI Jakarta dengan total kasus 6. 155 disusul Jawa Timur sebanyak 2. 377 Jawa Barat 1. 700, Jawa Tengah 1. 175, dan Sulawesi Selatan 1. 064. Sebanyak 143 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah sehat mencapai 4. 467.

Untuk sebaran pasien sembuh tertinggi, di DKI Jakarta menempati status teratas dengan 1. 329 anak obat, diikuti Jawa Barat (411), Jawa Timur ( 375), Sulawesi Daksina k (358), dan Bali (267). Sayangnya, korban jiwa masih bertetesan. Tercatat, sebanyak 30 orang meninggal dunia. Total yang meninggal biar menjadi 1. 221.

Sementara itu, untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) yang masih dipantau sampai saat ini merupakan sebanyak 45. 300, sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih diawasi sampai saat ini tercatat sebanyak 11. 891. Berangkat kemarin, pemerintah tidak lagi menampilkan data akumulatif jumlah ODP & PDP. [gi/ab]