Pandemi Corona Semakin Sengsarakan Perempuan Penyandang Disabilitas

0
238

Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC), Yuyun Yuningsih mengungkapkan, bersandarkan survei di kota Bandung terhadap 700 pekerja penyandang disabilitas, pandemi corona ternyata menurunkan penghasilan itu hingga 80 persen. Bukan cuma itu, wabah corona juga menghasilkan penyandang disabilitas terutama perempuan merasai sejumlah tantangan terkait pemberlakuan kebijaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Survei yang dikerjakan melalui telepon, dan ada kurang yang curhat tentang kondisinya. Boleh curhatnya (perempuan penyandang disabilitas) tak begitu memahami bahwa itu merupakan tindakan kekerasan terhadap dirinya. Ana temukan itu kekerasan psikis, wujud, eksploitasi, dan pengabaian sampai ke penelantaran, ” kata Yuyun dalam diskusi daring Pengalaman Pencegahan dan Pendampingan Kasus Kekerasan di Periode Pandemi Covid-19, Rabu (20/5).

Menurut Yuyun, kebijakan PSBB membuat para perempuan penyandang disabilitas terutama yang memiliki peran ganda sebagai ibu dan pekerja dihadapkan pada situasi sulit. Mereka sering menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).

“Kesulitan ekonomi menjadi penyulut cekcok yang berujung pada tindakan kekerasan dari suami kepada hidup yang notabene perempuan penyandang disabilitas. Lalu, ada tekanan dari pihak mertua ketika penyandang disabilitas menjelma ibu dan memiliki seorang bani karena fisiknya yang tidak aksesibilitas menjadi tantangan atau hambatan tersendiri, ” ucapnya.

Kekerasan yang dialami perempuan penyandang disabilitas di Bandung tidak sampai pada situ. BILiC menemukan, sejumlah rani penyandang disabilitas dipaksa menjalani sterilisasi, atau pengguguran kandungan.

“Jadiminta untuk pil KB karena dikhawatirkan di masa pandemi ini dengan kebijakan PSBB harus di rumah jaditakutkan hamil dengan kondisi ekonomi belum tetap. Jadi akhirnya diminta untuk KB bahkan sampai sterilisasi. Ada pula yang diminta untuk menggugurkan perut karena berasumsi punya anak teristimewa dalam kondisi seperti ini ialah sebuah beban yang besar sehingga jalan terbaik adalah menggugurkan kandungan, ” ungkap Yuyun.

Seorang penyandang disabilitas netra berteduh dalam kamp yang didirikan mahasiswa disabilitas setelah diputus layanan oleh Asrama Wyata Guna, Bandung, Rabu (15/1/20) burit. (VOA/Rio Tuasikal)

BILiC juga menemukan, sejumlah perempuan penyandang disabilitas dipaksa menjadi pengemis untuk menopang kesibukan rumah tangga mereka. “Disuruh meminta-minta atau mengemis karena memang masyarakat kita itu melihat perempuan penyandang disabilitas menjadi berempati sehingga ada yang pasangannya menjadi pengemis. Atau mengakses berbagai bantuan sosial dari beraneka pihak. Jadieksploitasi dimanfaatkan buat memperoleh keuntungan bagi keluarga, ” ujar Yuyun.

Asdep Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Budak (PPPA), Nyimas Aliah, memprihatinkan nasib perempuan penyandang disabilitas.

Warga dengan disabilitas dinaikkan ke mobil dengan tenaga hydraulik (foto: courtesy).

“Kondisi penyandang disabilitas terutama perempuan tersebut masih jauh dari yang kita harapkan. Meskipun regulasi untuk perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas telah cukup baik saat ini, ” katanya.

Kementerian PPPA telah menyusun protokol panduan pelestarian khusus bagi perempuan, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Nyimas, perempuan dengan mengalami kekerasan semasa pandemi corona harus mendapatkan perlindungan. “Besok akan kami sosialisasikan, ” ujarnya.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menjelaskan invalid responsifnya instansi penyelenggara layanan persaingan online menjadi penyebab enggannya objek mengadukan kekerasan yang dialaminya.

“Ketika membuat sistem pengaduan secara daring, hasil kajian yang dilakukan oleh Ombudsman RI itu tidak semuanya berjalan dengan tertib. Banyak sekali dari sistem pengaduan daring tapi hanya 30 persen dengan kemudian diangkat (diproses), ” jelasnya. [aa/ab]