Perempuan Kamerun Tuntut Hak Asasi dan Emansipasi

0
230

Sekelompok perempuan di pasar induk di ibu kota Yaounde menyuarakan lagu yang liriknya menginginkan luput dari ikatan praktik-praktik tradisional yang menghambat emansipasi dan kesejahteraan rani di seluruh Afrika. Diantara itu adalah aktivis perempuan Emmanuella Mokake dari LSM perempuan Kamerun untuk Partisipasi dalam Pembangunan.

Mokake mengatakan, LSMnya berupaya mengubah pandangan bahwa perempuan seharusnya cuma membesarkan anak, melakukan pekerjaan famili dan bekerja di ladang.

“Perempuan dan hak pokok, serta kesetaraan gender, bukan buat melawan laki-laki. Perempuan menyadari bahwa mereka tidak lagi mau dipaksa untuk menanggung kekerasan dalam rumah tangga, karena itu menghambat HAM mereka. Kini perempuan berani mengatakan tidak. Jika ada laki-laki memukul perempuan, akan dihukum sesuai hukum, ” kata Mokake.

Perempuan Kamerun berarak untuk perdamaian di Yaounde, Kamerun, 18 April 2019. (Foto: VOA/M. Kindzeka)

Puluhan ribu perempuan dengan berkumpul di Yaounde mengatakan, itu tidak senang terhadap kerasnya pengamalan tradisional yang masih mendorong mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan dini. Perkawinan paksa pada usia dini lazim dilakukan di daerah pedesaan, di mana gadis-gadis seangkatan 12 tahun dikawinkan secara paksa, dan para janda dipaksa buat menikah dengan saudara laki-laki suami mereka yang meninggal.

Para perempuan yang berunjuk mengalami itu juga berbicara tentang angka buta huruf yang tetap tinggi di kalangan mereka, karena banyak keluarga lebih suka hanya mengirim anak laki-laki ke sekolah serta meminta para gadis untuk mengawani ibu mereka ke ladang, sebelum mereka menikah pada usia pra.

PBB melaporkan, undang-undang Kamerun sangat diskriminatif terhadap hawa dan reformasi hukum diperlukan buat meningkatkan perlindungan hak asasi perempuan. PBB juga menyatakan bahwa patokan adat diterapkan oleh penguasa tradisional, yang masih mendorong praktik-praktik terbatas.

Kaidah di Kamerun menetapkan usia kecil untuk menikah bagi anak hawa 15 tahun dan 18 tarikh bagi anak laki-laki.

Jumlah perempuan 52 persen sejak penduduk dewasa di Kamerun, namun hanya 28 persen dari itu sebagai pemilih yang terdaftar, taat Badan Manajemen Pemilihan Umum Kamerun, ELECAM.

Perwakilan PBB Urusan Perempuan untuk Kamerun, Hind Jalal mengatakan partisipasi perempuan di pengambilan keputusan akan meningkatkan tanggapan sebagian laki-laki tentang mereka.

“Kami harus mengubah hukum pemilu secara kuat dan terang, menyebutkan kesetaraan gender dan buat mendorong para pemangku kepentingan politik supaya lebih tegas, karena tetap mengekang perempuan tidak akan mendatangkan kemakmuran dan masa depan dengan lebih baik bagi Kamerun, ” kata Jalal.

Menteri Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Kamerun, Marie Theres Abena Ondou mengatakan, terlepas dari tantangan, banyak yang telah dilakukan untuk memperbaiki masalah ini karena ada 58 perempuan di antara 180 anggota majelis rendah dan 36 wanita di antaranya adalah walikota di negara itu.

“Kursus pelatihan dilakukan untuk mengajari itu cara menjual program (politik) itu. Politik disediakan untuk laki-laki serta jika perempuan harus maju, mereka memerlukan dukungan laki-laki. Perempuan berkecukupan dan juga berani, tapi banyak dari mereka tidak tahu dengan jalan apa merumuskan persoalan yang dihadapi. Lingkungannya tidak ramah. Tradisi harus berganti. Kami menjaga tradisi yang tertib tetapi juga harus meninggalkan kebiasaan yang buruk, ” kata Marie Theres Abena Ondou.

Ondou mengatakan, pemerintah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memajukan pendidikan bagi perempuan dan budak perempuan dengan fokus khusus wilayah pedesaan dan dengan melakukan kampanye-kampanye peningkatan kesadaran masyarakat. [ps/ii]