Amnesty Minta Pemerintah Bebaskan Tahanan Kebijakan Papua

0
235

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah perlu membuka kawasan komunikasi dengan masyarakat Papua buat mengatasi sejumlah persoalan di Bumi Cendrawasih. Menurutnya, salah satu dengan bisa dilakukan yaitu dengan membiarkan tahanan politik Papua.

Hingga 8 Juni 2020, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 44 tahanan politik Papua dengan mendekam di balik jeruji tukul. Mereka diancam dengan tuduhan muslihat terkait aksi protes damai dan meski tidak melakukan tindakan kriminal.

“Bagaimana kita membawa mereka sebagai anak bangsa. Ancangan amnesti, abolisi dan grasi sedianya lebih dikedepankan daripada pendekatan pemidanaan atau pemenjaraan mereka, ” sahih Usman Hamid dalam diskusi “Kebebasan Berekspresi Orang Papua di Lupa Hukum Indonesia”, Selasa (23/6).

Penasihat Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: Sasmito Madrim/VOA)

Usman menambahkan pemerintah Joko Widodo serupa pernah membebaskan tahanan politik Papua pada 2015. Bahkan kala tersebut diberikan kepada lima orang tangsi politik Papua yang ada bagian kriminalitasnya yakni membobol gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003. Karena itu, Usman mengatakan pemerintah sepantasnya melakukan hal yang sama pada tahanan politik yang tidak menyelenggarakan tindakan kriminal.

Selain itu, Usman menambahkan tuduhan muslihat tersebut juga menyulitkan negara. Dia beralasan negara harus mengeluarkan kos persidangan dan aparat hukum selalu kesulitan untuk membuktikan tuduhan akal kancil. Apalagi, kata dia, jika berkaca pada vonis kasus-kasus makar dengan ditudingkan ke warga Papua hanya berkisar 10-11 bulan penjara dengan jauh dari tuntutan yakni 10-15 tahun penjara.

“Akibatnya apa yang didakwa oleh jaksa, 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Hanya sudah oleh hakim 10-11 bulan. Itu ada ketimpangan antara konstruksi patokan yang disiapkan jaksa sebagai akal kancil dengan apa yang dibayangkan dengan hakim, ” tambah Usman.

YLBHI Dorong Pemerintah Evaluasi Penegakan Hukum terhadap Karakter Papua

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mendorong pemerintah dan legislatif untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap orang Papua serta di wilayah Papua. Aturan dengan dapat digunakan untuk mengevaluasi yaitu Undang undang Nomor 40 tarikh 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Suku bangsa dan Etnis.

Ketua Umum YLBHI Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta. (Foto: VOA/Sasmito)

“Yang penting yang lain, Indonesia selalu gagal memberikan kesamarataan kepada orang yang mengalami lupa tangkap. Jadi tidak ada pemulihan. Jangan kita bayangkan pemulihan hanya kesehatan, tapi pengakuan dan pemulihan hak hukum mereka tidak bersalah, itu nyaris tidak ada, ” jelas Asfinawati.

Asfinawati juga mengingatkan potensi bahaya penerapan pasal makar dalam RUU KUHP yang tidak menyertakan unsur gempuran. Padahal, kata dia, hukum kolonial yang menjadi sumber KUHP menanamkan unsur serangan dalam tindakan akal laba-laba. Namun, karena tidak ada penerjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia, oleh karena itu aparat kerap mengenakan pasal akal kancil meski tidak ada serangan.

Kemenkumham Siap Tindaklanjuti Usul Amnesty International Indonesia

Direktur Jenderal PEDOMAN dari Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan, akan menindaklanjuti usulan dari Amnesty Internasional Nusantara. Termasuk berkomunikasi Menteri Koordinator Kebijakan, Hukum dan Keamanan, serta meminta aparat hukum lebih berhati-hati di mempidanakan orang. Namun, ia membaca tidak ada diskriminasi terhadap pemberian kebebasan berekspresi yang sudah dijamin konstitusi kepada warga Papua.

“Saya bermufakat memang arahan presiden ingin membentuk Papua dengan hati. Infrastruktur sudah kita siapkan, tapi kalau tersedia seperti ini kan seperti menimbulkan yang semestinya tidak dilakukan, ” jelas Mualimin Abdi.

Mualimin Abdi memperkirakan penerapan kausa makar kepada warga Papua terpaut aksi protes kemungkinan karena ada perbedaan tafsir atas aturan adat. Menurutnya, hal tersebut juga sering terjadi dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik yang digunakan menipu seseorang.

“Kalau kita bicara UU ITE. Dulu yang kita pikirkan kan transaksi elektroniknya. Karena bilamana itu kita ingin menyongsong bahwa suatu waktu elektronik akan berkembang. Tapi sekarang dalam implementasinya bukan lagi transaksi elektronik, ” imbuhnya. [sm/em]