KPA Khawatir Rekrutmen TNI-Polri di BUMN Picu Kekerasan Agraria

0
196

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta Kementerian BUMN membatalkan pemindahan pejabat aktif maupun purnawirawan polisi-TNI di perusahaan BUMN.

Sekjen KPA Dewi Kartika kacau pelibatan pejabat aktif maupun purnawirawan Polisi-TNI di perusahaan BUMN mau memperparah konflik dan kekerasan di sektor agraria. Apalagi, kata dia, jika rekrutmen tersebut diarahkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan dengan ancangan hukum dan represif untuk menggembala aset BUMN. Menurutnya, pantauan KPA pelibatan kedua institusi tersebut telah berdampak pada timbulnya kekerasan serta kriminalisasi terhadap masyarakat. Karena itu ia, menyarankan kebijakan Kementerian BUMN ini untuk dibatalkan.

“Jadi MoU-MoU antara kementerian dan lembaga dengan Polri-TNI itu menjadi tren yang tetap meningkat dalam 10 tahun belakang ini. Kemudian membuat kita menjadi lebih khawatir lagi, karena tak hanya MoU tapi masuk langsung ke struktur, ” jelas Dewi Kartika kepada VOA, Jumat (3/7).

Dewi Kartika memasukkan lembaganya mencatat sepanjang 2019 ada 258 petani dan aktivis agraria yang dikriminalisasi, 211 orang mengalami penganiayaan, 24 orang tertembak serta 14 orang tewas. Tindakan kekerasan dan kriminalisasi tersebut didominasi kepolisian sebanyak 37 kasus, TNI & Satpol PP masing-masing enam urusan, serta petugas keamanan perusahaan 15 kasus.

“Dan sudah bukan lagi rahasia publik, kalau ada pejabat-pejabat mantan TNI-Polri dengan itu juga punya bisnis di perkebunan. Ini sudah pasti hendak menimbulkan konflik kepentingan, ” tambah Dewi.

Dari sisi BUMN, Dewi mengucapkan ada ratusan ribu keluarga & ribuan desa yang wilayah hidupnya tumpang tindih dengan perusahaan milik BUMN. Antara lain PTPN, Perhutani dan anak-anak perusahaannya. Kondisi tersebut juga diperkuat data Lokasi Preferensi Reforma Agraria (LPRA).

Khusus masalah agraria dengan PTPN, KPA mencatat ada 137 dukuh dan wilayah adat di 24 kabupaten seluas 288. 431 hektar yang berada dalam HGU, menimpa tindih klaim dengan HGU PTPN atau digusur PTPN. Termasuk dalam dalamnya adalah tanah pertanian, parak, pemukiman, fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, tempat ibadah, serta kantor pemerintahan desa.

Sedangkan konflik agraria dengan Perhutani di seluruh Jawa, tercatat tersedia 74 desa seluas 42. 042 hektar di 20 kabupaten. Artinya, berdasarkan dari data LPRA KPA, ada lebih dari 90 seperseribu keluarga yang masih bermasalah secara perusahaan-perusahaan BUMN.

Pejabat Polri-TNI Bertugas Mengawasi BUMN?

Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan purnawirawan dan penguasa aktif Polri-TNI tersebut duduk di jabatan komisaris, bukan direksi. Itu bertugas untuk melakukan pengawasan supaya perusahaan BUMN sesuai dengan visi-misi pemerintah dan aturan yang legal.

Staf Khusus Menteri BUMN, Bid Komunikasi. (Foto: Screengrab/YouTubeBNPBIndonesia)

“Apakah ada terbukti komisaris-komisaris yang selama itu dari Polri-TNI itu terjun langsung melakukan seperti itu di konflik-konflik yang KPA nyatakan, itu tersedia tidak. Apakah berhubungan dengan kongsi seperti itu, kan tidak serupa, ” tutur Arya Sinulingga kepada VOA, Jumat (3/7).

Arya menambahkan pelibatan pejabat rajin maupun purnawirawan Polisi-TNI di perusahaan BUMN sudah terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Semisal pada masa Kepala Susilo Bambang Yudhoyono ada 87 orang, sedangkan pada masa Presiden Joko Widodo periode pertama sebanyak 70 orang. [sm/em]