Janji RUU P-KS: Semakin Ditunda, Mulai banyak Korban

0
186

Puluhan sistem yang tergabung dalam GERAK Perempuan mengecam langkah DPR yang memurukkan pembahasan RUU P-KS ini. Agen GERAK perempuan, Lini Zurlia, menilai bahwa DPR tidak memiliki hajat politik dan tidak peduli secara para korban kekerasan seksual. “Menutup mata dan nggak punya kepedulian. Ini benar-benar nggak punya afeksi, ” tegasnya kepada VOA.

Lini menduga, RUU P-KS ditunda karena dinilai tidak menguntungkan anggota dewan. Hal ini bertentangan dengan pembahasan revisi UU Pertambangan dan Mineral Batubara dan Omnibus Law yang sangat cepat dan telah disahkan. “Aku sih menduganya, karena UU ini tidak menguntungkan anggota dewan dan para koleganya. Kedua, apabila RUU disahkan sungguh sebenarnya akan menyedot banyak biaya APBN (untuk rehabilitasi korban), ” tambahnya.

Tagih Komitmen Pemerintah

GERAK Perempuan selalu mengkritik Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (PPPA) yang stagnan saja atas penundaan ini. Real kementerian ini telah diamanatkan sebab Presiden Joko Widodo untuk mempercakapkan RUU P-KS bersama parlemen. “Seharusnya kan mendorong memberikan dorongan. Akan tetapi ternyata begitu (RUU) ditunda, adem-adem saja tuh. Artinya memang ana melihat ini nggak ada political will dari pemerintah maupun DPR, ” tegasnya.

Seorang aktivis anti-kekerasan terhadap perempuan dalam unjuk mengalami memprotes pelecehan dan kekerasan hawa di kampus, di luar biro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: AFP)

Melihat absennya kehendak kebijakan, GERAK Perempuan akan menggelar aktivitas mingguan di Jakarta dan bermacam-macam kota. Aksi dengan protokol kesehatan ini, ujar Lini, akan dilakukan sampai DPR mengesahkan RUU itu jadi undang-undang. Hal ini istimewa untuk mengawasi kerja para parlemen.

“Sebagai sebuah jalan untuk benar-benar mengawal proses, siap nggak kayak DPR dilepas sejenis saja. Jadi kami punya kesibukan mingguan setiap selasa sampai RUU ini diundangkan, ” tukasnya.

Korban Tidak Bisa Menunggu

DPR menunda pembahasan RUU P-KS itu di tengah terus meningkatnya peristiwa kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencetak, terdapat 4. 898 laporan urusan kekerasan seksual sepanjang tahun 2019. Sementara kasus kekerasan seksual terbang hampir 8 kali lipat sejak 2007.

Kelompok pendamping korban kekerasan seksual mengatakan, semakin RUU ini ditunda, semakin penuh orang menjadi korban.

Ira Imelda dari WCC Pasundan Durebang di dalam sebuah diskusi mengenai RUU P-KS di Bandung, Maret 2019. (VOA/Rio Tuasikal)

Ira Imelda dari Women Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang di Kota Bandung, Jawa Barat, mengatakan, dengan hukum yang benar sekarang, susah bagi korban untuk mencari keadilan.

“Perkosaan atau pelecehan seksual itu suram untuk menemukan bukti yang sedang baru, Karena biasanya korban perkosaan itu jarang yang langsung melaporkan. Hal-hal yang kayak gitu nggak bisa kalau belum ada RUU P-KS ini, ” tegasnya dihubungi terpisah.

Ira menggarisbawahi bagaimana hukum yang berlaku era ini belum mengakomodir ragam kebengisan seperti eksploitasi seksual. Dia mencontohkan, seorang perempuan inisial PA pada Garut Jawa Barat, yang ialah korban eksploitasi seksual, malah dikriminalisasi sebagai pelaku pornografi.

“Nah yang kayak gitu, kalau misalnya tidak tersedia payung hukum yang benar-benar melindungi korban, maka korban akan tetap dikriminalisasi, ” tambah Ira dengan juga tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Target Kekerasan.

Selain memperluas jenis kekerasan seksual, RUU P-KS juga mengatur tentang pemulihan korban. Selama ini korban kekerasan seksual harus menanggung sendiri biaya penyuluhan atau perawatan kesehatan. Padahal, menurut Ira, negara harus membantu target. “Kalau pun ada pelaku yang dihukum lalu denda, denda meresap kas negara. Sementara lembaga servis masyarakat dananya terbatas. Itu harusnya jadi tanggung jawab negara, ” pungkasnya.

Enam Tahun Terus Ditunda

RUU P-KS resmi masuk ke DPR pada 2014 untuk mengatasi kebuntuan hukum terkait kekerasan seksual. Selama ini kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Teliti (KUHP) hanya meliputi pencabulan dan pemerkosaan. Sementara RUU P-KS mau mengatur spesifik sembilan jenis kebengisan seksual lainnya, meliputi pelecehan erotis, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Namun, dalam pembahasannya, RUU ini terus mengalami penundaan. [rt/em]