Mendagri Tegur 72 Kepala Daerah Bahan Calon Petahana di Pilkada 2020

0
175

Saat pendaftaran bakal pasangan calon dalam penetapan kepala daerah (Pilkada) yang hendak dilakukan serentak 9 Desember mendatang, banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan terkait Covid-19. Ada yang sedang tetap melakukan pengumpulan massa pada bentuk konvoi, arak-arakan, dan keterangan terbuka. Secara umum proses pendaftaran di kantor-kantor Komisi Pemilhan Ijmal Daerah (KPUD) relatif tertib, tetapi menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak dapat dipungkiri terjadinya pelanggaran.

Tito mengatakan telah menegur bakal pasangan calon dalam Pilkada 2020 yang berstatus petahana karena mereka merupakan aparatur sipil negara.

Menteri Dalam Kampung Tito Karnavian Tito saat Ajaran Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditayangkan online pada Minggu, 19 Juli 2020. (Foto: Screengrab)

“Ada 72 nasihat yang sudah kami sampaikan (terhadap) satu orang gubernur, kemudian bupati 36 orang, wakil bupati 25, walikota 5 dan wakil walikota 5. Tapi kita juga menganjurkan penghargaan kepada pasangan calon yang patuh, tanpa ada pengumpulan massa, ” kata Tito.

Tito menjelaskan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri ternyata cukup penuh pasangan calon yang tidak mendapati adanya aturan KPU yang melarang pengumpulan massa ketika proses mendaftar ke kantor KPUD. Hal itu disebabkan pendek waktu sosialisasi Susunan KPU Nomor 10/2020 itu.

Iring-iringan bakal pasangan calon dari urat partai politik, Gibran Rakabuming Raka ( depan memakai masker- baju lurik bergaris) didampingi ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudyatmo (4 dari kiri- depan berjas merah- masker) dan diikuti kandidat Pemangku Walikota,

Peraturan KPU baru lengkap diharmonisasikan pada 1 September, namun pelaksanaan pendaftaran dibuka pada 4-6 September. Jadi hanya tersisa perut hari untuk mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor 10/2020 tersebut.

Namun Tito tetap menyerukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberikan sanksi kepada bahan pasangan calon yang melanggar adat Covid-19, baik itu petahana atau bukan petahana. Kementerian Dalam Negeri juga mendorong KPU untuk garang mensosialisasikan protokol Covid-19 yang diterapkan di semua tahapan Pilkada 2020.

Mendagri Mengambil Otorita Daerah Pererat Kerjasama secara KPUD & Bawaslu

Untuk mencegah pelanggaran protokol Covid-19 di tahapan-tahapan selanjutnya di dalam Pilkada 2020, Tito telah meminta semua daerah yang melaksanakan Pilkada untuk mengadakan rapat koordinasi dipimpin oleh KPUD dan Bawaslu per dan dihadiri pihak-pihak terkait, termasuk pasangan calon.

Rapat koordinasi itu diharuskan membahas tiga hal, yakni tahapan-tahapan Pilkada, kerawanan di tiap tahapan serta penandatanganan Pakta Integritas sebab pasangan calon, termasuk yang bersentuhan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan untuk Covid-19.

Tito meminta dalam Pakta Integritas tersebut dimasukkan kesiapan kepada pasangan calon untuk menerima sanksi, termasuk dicoret dari Pilkada, kalau terbukti sengaja melanggar protokol Covid-19.

DPR Ikut Pantau

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Komisinya ikut memantau proses pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2020 pada 4-6 September. Menurutnya, banyak sekali pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Perarakan bakal pasangan dari jalur mandiri, Bagyo Wahyono dan FX Supardjo, menaiki kuda didampingi para pendukungnya saat tiba di kantor KPUD Solo, Minggu (6/9) mendaftar pencalonan di Pilkada Solo. Foto: VOA/ Yudha Satriawan

“Di satu sisi, memang kita melihat antusiasme asosiasi cukup positif tetapi karena hari ini kita masih menghadapi pandemi Covid-19 tentu kalau tidak diatur, kalau tidak diterapkan (protokol Covid-19), itu akan menimbulkan masalah mutakhir, ” ujar Doli Kurnia.

Doli Kurnia menambahkan kesuksesan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 bisa dinilai dari tiga indikator, yakni terlaksananya semua tahapan pilkada, tingginya partisipasi pemilih dan semua elemen yang terlibat pasti sehat dan selamat.

KPU: Ada 735 Bahan Pasangan Calon

Ketua KPU, Arief Budiman

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan ada 735 bakal pasangan calon yang pendaftarannya telah diterima, terdiri dari 25 bahan pasangan calon gubernur dan pemangku gubernur, 610 bakap pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan seratus bakal pasangan calon pemangku kota dan wakil wali praja. Mereka meliputi 1. 315 lelaki dan 155 perempuan.

Dari jumlah itu, 644 bahan pasangan calon diusung oleh golongan politik dan bakal pasangan bahan independen sebanyak 67 pasangan. Lalu sebanyak 28 kabupaten/kota memiliki utama pasangan calon atau kandidat tunggal. Berdasarkan regulasi, KPU membuka kembali masa pendaftaran kandidat di 28 daerah itu selama tiga hari pada 11-13 September.

“Data calon yang dinyatakan meyakinkan (Covid-19) saat pemeriksaaan swab test laporan hingga hari ini jumlahnya mencapai 60 calon dinyatakan posotof Covid-19 dan tersebar di 21 provinsi dari laporan yang ana terima dari 32 provinsi, ” ujar Arief.

Seorang warga mencelupkan jari ke tinta usai meneruskan hak pilihnya di TPS 53 Pabuaran, Cibinong, Kab. Bogor, di dalam pilkada serentak, 27 Juni 2018. (Foto: VOA/Ahadian Utama)

Arief memasukkan ada 12 aturan baru dengan diberlakukan KPU di tempat pengumpulan suara (TPS) saat pelaksanaan pengumpulan suara pada Pilkada 9 Desember mendatang. Aturan tersebut adalah total pemilih per TPS paling banyak 500 orang, pengaturan kedatangan buat mencegah penumpukan pemilih dalam total besar di jam yang cocok, dan penggunaan sarung tangan.

Selain itu juga ada aturan untuk melakukan disinfeksi dalam sekitar TPS, menggunakan pelindung paras, menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga renggang, tiak bersalaman, menggunakan tinta titik, serta KPPS yang sehat. [fw/em]