Premi Yudisial Selidiki Maraknya Potongan Balasan Koruptor

0
37

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat berdasarkan hasil cara peninjauan kembali selama 2019-2020, Majelis hukum Agung telah memangkas hukuman terhadap sedikitnya 22 narapidana kasus manipulasi.

Mereka yang menyambut potongan hukuman itu antara asing pengacara OC Kaligis, dari 10 tahun menjadi tujuh tahun penjara dan mantan ketua Dewan Cabang daerah (DPD) Irman Gusman dengan mendapat diskon hukuman menjadi 3 tahun dari sebelumnya 4, 5 tahun penjara.

Ketua MA Dr. M. Syarifuddin akan menjabat datang 2025. (Foto: mahkamahagung. go. id)

Menanggapi maraknya pengurangan hukuman untuk narapidana korupsi tersebut, Ketua Komite Yudisial Ahmad Jayus mengatakan lembaganya mulai menyelidiki secara lebih mendalam informasi itu, apakah murni putusan hakim atau ada hal asing yang dilanggar.

“Kalau misalnya kita menemukan ada terkaan, misalnya ‘oh ini ada menyambut sesuatu atau ini bertemu dengan seseorang yang terkait dengan pasal, ‘ baru kita minta fakta dari semua pihak yang terkebat di situ, ” kata Jayus.

Jayus menekankan sepanjang hakim masih menjaga independensi & akuntabilitasnya, Komisi Yudisial akan menghormati putusan mereka.

Pukulan Berat

Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko mengakui maraknya pengurangan masa hukuman oleh Majelis hukum Agung bagi narapidana kasus korupsi merupakan pukulan berat bagi cara pemberantasan korupsi di Indonesia. Pokok Mahkamah Agung sedianya menjadi penahan terakhir untuk memberi efek insaf bagi narapidana kasus korupsi tetapi yang terjadi sebaliknya.

“Tentunya ini mencederai keadilan bangsa karena masyarakat berharap narapidana manipulasi yang bukan hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang panjang, akan tetapi hukumannya. Beberapa napi koruptor dengan sudah dipidana minimal, masih dapat korting lagi, ” ujar Wawan.

Sebuah banner berisi ajakan kepada seluruh warga untuk melawan manipulasi dipasang di tembok kantor KPK di Jakarta (foto: dok).

Beberapa bulan lalu koalisi masyarakat sipil sempat mengapresiasi munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara dan pemidanaan terhadap terdakwa kasus korupsi, yang diterbitkan pada 24 Juli semrawut. Aturan itu membagi kejahatan korupsi dalam lima kategori, yakni paling berat, berat, sedang, ringan, serta paling ringan.

Kategori korupsi paling berat menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar dengan hukuman penjara sebaya hidup dan denda Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Kategori korupsi berat menyebabkan kemalangan negara Rp 25-100 miliar dengan hukuman penjara 13-16 tahun dan denda Rp 650-800 juta.

Kategori manipulasi sedang menyebabkan kerugian negara Rp 1-25 miliar dengan hukuman tangsi 10-13 tahun dan denda Rp 500-650 juta. Kategori korupsi ringan menyebabkan kerugian negara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar dengan hukuman penjara 8-10 tahun dan denda Rp 400-500 juta.

Kategori korupsi menyesatkan ringan menyebabkan kerugian negara tenggat Rp 200 juta dengan hukuman penjara 3-4 tahun dan denda Rp 150-200 juta.

Wawan menegaskan pernyataan juru kata Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro yang menyebutkan potongan hukuman itu sebagai keadilan bagi narapidana korupsi telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek insaf.

Menurutnya sebagian mantan narapidana kasus korupsi yang belum mendapat hukuman maksimal dan tidak dimiskinkan, umumnya balik berpolitik dan di beberapa positif menang dalam pemilihan umum.

Sehingga akhirnya para pejabat publik berpikir melakukan korupsi tersebut menguntungkan karena vonis hukuman di tingkat pengadilan negeri ringan, tengah di tingkat Mahkamah Agung hendak ada pengurangan hukuman. Alhasil, tinggi Wawan, pandangan semacam itu mendirikan calon-calon koruptor.

Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan bersama para pejabat KPK dengan bukti uang tunai yang disita dari anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, di Jakarta, 17 April 2019. (Foto: AFP)

Komisi Yudisial diminta segera memeriksa hakim-hakim yang mengatasi Peninjauan Kembali kasus-kasus korupsi dengan akhirnya memutuskan pengurangan hukuman bagi narapidana kasus rasuah. Sebab kalau hal tersebut dibiarkan, akan menjelma preseden buruk ke depannya.

Komisi Yudisial tambahnya serupa bisa bekerja sama dengan Awak pengawas Mahkamah Agung.

Dia menambahkan pensiunnya Hakim Artidjo Alkostar juga menjadi salah mulia sebab maraknya narapidana kasus korupsi mengajukan Peninjauan Kembali untuk mendapat pengurangan hukuman. Artidjo merupakan wujud hakim di Mahkamah Agung dengan tegas dan selalu memperberat aniaya koruptor yang mengajukan peninjauan balik.

Wawan mengharapkan petunjuk ini harus dijadikan tonggak buat memperbaiki sistem dan kinerja Majelis hukum Agung.

Juru cakap Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan sepanjang tahun 2019-2020 ada 196 narapidana korupsi yang mengajukan peninjauan kembali (PK), di mana 124 di antaranya sudah diputus.

Dari 124 kasus dengan diputus itu, 70 an peristiwa berkas PK ditolak, 30an dikabulkan dan enam tidak dapat diterima. Andi membantah jika dikatakan lembaganya tidak berkomitmen terhadap pemberantasan manipulasi. [fw/em]