Bintang Mahaputera untuk Hakim MK Tabrak Etika

0
144

Pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada enam ketua Mahkamah Kontitusi memiliki persoalan bersusila karena berpotensi mengganggu independensi mereka. Para pegiat hukum serta tindakan antikorupsi sepakat pemberian itu tak tepat, bahkan sebaiknya dikembalikan.

Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyinggung Peraturan MK No 09/2006. Terkait independensi, hakim MK kudu menjaga independensi dan menunjukkan citra independen.

Muhammad Isnur dari YLBHI dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Ketika misalnya pemberian penghargaan ini mempengaruhi citra, harusnya Hakim Konstitusi menjauhi, tidak boleh menerima. Apalagi di tengah momentum tersedia UU KPK yang sedang diuji, UU Minerba yang sedang diuji, dan UU Cipta Kerja yang sedang diuji, ” ujar Isnur.

Para pegiat itu memberikan pernyataan untuk media dengan bersama-sama dalam forum yang diselenggarakan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka yang berbicara adalah Muhammad Isnur (YLBHI), Agil Oktaryal (PSHK Indonesia), Orin Gusta Andini (SAKSI), Charles Simabura (PUSaKO) dan Lalola Easter (ICW).

Setidaknya ada tiga peristiwa yang menjelma catatan penting pegiat terkait ikatan Jokowi dan MK. Pada prakata acara Laporan Tahunan MK, Jokowi meminta agar lembaga itu turut mengamankan RUU Cipta Kerja yang ketika itu masih dalam periode pembahasan.

Ucapan ini dinilai bukan pemberitahuan biasa, dan dinilai ditujukan sebagai salah satu upaya mempengaruhi independensi hakim MK. Semestinya, MK menimpali pernyataan Jokowi itu dengan tanda kepada publik, bahwa apa dengan disampaikan presiden tidak benar dengan etis, dan jaminan bahwa mereka tidak akan terpengaruh pernyataan presiden.

Selain itu, bukannya memperbaiki kelembagaan MK, pemerintah dan DPR kemudian juga melakukan perbaikan UU MK. Revisi ini cuma berkutat dalam dua hal, yakni hakim bisa pensiun pada usia 70 tahun dan mengubah zaman jabatan pimpinan MK. Revisi tersebut hanya membutuhkan waktu tujuh hari, dan memegang rekor sebagai perbaikan undang-undang paling cepat.

Kado ketiga Jokowi adalah penganugerahan Bintang Mahaputera kepada enam hakim aktif. Tindakan ini melabrak tradisi, di mana Bintang Mahaputera diberikan kepada mereka yang telah selesai mengabdi dalam bidang tertentu, dan prestasinya luar biasa.

Charles Simabura dari PUSaKO, Universitas Andalas, Medan. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Charles Simabura, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat mengakui, pemberian penghargaan tertentu adalah hak konstitusional presiden. Namun, ada faktor etika dan waktu dalam tindakan tersebut.

“Presiden tidak menjaga etika bernegara yang benar. Telah tahu Hakim Konstitusi tidak boleh menerima hal-hal yang patut diduga mengganggu independensi dalam memutuskan pasal. Sedangkan Presiden saat ini adalah pihak yang berpekara di MK, ” ujar Charles.

Jadi, secara etika Bintang Mahaputera semestinya tidak dikasih kepada Hakim MK yang sedang aktif. Sedangkan secara waktu, Pemimpin tidak boleh memberikannya ketika dirinya sendiri sedang menjadi pihak berperkara di MK. Charles memberi contoh, ketika mereka mengundang Hakim MK dalam acara di kampus, makin pemberian plakat tanda terimakasih selalu ditolak. Atau setidaknya, plakat itu harus didaftarkan ke bagian gratifikasi di MK. Apalagi, ini suatu Bintang Mahaputera.

Orin Gusta Andini aktivis SAKSI, Unmul, Samarinda, Kaltim. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sedangkan Orin Gusta Andini, peneliti dari SAKSI Unmul, Samarinda mencatat, ada ketidakpercayaan masyarakat terkait kondisi hukum kurang tahun terakhir. Pemberian Bintang Mahaputera itu, meski memiliki dasar norma, tetapi pada sisi yang lain bisa diperdebatkan juga sebagai gratifikasi.

Pemberian gratifikasi tetap didasari niat atau kepentingan terselubung yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Karena itulah, kata Orin, seharusnya MK betul-betul menghindari apapun yang berpotensi untuk memicu persepsi jemaah yang liar. Apalagi, MK bakal menyidangkan UU Cipta Kerja yang baru saja menerima penolakan besar dari masyarakat.

“Seharusnya pada tataran tenggang waktu tersebut, selama disidangkannya UU Cipta Kerja di MK, dalam tataran transendental kita menjaga tindak-tanduk, perbuatan yang memicu prasangka publik terhadap jalan penegakan hukum, karena itu juga berhubungan pada marwah pengadilan, khususnya di MK. Itu sebenarnya bentuk penghormatan kita terhadap hukum di negeri ini, ”kata Orin.

Lalora Easter, peneliti ICW, dalam tahanan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Negeri berulangkali menyampaikan bahwa pemberian Bintang Mahaputera ini tidak akan mempengaruhi independensi Hakim MK. Namun, anutan itu dinilai tidak cukup kuat, karena para pegiat melihat bilangan konflik kepentingan di dalamnya.

Lalola Easter dari ICW menolak pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang mengatakan penghargaan semacam diberikan pada hakim-hakim lain.

“Moeldoko, sebagai salah kepala anggota Dewan Gelar Kehormatan mengucapkan bahwa mantan Ketua MA Hatta Ali dan mantan Ketua MK Jimly Assidhiqi yang menerima menyelenggarakan Bintang Mahaputera. Tetapi semua terang juga mereka ini menerima penghargaan setelah purna tugas, ” kata Easter.

Agil Oktaryal dari Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) setuju, bahwa pertanyaan juga harus ditujukan kepada Dewan Menggelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dewan ini diketuai oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan Moeldoko sebagai wakilnya.

Agil Oktaryal, PSHK Nusantara., dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Prof Mahfud itu karakter hukum, begawan hukum, mantan hakim konstitusi juga. Seharusnya kan tempat tahu itu bagaimana seharusnya kita memperlakukan hakim. Apakah layak seorang hakim yang masih menjabat kita kasih, ” kata Agil.

Nama-nama penerima Bintang Mahaputera menurut tradisi diusulkan dari umum kepada dewan yang dipimpin Mahfud tersebut. Dewan inilah yang kemudian menyodorkan kepada presiden. Karena itulah, selain presiden, dewan tersebut pula layak diminta pertanggungjawabannya, karena daripada sanalah keputusan tersebut keluar. Mahfud dan Moeldoko lanjut Agil, seharusnya mengerti, bagaimana etika berbangsa serta bernegara, khususnya dalam memperlakukan Hakim Konstitusi. [ns/ab]