Dikecam PBB, Jepang Bela Penahanannya Terhadap Ghosn

0
318

Pemerintah Jepang, Selasa (24/11), mengecam laporan oleh panel ahli HAM PBB yang mengatakan bahwa bekas bos Renault-Nissan Carlos Ghosn, sudah ditahan secara keliru di Jepang.

Berdasarkan laporan dengan dikeluarkan, Senin (23/11), panel yang dikenal sebagai Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang itu juga mendesak pemerintah Jepang untuk memberi ganjaran kepada Ghosn atas kekeliruan kesibukan mereka.

Menurut petunjuk itu, kelompok kerja tersebut menemui bahwa penangkapan Ghosn di Jepang pada akhir 2018 dan awal 2019 adalah sewenang-wenang dan meminta pemerintah Jepang untuk “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki status terkait Ghosn tanpa penundaan. ”

Menteri Kehakiman Jepang Yoko Kamikawa menyebut laporan tersebut sebagai pandangan yang sama sekadar tidak dapat diterima, dan tidak akan mengubah apa pun pada proses hukum negara itu.

Yoko Kamikawa, Menteri Kehakiman Jepang, di dalam konferensi pers di kediaman resmi perdana menteri Jepang di Tokyo, 16 September 2020. (Foto AP / Eugene Hoshiko)

“Tanpa memahami sistem peradilan pidana Jepang serta hanya mengandalkan tuduhan sepihak Ghosn, sangat disesalkan bahwa opini terekam yang didasarkan pada kesalahpahaman yang jelas tentang fakta dipublikasikan, ” kata Kamikawa dalam konferensi pers.

“Pemerintah Jepang hangat saja mengajukan keberatan resmi serta ingin terus memberikan informasi dan memperbaiki kesalahpahaman faktual, ” sebutan Kamikawa.

Sementara Ghosn tidak lagi di Jepang, sebab berhasil melarikan diri, opini panel pakar HAM PBB tersebut mampu mempengaruhi pengadilan di negara itu, dan negara lain yang terpaut.

Opini ini dapat mempengaruhi, misalnya, kemungkinan ekstradisi perut warga Amerika, Michael Taylor serta putranya, Peter, yang menurut jaksa penuntut Jepang membantu Ghosn itu menyelinap keluar dari Jepang.

Ghosn, 66, yang berkewarganegaraan Perancis, Lebanon dan Brazil, memimpin produsen mobil Jepang Nissan semasa dua dekade, dan menyelamatkannya dibanding kebangkrutan.

Ia ditangkap pada November 2018 atas tuduhan pelanggaran kepercayaan, menyalahgunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan melanggar undang-undang sekuritas sebab tidak sepenuhnya mengungkapkan kompensasi dengan diperolehnya. Dia menyangkal melakukan kesalahan-kesalahan itu.

Pada bulan Desember, dia melarikan diri dibanding Jepang ke Lebanon setelah dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu persidangan.

Interpol telah menyingkirkan pemberitahuan yang diinginkan pemerintah Jepang tetapi ekstradisinya dari Lebanon tak mungkin terjadi.

Aksioma kelompok kerja itu tidak membalut negara yang menjadi target, namun bertujuan untuk memastikan agar semua negara anggota PBB memenuhi kewajiban mereka terhadap penegakan HAM. [ab/uh]