Pola Lingkungan: Taman Nasional Komodo ialah Kawasan Konservasi, Bukan Ruang Investasi

0
129

Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR RI, Senin (23/11), warga Tanah Komodo dan Sunspirit Justice and Peace, salah satu anggota Liga Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan sebesar tuntutan terkait pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional Pulau Komodo. Lima poin tuntutan itu antara asing melakukan revisi pembangunan infrastruktur pada habitat komodo, mencabut izin seluruh perusahaan di dalam habitat komodo, semua hotel dan resor lulus di luar kawasan.

Rencana pembangunan kawasan ini telah melahirkan gelombang protes yang terus meluas, utamanya dari warga Pulau Komodo. Pasalnya pembangunan kawasan ditengarai akan menggusur warga lokal & habitat Komodo.

Dewi Kartika Sekretaris Jenderal KPA, pada konferensi pers hari Rabu (25/11), mengatakan para pakar komodo membuktikan bahwa Pulau Rinca dan Komodo di Nusa Tenggara Timur ialah perlindungan aman bagi komodo sebab ancaman kepunahan akibat pemanasan global. Namun, kini pemerintah Indonesia justru merombaknya dengan pembangunan yang melahirkan polusi.

Sejumlah wisatawan turun sejak perahu untuk melihat langsung Komodo. (Foto: Humas Kemenpar)

Ditambahkannya, perlu mengembangkan industri pariwisata di kawasan itu, pemerintah justru mengeluarkan kebijaksanaan pembangunan yang mengancam keutuhan ekosistem Taman Nasional Komodo (TNK).

“Pulau Komodo ini menjadi salah satu rencana dari pembangunan 10 Bali baru kemudian berubah lagi menjadi wisata premium saat ini menjadi lagi berubah konsepnya ialah destinasi super premium sayangnya yang kita sayang kan adalah seluruh terminologi pembangunan itu tidak ada masyarakat yang diajak untuk berembuk apalagi untuk bersepakat, ” ujar Dewi.

Menurut KPA, pengembangan wilayah pariwisata dan akses-akses infrastruktur itu hanya menguntungkan gerombolan bisnis dan pengusaha pariwisata. Semenjak awal penetapan wilayah konservasi serta pembangunan, masyarakat lokal tidak dilibatkan, tambahnya.

Seekor komodo berjalan-jalan pada Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Foto: Reuters)

Berdasarkan data Tempat Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah disusun KPA, di atas tanah seluas 200 hektar itu setidaknya terdapat 500 kepala keluarga yang kehidupannya terancam.

Dampak Ekologi dan Ekonomi dari Dua Model Pengelolaan Wisata

Venan Hariyanto, peneliti di Sunspirit Justice and Peace di Labuan Bajo mengutarakan selain menolak pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, pihaknya juga mengkritisi penataan non-spasial. Penataan tersebut akan memiliki perut model pengelolaan destinasi wisata, yakni Pulau Komodo akan menjadi destinasi wisata ekslusif dan Pulau Rinca sebagai mass-tourism atau wisata massal. Ke-2 model itu, menurutnya, akan membuat dampak ekologi dan ekonomi bangsa setempat.

“Ada pelaku wisata di dalamnya, ada klub di dalam kawasan, ada nelayan, ” jelas Venan.

Venan menambahkan dalam rapat dengar pendapat di DPR RI pada 23 November telah disampaikan permintaan pembangunan sarana dan prasarana wisata super premium untuk dihentikan dulu karena telah menimbulkan dampak perlawanan yang luas oleh masyarakat.

“Efek masyarakat melawan karena kita melihat tersebut akan sangat berdampak buruk untuk konservasi, juga ruang penghidupan dalam masyarakat dan juga para-para pelaku wisata yang berada di Labuan Bajo, ” kata Venan.

Menurutnya revisi serta pengkajian ulang pembangunan itu harus melibatkan para pakar, organisasi dunia, para pelaku wisata dan masyarakat setempat; agar kemudian dapat diputuskan mana yang bisa dilanjutkan & mana yang harus dihentikan.

Warga Pulau Komodo Gelisah

Akbar, seorang warga Pulau Komodo, melahirkan kegelisahannya akan nasib mereka yang selama ini bergantung dari kegiatan pariwisata apabila pada akhirnya Tanah Komodo akan menjadi destinasi wisata ekslusif.

“Pembangunan Geopark yang tidak melalui sosialisasi dengan masyarakat yang ada di dalam kawasan itu membuat kami seluruh kaget, agenda apa lagi tersebut? Dan konsep yang tidak transparan ini membuat kami juga kecemasan dimana posisi masyarakat di pada pembangunan ini, ” ujarnya.

Seekor Komodo terlihat di Taman Nasional Komodo, 6 April 2018. (Foto: Reuters/Henning Gloystein)

Menurutnya ketika Tanah Komodo dijadikan wisata ekslusif secara membership seribu dollar, maka hendak menekan jumlah kunjungan wisatawan dengan akan berpengaruh pada keberadaan kesibukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang rencananya akan dipindahkan ke Pulau Rinca sejauh delapan jam perjalanan laut.

“Nah kami mendengar beberapa penjelasan pejabat publik yang hendak merelokasi atau memindahkan UMK ini. Sehingga dipaksakan warga Pulau Komodo kudu berjualan di seberang pulau yang jauh dari pemukimannya, ” ungkapnya.

Akbar berharap Rajin Nasional Komodo dapat tetap mempertahankan keasriannya sebagai branding pariwisata dengan berbasis konservasi dan landscape kawasan yang alami.

“Kalau misalnya kebijakan ini tidak diteliti dengan kehati-hatian maka kekhawatiran awak adalah kehancuran pariwisata secara menyeluruh yang ada di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo yang ada di dalamnya, ” logat Akbar.

Labuan Bajo Masuk Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Labuan Bajo dalam Nusa Tenggara Timur merupakan utama dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang akan mulai dibangun pemerintah Indonesia pada 2021. Empat lokasi lainnya, yaitu Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Likupang di Sulawesi Utara. Candi Borobodur di Jawa Tengah dan Danau Toba di Sumatera Utara. Keberadaan DPSP itu diharapkan dapat memajukan posisi Indonesia pada Indeks Daya Saing Pariwisata menjadi peringkat 30 pada 2021.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat koordinasi nasional dan dewan instruktur lima destinasi pariwisata dan istimewa prioritas dan badan otorita turisme, Jumat (27/11), berharap pariwisata Nusantara nantinya dapat menandingi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, semacam Thailand, Filipina dan Singapura. [ys/em]