Bayaran Rendah, Jangan Berharap Kapasitas Sektor Kesehatan Baik

0
546

Indonesia menganggarkan belanja negara daerah kesehatan mencapai Rp 169, tujuh triliun atau 6, 2 persen dari APBN tahun 2021 dengan direncanakan mencapai Rp 2. 747, 5 triliun. Angka itu sudah lebih tinggi dari amanat peraturan yang menetapkan sektor ini menyambut lima persen APBN.

Namun, pimpinan Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkianus Laka Cuai masih menyebut, total belanja itu terlalu kecil dibanding negara-negara tetangga.

“Jadi kalau kita lihat total belanja kesehatan kita, dibanding berbagai negara di Asia, dan Asia Tenggara khususnya, sungguh kita termasuk yang rendah, termasuk dibanding Timor Leste. Kita lebih baik itu dibanding Laos serta Brunei Darussalam, ” kata Melkianus.

Pimpinan Komisi IX DPR MENODAI, Emanuel Melkianus Laka Lena. (Foto: VOA)

Pendapat itu dia sampaikan dalam diskusi “Quo Vadis Belanja Kesehatan Publik” yang diselenggarakan Kalta Bina Insani dan SwissCham Indonesia, Rabu (2/12) sore.

Menurut Melkianus, jumlah anggaran yang tidak maksimal itu membawa dampak.

“Karena belanja kesehatan tubuh kita rendah, tentu kita tidak bisa berharap banyak terhadap keahlian dan kapasitas sistem kesehatan nasional kita dalam merepons berbagai situasi, baik yang normal maupun dengan istimewa, seperti Covid19 ini, ” tambahnya.

Karena terpatok, Melkianus berharap ada efektifitas di penggunaannya. Namun dia memastikan, sebab kecil, seefektif apapun pemakaiannya lestari masih akan kurang. Lebih memprihatinkan lagi, karena menurut data dengan dimiliki DPR, 79 persen perkiraan kesehatan dipakai untuk tindakan kuratif. Sementara langkah preventif dan promosi kesehatan hanya menerima 19 persen dari anggaran yang ada.

Melkianus mengingatkan, jumlah taksiran adalah realisasi terhadap komitmen yang sudah disampaikan presiden dan pemerintah, terkait sektor kesehatan. Paradigma sehat yang selama ini digembar-gemborkan sangat dipengaruhi seberapa besar kemauan negeri dalam pembiayaan. Jangan sampai, cakap Melkianus, komitmen politik ini tidak berjalan di lapangan.

Ketetapan angka biaya kesehatan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta nota keuangannya. Jadwal tahunan itu diselenggarakan di Tempat Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020 lalu.

Menurut Jokowi, anggaran itu diarahkan untuk dukungan pengadaan vaksin, memajukan nutrisi ibu hamil dan menyusui dan balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting . Selain itu selalu untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, had penguatan pencegahan, deteksi dan respons penyakit, serta sistem ketahanan terintegrasi.

Bank Dunia sendiri mencatat, belanja jemaah sektor kesehatan di Indonesia hanya 1, 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alokasi perkiraan dalam APBD, APBD termasuk Cagaran Kesehatan Nasional (JKN) masuk di persentase tersebut. Data Bank Dunia menyebut, rata-rata negara berpenghasilan membuang ke bawah mengalokasikan sekitar 6, 1 persen dari PDB untuk sektor kesehatan. Sedangkan rata-rata negeri di kawasan Asia Timur Pasifik mencatatkan angka 7, 4 komisi dari PDB.

Ronald Parasibu dari Kementerian Keuangan. (Foto: VOA)

Ronald Parasibu dari Kementerian Keuangan melegalkan bahwa belanja kesehatan Indonesia era ini masih belum seperti diharapkan banyak pihak. Di sisi asing, Indonesia masih bergelut dengan berbagai keterbatasan, khususnya pendapatan negara dengan terbatas. Salah satu faktornya merupakan kemampuan menggenjot penerimaan melalui retribusi yang tidak maksimal.

Jika dilihat secara seksama, tambahan Ronald, seluruh sektor di Indonesia akan dinilai menetapkan angka belanja yang lebih rendah dari tumpuan.

“Hampir setiap sektor mengeluhkan hal yang sama. Misalnya belanja militer, kalau dibandingkan kepada PDB, ini termasuk yang menyesatkan rendah dibandingkan banyak negara. Belanja sosial, belanja disabilitas, belanja dengan lain-lainnya, sektor perikanan, pertanian tersebut kita termasuk yang paling rendah kalau kita membaginya terhadap PDB, ” kata Ronald.

Seorang petugas medis mengecek peralatan medis di rumah sakit darurat untuk penderita COVID-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, 23 Maret 2020. (Foto: Antara via Reuters)

Meski mengiakan tidak ingin mencari pemaafan terhadap kondisi ini, Ronald menyebut Nusantara yang didominasi oleh sektor informal membawa persoalan untuk sektor pajak. Sebagai dampak lanjutannya, anggaran yang terbatas menghadirkan keterbatasan juga terpaut kemampuan belanja publik. Namun dia meyakinkan, dari tahun ke tarikh, perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan tubuh selalu meningkat.

“Kalau kita lihat trennya, saya bisa bilang sektor kesehatan ini yang pertumbuhannya mungkin paling bagus dibanding sisi nominal. Bahkan dari semesta sektor, sekarang kesehatan itu nomor dua setelah pendidikan dari honorarium APBN yang kita punya, ” tambah Ronald.

Subandi Sardjoko dari Bappenas. (Foto: VOA)

Sedangkan Subandi Sardjoko dari Bappenas menegaskan, penentuan besar kecil anggaran tidak bisa didasarkan hanya dengan PDB sekadar.

“Untuk menentukan pas atau tidak, ini tidak mampu hanya dengan ukuran PDB. Benar kalau secara angka 1, 7 persen itu kecil. Tapi hajat tiap negara lain. Kita mungil, apakah negara lain yang dikatakan dari PDB sudah lebih besar itu, juga sudah cukup ataupun belum. Jadi harus kita lihat, harus kita bedah, ” cakap Subandi.

Dia serupa setuju, bahwa efektivitas pemakaian taksiran sangat berperan. Beberapa waktu berserakan, kata Subandi, dia pernah menyampaikan presentasi di depan Menteri Kesehatan mengenai efektivitas anggaran ini. Bappenas mampu menunjukkan inefisiensi dalam pemakaian anggaran yang terjadi, selaras dengan keinginan Menteri Keuangan agar belanja yang dilakukan lebih baik.

Catatan yang lebih diperjelas oleh Subandi adalah soal janji. Menurutnya, dari tahun ke tahun, komitmen pemerintah semakin membaik.

“Jadi yang ngomong kurang itu harus menunjukkan, kurangnya dimana? Sehingga itu perlu kita bedah, anggaran kesehatan item demi item itu benar atau tidak, ” tambah Subandi. [ns/ab]