Pemerintah Optimis, Pilkada Tak Munculkan Klaster Besar Covid-19

0
92

Hingga hampir satu pekan sesudah pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020, pemerintah menilai belum wujud tanda munculnya klaster besar Covid-19. Karena itulah, diyakini pelaksanaan pilkada tidak akan memunculkan dampak seperti dikhawatirkan banyak orang, terutama para pakar wabah.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh Mahfud MD di Yogyakarta, Senin (14/12).

“Alhamdulillah belum ada kasus, bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah Covid masih ada? Masih. Tetapi itu sama saja, malah yang lebih banyak yang tidak wujud Pilkada, yang penduduknya lebih melimpah, ya lebih banyak kasus. Yang lalu lintas orangnya lebih banyak, ya lebih banyak angka terinfeksinya meskipun tidak ada Pilkada, ” kata Mahfud.

Evaluasi dan Proyeksi Pilkada 2020, Senin 14 Desember 2020 di Yogyakarta. (Foto: Humas Pemda DIY)

Mahfud hadir di Yogyakarta bersama Menteri Dalam Negeri, Mohammad Tito Karnavian, ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Mereka menggelar pertemuan bold bersama pemerintah provinsi, kabupaten lalu kota, yang menyelenggarakan pilkada 9 Desember 2020. Hadir pula penyelenggara pilkada di setiap daerah.

Mahfud menegaskan, kondisi terakhir ini patut disyukuri karena berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang dulu muncul. Seperti diketahui, sejumlah pihak meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Mereka beralasan pilkada berpotensi menghadirkan lonjakan kasus.

Namun, dikarenakan ketidakpastian kapan pandemi berakhir, pemerintah, DPR dan KPU sepakat Pilkada diselenggarakan akhir tahun ini. Tekad itu, kata Mahfud, disertai dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat.

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Humas Pemda DIY)

“Kalau diproyeksikan ke Januari, misalnya 15 hari lagi, kalau rata-rata sehari 7. 000 kasus, sekarang ini kira-kira 5. 000 kasus perhari. Maka akan ada sekitar 800 ribu kasus di Januari. Jauh di bawah angka yang mengerikan itu, ” tambah Mahfud.

Tingkat Partisipasi Naik

Pemerintah juga mencatat, tingkat partisipasi pilkada tahun ini 75, 83 persen, naik dari tahun 2015 yang hanya 69 persen. Pertemuan di Yogyakarta, Senin siang (14/12) juga menyepakati, seluruh pihak mulai pemerintah, KPU dan Bawaslu akan tetap bekerja dengan benar hingga seluruh tahapan selesai. Pemerintah juga berterimakasih kepada organisasi penduduk, mulai NU, Muhammadiyah hingga PGI yang secara obyektif menilai pelaksanaan Pilkada berjalan baik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, ada sekitar 90 negara di dunia yang menyelenggarakan pemilihan, baik lokal maupun nasional. Namun, Indonesia menorehkan prestasi tersendiri, karena menjadi salah satu pemilihan oleh jumlah pemilih paling besar, ialah sekitar 76 juta pada pilkada 2020.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Foto: Humas Kemendagri)

“Ketegasan rekan-rekan pengamanan, Polri, YNI, Satpol PP yang mengatur yang sudah mencoblos langsung meninggalkan tepat, selain mencegah kerumunan juga mempermudah rekan-rekan petugas di TPS, ” kata Tito.

Selain koordinasi yang baik di pusat lalu daerah serta dukungan Presiden Jokowi, Tito juga menyebut peran partai politik cukup signifikan.

Ketua KPU Arief Budiman juga menilai, kekhawatiran yang muncul sejak bulan Maret lalu telah mampu diatasi. Meski, di sisi lain dia juga mengakui tetap ada kasus muncul terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.

Ketua KPU, Arief Budiman. (Foto: Humas Pemda DIY)

“Kita tidak bisa menghindari, ada penyelenggara yang terkena juga. Tetapi anda juga tidak bisa pastikan, apakah yang bersangkutan terkena Covid tersebut karena tahapan pilkada. Jangan-jangan dikarenakan aktivitas di luar Pilkada, ” kata Arief.

Namun meski ada kasus, lanjutnya, angkanya tidak terlalu signifikan. Karena itulah, KPU berkesimpulan secara umum sepenuhnya telah berjalan dengan baik.

Dampak Pilkada Susah Diukur

Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Riris Andono Ahmad menilai, saat ini sulit menentukan bagaimana dampak pilkada terhadap peningkatan kasus positif Covid-19. Salah satu faktornya adalah karena pilkada ada proses panjang, bukan hanya saat pencoblosan tanggal 9 Desember. Maksudnya, jika menambah kasus, maka penambahannya terjadi sepanjang proses berbulan-bulan itu.

Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. (Foto: Humas Kemendagri)

Faktor kedua adalah karena saat ini, Indonesia sudah berada di dalam peningkatan eksponensial yang cepat dan menunjukkan bahwa penularan di populasi itu sudah meluas.

“Artinya dengan atau tanpa pilkada, ya peningkatannya akan terus terjadi. Dan peningkatan karena Pilkada dapat jadi tidak cukup signifikan terlihat, karena kita sedang dalam situasi peningkatan yang eksponensial itu, ” tutur Riris.

Riris mengingatkan, dampak pilkada terhadap peningkatan kasus tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa lain. Dalam kasus kerumunan Rizieq Shihab misalnya, peristiwanya terjadi di satu lokasi dalam skala besar. Begitu juga dengan peningkatan kasus akibat libur panjang yg beberapa kali terjadi, karena peristiwa itu masif dan dilakukan bersamaan di seluruh Indonesia.

Riris Andono Ahmad, peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. (Foto: Pool Media)

“Kita juga melihat pemerintah melakukan tindakan mitigasi, tetapi isunya seberapa efektif mitigasi tersebut berhasil diterapkan, kita perlu evaluasi. Secara epidemiologis, seharusnya ada peningkatan. Isunya adalah, seberapa besar peningkatannya. Itu yang tidak kita mengenal, ” tambahnya.

Riris juga menegaskan, klaim bahwa tidak ada lonjakan adalah sesuatu yang keliru. Sekilas saja sudah bisa dilihat, ada petugas pemilihan yg dikabarkan positif selama proses pilkada. Jika disimpulkan, lanjutnya, kemungkinan Pilkada sebagai penyebab kenaikan kasus diyakini cukup besar. Masalahnya adalah, dapat jadi para petugas, tim sukses atau calon yang berlaga tertular dalam kegiatan di luar cara pilkada itu sendiri. Faktor-faktor semacam itu yang menyulitkan untuk mengukur dampak Pilkada, bagi jumlah fall di Indonesia, apalagi di tengah penularan masif di masyarakat.

Sejumlah kandidat dalam pilkada dinyatakan meninggal dikarenakan terinfeksi Covid-19. Mereka antara lain Calon Bupati Kabupaten Berau, Muharram yang meninggal 22 September. Calon Wali Kota Bontang, Adi Darma meninggal pada 1 Oktober. Petahana Bupati Bangka Tengah, Ibnu Soleh meninggal pada 4 Oktober. Calon Wali Kota Dumai, Eko Suharjo, meninggal 25 November. Sedangkan calon Bupati Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Andi Malkan Amin dinyatakan meninggal dunia pada 7 Desember.

Selain itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan, Bambang Dwitoro meninggal dunia pada Sabtu 12 Desember setelah dinyatakan positif Covid-19. Sementara. Miratul Mukminin, Ketua Tim Pemenangan Paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno terkait, meninggal dunia 13 Desember juga karena Covid-19. Di luar itu, ada sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan positif sepanjang proses Pilkada. [ns/ab]