Urusan Penelantaran Masih Dialami Lansia Nusantara

0
100

Catatan LBH APIK menunjukkan kasus kekerasan terhadap orang lanjut usia (lansia) masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ini terlihat dari kasus kebengisan terhadap lansia yang ditangani LBH APIK di Medan, Yogyakarta & Bali pada Juli 2019-Juli 2020.

Sebagian besar kejadian berupa penelantaran (32 kasus), disusul kekerasan psikologis (24 kasus), & kekerasan fisik (12 kasus). Selain itu, LBH APIK juga menuntaskan dua kasus kekerasan seksual terhadap lansia, perampasan harta dan eksploitasi masing-masing satu kasus.

Pengurus Asosiasi LBH APIK Tabiat Wahyuni mengatakan kasus kekerasan terhadap orang lansia kerap disembunyikan sebab dianggap tidak penting dan target tidak mengetahui lembaga yang sanggup menerima laporan.

Pengurus Asosiasi LBH APIK Budi Wahyuni. (Foto: VOA)

“Data kekerasan terhadap lansia sedang minim dan belum memuat terpilah secara komprehensif, serta tidak ada update tahunan. Ini menarik, jangankan bakal melaporkan kekerasan. Sehingga seperti fenomena gunung es, ” jelas Budi Wahyuni dalam diskusi daring, Selasa (15/12).

Budi memasukkan lembaganya juga mencatat sejumlah kasus dasar yang dihadapi para lansia. Antara lain tidak mampu menunaikan iuran BPJS, tidak terdata sebagai kelompok miskin saat pandemi corona, dan tidak memiliki KTP. Sebab itu, kata Budi, dengan sebanyak persoalan tersebut pemerintah semestinya tak membubarkan Komnas Lansia, melainkan bertambah dikuatkan peranannya atau direvitalisasi.

Sementara peneliti dari Center for Ageing Society (CAS) Universitas Indonesia Vita Priantina Dewi menjelaskan berdasarkan data BPS pada 2019, jumlah penduduk lansia di Indonesia telah mencapai 25 juta orang. Mayoritas lansia itu tinggal di desa yang pada umumnya berpendidikan rendah atau cuma sekolah dasar. Ia juga mendokumentasikan ada sekitar 2, 4 juta lansia yang terlantar.

Peneliti dibanding Center for Ageing Society (CAS) Universitas Indonesia Vita Priantina Dewi. (Foto: VOA)

“Sebagian besar lansia adalah perempuan. Jadi lansia hawa cenderung hidup lebih lama, namun sakit-sakitan. Ini menurut WHO. Lansia juga masih banyak yang berlaku, namun masih ada yang tak punya jaminan kesehatan, ” terang Vita.

Vita memajukan negara untuk memberdayakan penduduk lansia dalam pembangunan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan ini tidak hanya untuk ketenteraman mereka, namun juga untuk pelepasan psikologi, sosial dan kesehatan lansia.

Kata Vita, pemberdayaan terhadap lansia di masyarakat selama ini belum maksimal karena masih ada stigma negatif terhadap itu seperti dianggap tidak produktif lagi. Karena itu, ia berharap tersedia organisasi bagi lansia pada era mendatang untuk mewadahi kreasi serta meningkatkan kesejahteraan lansia.

Menanggapi itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Baik Bappenas Maliki mengatakan ada kekosongan lembaga setelah pembubaran Komnas Lansia. Namun, menurutnya momentum ini pula dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi balik lembaga ini.

Lupa satunya melalui revisi terhadap Peraturan Nomor 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lansia. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mengawal dasar revisi ini yang nantinya mau menjadi inisiatif DPR.

Dua rani lansia mengobrol di pusat penyelamatan sementara untuk warga yang susunan di dekat Gunung Agung, gunung berapi pada tingkat siaga sempurna, di Manggis, Bali, 1 Oktober 2017.

“Kami menitipkan kalau isu kelembagaan ini harus berdiri lebih kuat di dalam revisi Undang-undang tentang lansia, ” nyata Maliki.

Maliki terpendam komisi ini pada masa mendatang dapat bersifat independen dan tidak tergantung kepada pendanaan pemerintah. Akhir November 2020 lalu, Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga, kepala di antaranya adalah Komnas Lanjut Usia. Pembubaran ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2020. Tugas sepuluh institusi yang dibubarkan tersebut akan dialihkan kepada kementerian terkait. [sm/em]