Campur Tangan Banyak Pihak, Kasus Siswi Non-Muslim Berjilbab Selesai Secara Menyenangkan

0
140

“Bapak khan sudah menandatangani peraturan dan surat pernyataan yang mengharuskan siswi memakai jilbab?, ” ujar pihak sekolah.

“Saya tidak teken.., ” jawab orang tua siswi non-Muslim yang dipanggil menghadap ke sekolah.

“Ada, ini dokumennya, ” jawab pihak sekolah.

“Tapi saya khan jadi seperti membohongi identitas kami kalau putri saya mengenakan kudung padahal ia bukan Muslim, ” ujar orang tua itu rendah.

Inilah petikan audio dari video orang tua siswi non-Muslim di SMK Negeri dua Padang, Sumatera Barat, yang mempertanyakan pada pihak sekolah, keharusan memakai jilbab pada siswi perempuan, yang non-Muslim sekali pun.

Pihak sekolah bersikeras orang gelap telah menyepakati aturan yang didasarkan pada aturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat No. 11/2005. Tak mendapat jawaban dari kegundahannya, pengampu siswi ini pun memasang video dengan diambilnya dengan telepon selular ke akun Facebooknya, yang langsung membuat reaksi luas.

Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam (23/1), anggota DPR RI dari Komisi X, MY Esti Wijayati mengecam pemaksaan aturan dengan intoleran seperti itu.

Esti Wijayati/Anggota Komisi X DPR RI (foto: courtesy /Fecebook).

“Sebenarnya menurut daftar ada 45-46 siswi non-Muslim pada sekolah itu yang juga mengenakan jilbab, dan memang hanya utama yang keberatan dan merasa dipaksa. Tapi walau pun hanya mulia, laporannya valid. Dan ini sekolah negeri, sekolah yang pembiayaannya dari pemerintah, mengikuti azas dan regulasi pendidikan secara nasional, jadi nyata tidak boleh ada aturan dengan bersifat intoleran seperti ini, ” tegasnya.

Ia menambahkan, “Saya tahu aturan seperti ini tidak diberlakukan di semua kawasan, hanya di Padang yang agak-agak aturannya diperluas menjadi seperti itu. Tetapi apapun itu, ada konstitusi negara yang mewajibkan kita meluhurkan mereka dengan keyakinan yang berbeda. ”

Sementara, pencetus kebangsaan Damaira Pakpahan mengatakan insiden pemaksaan jilbab sebagai bagian serupa sekolah di Padang ini bukan yang pertama. Hal yang serupa sebelumnya terjadi di Riau serta Sragen.

“Ini juga terjadi di daerah-daerah lain sebelumnya. Dan ketika perdebatan dan perbalahan ini meluas, yang paling menjadi korban adalah siswanya sendiri. Dalam Sragen misalnya anaknya sampai tak berani lagi sekolah karena dia jadi di-bully. ”

Mahyeldi, Walikota Padang (foto: courtesy /Fecebook).

Walikota Padang Mahyeldi kepada VOA mencuaikan adanya pemaksaan mengenakan jilbab di dalam siswi non-Muslim di daerahnya. Dia mengkritisi pemberitaan media yang dinilainya membesar-besarkan persoalan tanpa mengkaji bertambah jauh sebelumnya.

“Di pemerintah daerah tidak ada pemaksaan, karena kita di Kota Medan sudah punya Perda No. 5/2011 ayat 14 huruf j tentang pendidikan, yang mengatur pakaian pada sekolah, ada kewajiban menggunakan baju Muslim hanya untuk siswa/siswi Muslim, tidak untuk yang non-Muslim. ”

Mendikbud Nadiem Makarim bertindak cepat dengan memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi di pihak yang terlibat dalam urusan itu. Lewat video yang diunggah di akun Instagramnya hari Minggu (24/1), Nadiem bahkan meminta penanggalan jabatan agar menimbulkan efek insaf.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai secara mekanisme yang berlaku segera menyampaikan sanksi tegas atas pelanggaran peraturan bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk kemungkinan menerapkan penghentian jabatan agar permasalahan ini oleh karena itu pembelajaran kita bersama ke aliran, ” kata Nadiem.

Ia juga menegaskan agar preskripsi seragam sekolah senantiasa mengacu dalam Peraturan Mendikbud No. 45/Tahun 2014 pasal 3 ayat 4 yang menyatakan agar sekolah wajib mengindahkan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing di berpakaian.

Saat laporan ini disampaikan Kepala SMK 2 Padang Rusmadi telah menyampaikan permohonan maaf kepada kesalahan penerapan kebijakan seragam sekolah itu dan akan menyelesaikan urusan yang ada secara kekeluargaan.

Sementara siswi non-Muslim yang menjadi pemberitaan luas itu sudah dapat kembali bersekolah tanpa dipanggil pihak sekolah karena tidak mengenakan jilbab. [em/jm]