Tokoh Antikorupsi Keluhkan Serangan Siber

0
58

Aktivis antikorupsi di Tanah Air mengalami peningkatan serangan digital, mulai dari peretasan akun pesan hingga sabotase konvensi pers daring melalui Zoom dengan tampilan pornografi. Para aktivis mengatakan mereka curiga akan menjadi sasaran sebab vokal.

Perjuangan dalam melawan korupsi menjadi perhatian pada bulan itu menyusul pemecatan 75 personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut beberapa kelompok kecendekiaan, seperti dikutip dari Reuters, pemecatan tersebut tampaknya adalah upaya untuk merusak kemampuan KPK.

Pelepasan, yang seolah-olah terjadi sebab kinerja pejabat dalam tes wawasan kebangsaan sebagai kondisi pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negeri (ASN), kemudian diubah menjelma skorsing.

Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan anggotanya sudah mengalami pelecehan digital sejak 17 Mei. Saat itu akun pesan di pelaksanaan WhatsApp dari enam anggotanya tidak dapat diakses ketika mereka sedang mengikuti konferensi daring yang membahas soal pemecatan 75 pegawai KPK.

Menurut ICW, seorang peretas tak lumrah juga menayangkan film porno saat dilakukannya konferensi daring melalui panggilan video.

ICW mengatakan di sebuah pernyataan, mereka mencari bahwa “pihak-pihak yang menentang penguatan upaya antikorupsi” beruang di balik serangan itu dan mendesak penegak lembaga untuk menyelidiki.

ICW tidak mengatakan klan spesifik mana yang dianggap bertanggung jawab.

Adnan Topan Husodo sebab Indonesian Corruption Watch (ICW). (Foto: Screengrab)

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan kepada Reuters bahwa upaya untuk mengambil mendaulat akunnya dan akun yang lain di WhatsApp dan Telegram terus terjadi dalam kaum hari terakhir.

Beberapa mantan penyidik KPK mengatakan pernah menghadapi gempuran serupa.

WhatsApp, Zoom, dan Telegram tak segera menjawab permintaan tinjauan.

Seorang pejabat di kantor kepresidenan mengatakan itu urusan polisi, tengah Mabes Polri menolak berkomentar.

Para pegiat antikorupsi mengatakan KPK menjadi lebih lemah di lembah pemerintahan presiden Jokowi, walaupun kantor kepresidenan membantah peristiwa itu.

Keluhan pelecehan digital pernah terjadi pada tahun lalu yang melibatkan pemrakarsa dan mahasiswa dalam seminar online yang membahas masalah hak asasi manusia pada Papua Barat, di mana pemberontakan separatis tingkat lembut terjadi selama beberapa dekade.

Beberapa jurnalis juga pernah mengalami pelecehan serupa.

Salang Juniarto, Direktur Eksekutif Jaringan Asia Tenggara Freedom of Expression (SAFEnet), mengatakan pihaknya telah mencatat 147 peristiwa serangan digital di Tanah Air pada tahun lalu, menyusun tajam dari tahun-tahun sebelumnya. [ah/ft]