4, 69 Juta Hektare Lahan di Indonesia yang Terdegradasi Telah Pulih

0
168

Menteri Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengungkapkan restorasi ekosistem di Tanah Air dalam kurun waktu 2015 mematok 2021 telah memulihkan 4, 69 juta hektare lahan yang terdegradasi.

“Restorasi ekosistem dilakukan sebab pemerintah serta masyarakat pada kurun waktu 2015 hingga saat ini berupa perbaikan lahan dengan total tempat tidak kurang dari 4, 69 juta hektare, termasuk gambut dan mangrove, ” kata Siti, Sabtu (5/6), dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2021.

Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan keterangan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Sabtu 5 Juni 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Tujuan restorasi tersebut, katanya, dilakukan untuk pengembangan produktivitas ekosistem hutan & lahan yang terdegradasi. Restorasi ekosistem juga dilakukan melalui bentuk izin usaha, serta pemanfaatan hasil hutan kayu.

Restorasi, patuh Siti, bertujuan untuk membatalkan suatu ekosistem hutan dengan terdegradasi setelah dikelola dengan sistem tebang pilih dan tanam Indonesia (TPTI) pada kondisi yang semaksimal barangkali mendekati keadaan sebelum dieksploitasi.

“Dalam situasi komposisi dan kondisi kebinekaan hayati, ” ujarnya.

Restorasi ekosistem akan sangat membantu dan dibutuhkan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca & meningkatkan stok karbon. Prawacana Siti, lndonesia sangat benar-benar dalam upaya pengendalian modifikasi iklim melalui mengendalikan laju deforestasi, penghentian konversi hutan primer maupun gambut, dan penurunan kebakaran hutan serta lahan.

Asap menutupi hutan saat kebakaran di Kabupaten Kapuas dekat Palangka Raya di daerah Kalimantan Tengah, 30 September 2019. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

“Melalui momentum Keadaan Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat menambah semangat kita untuk senantiasa terus membenarkan diri dalam berperilaku jujur terhadap lingkungan, ” ucapnya.

Saat itu tercatat ada 16 bagian manajemen restorasi ekosistem dalam hutan produksi dengan besar area 622. 861 hektare. Unit manajemen restorasi ekosistem terdapat pada berbagai jenis dengan proporsi persentase taat luasannya, yaitu ekosistem alas lembah 24 persen, hutan dataran tinggi 14 komisi, mangrove 2 persen, gambut 59 persen, dan paya 1 persen.

“Pemerintah akan terus memperbaiki formati restorasi ekosistem tersebut dengan pendekatan multisistem, multiusaha, serta multibenefit, baik untuk pengelola terutama masyarakat dan lingkungan itu sendiri, ” tutur Siti.

Direkrur WALHI, Nur Hidayati, saat menjadi narasumber diskusi daring, Selasa, 19 Mei 2020. (Screenshot: VOA/Yudha Satriawan)

Sementara, Direktur Manajer Nasional Wahana Lingkungan Tumbuh Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, mengatakan semangat pemulihan di dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 sama sekadar tidak tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

Hal ini memutar tidak tercermin dalam legislasi Undang-Undang (UU) Cipta Kegiatan dan Perubahan UU Minerba berikut aturan turunannya. Produk hukum yang secara jelas dan terang sangat berpihak pada kepentingan investasi. Tetapi, abai pada kepentingan anak buah dan lingkungan hidup bahkan suara penolakan terhadap jalan legislasi ini juga diwarnai oleh tindakan represif beserta tidak demokratis.

“Parahnya, Pemimpin Joko Widodo dan kurang kementerian di bawahnya malah menyesatkan rakyat Indonesia & forum global dengan menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kegiatan sebagai produk hukum yang memperlihatkan komitmen Indonesia buat memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan hidup, ” kata Nur Hidayati melalui keterangan resminya kepada VOA.

Masih sebutan Nur Hidayati, apabila negeri benar-benar serius untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum memulihkan Indonesia, krisis kemanusian dan lingkungan hidup yang saat ini sedang dihadapi. Maka langkah awal yang harus segera dilakukan sebagai prasyarat perbaikan Indonesia adalah presiden dengan tegas menerbitkan Peraturan Negeri Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan UU Cipta Kegiatan dan Perubahan UU Minerba berikut aturan turunannya.

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi pada dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto per REUTERS)

“Tanpa dibatalkannya UU Cipta Kerja dengan merupakan mesin akselerator peleburan lingkungan hidup dan kesedihan sosial-ekologis. Maka hal-hal yang dianggap sebagai upaya perbaikan lingkungan hidup oleh pemerintah hanya sebatas gimik dan bersifat superfisial saja, ” pungkasnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada keterangan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 memilih tema restorasi ekosistem. PBB mengajak segenap pihak memulihkan kembali situasi lingkungan hidup dalam masa waktu satu dekade ke depan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di 2018.

Analisis para ahli dalam panel tersebut menyebut pembatasan kemajuan suhu harus di lembah 1, 5 derajat celsius karena kenaikan suhu 2 derajat celsius akan menimbulkan dampak yang buruk untuk dunia. Hal ini pun sejalan dengan target istimewa Perjanjian Paris yang membatasi kenaikan suhu 1, 5 derajat celsius .[aa/ah]