Makau Ikuti Hong Kong Tutup Kantor Perwakilan di Taiwan

0
92

Makau mengatakan, Rabu (16/6), pihaknya menutup kantor perwakilannya di Taiwan, menyusul tetangganya Hong Kong yang melakukan metode yang sama bulan berantakan sebagai protes atas dukungan Taipei untuk para pemrakarsa prodemokrasi.

Hong Kong dan Makau ialah kota-kota “semiotonom” di China, meskipun kebijakan luar kampung semuanya diputuskan oleh Beijing dan pemerintah pusat mempunyai peran yang semakin tepat dalam menentukan bagaimana kedua bekas koloni itu dijalankan dalam beberapa tahun belakang.

Dalam suatu pernyataan singkat, Makau mengumumkan bahwa Delegasi Ekonomi serta Budayanya di Taiwan mau menangguhkan sementara operasi tiba 19 Juni.

Sebagai simpulan, Dewan Taiwan untuk Urusan China Daratan menyatakan “penyesalan mendalam atas keputusan sepihak pemerintah Makau, ” & mengatakan akan terus menggelar kantor perdagangannya di pusat perjudian China itu.

Makau tidak menganjurkan alasan untuk penutupan tersebut. Tapi pernyataannya hampir cocok dengan pernyataan Hong Kong bulan lalu.

Pengumuman Hong Kong tersebut kemudian diikuti oleh maklumat pemerintah Hong Kong dengan mengukuhkan penutupan itu dasar bersifat politis.

Taiwan, menurut pernyataan Hong Kong, telah berulang kala “sangat ikut campur” dalam urusan kota itu serta “menciptakan kerusakan yang tak dapat diperbaiki” dalam ikatan mereka.

Hong Kong dan Makau mematuhi pandangan China yang sewenang-wenang bahwa Taiwan yang demokratis dan memiliki pemerintahan sendiri adalah bagian dari wilayahnya dan suatu hari harus direbut, dengan kekerasan bila perlu.

Itu membuat relasi resmi dengan Taipei menjadi rumit, meskipun Taiwan ialah mitra dagang utama.

China mendorong berdirinya kantor-kantor perdagangan di Taiwan ketika hubungannya lebih rapat dengan pulau itu.

Namun sejak terpilihnya Tsai Ing-wen 2016 jadi presiden Taiwan, Beijing menetapkan kontak resmi dan meningkatkan tekanan ekonomi, militer, & diplomatik.

Beijing membenci Tsai karena ia menganggap Taiwan sebagai negara berdaulat de facto & bukan bagian dari “satu China. ”

Pemerintahnya juga merupakan pendukung vokal prinsip-prinsip demokrasi dan diam-diam membantu membuka kemungkinan bagi beberapa warga Hong Kong yang mencoba lari diri dari tindakan cepat Beijing terhadap perbedaan pertimbangan setelah protes demokrasi habis-habisan yang mengguncang pusat keuangan itu pada 2019. [ab/uh]