Apa Pengaruh ‘Lockdown’ Bagi Ekonomi Indonesia?

0
78

Desakan agar pemerintah melaksanakan lockdown nasional terus bergulir seiring meningkatnya kasus corona pasca libur lebaran 2021. Tidak hanya untuk mengarahkan laju perebakan virus, alternatif lockdown diyakini bisa mendirikan perekonomian Indonesia lebih tertib ke depannya.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan lockdown sudah terbukti menyelamatkan perekonomian China untuk bisa keluar dari perihal resesi. Bahkan negara tabir bambu ini merupakan salah satu negara dengan pemulihan ekonomi paling cepat setelah pemberlakukan lockdown. Menurutnya, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro, tidak cukup untuk menangani pandemi secara efektif, sehingga perekonomian tidak kunjung membaik.

“Jadi memang harus dilakukan kebijakan (lockdown) secara nasional. Kalau di China, di dalam waktu lockdown , kuartal pertama minus, bahkan cukup dalam, tapi di kuartal-II sudah positif dan China salah mulia negara yang paling cepat keluar dari resesi ekonomi. Di kuartal-I 2021 ekonomi China bahkan tumbuh 18, 3 persen. Jadi, tersebut salah satu bukti kongkrit kalau ekonomi akan terkontraksi di satu kuartal, tapi setelah itu pertumbuhannya akan tinggi terus, ” ujar Bhima kepada VOA, di Jakarta, Selasa (22/6).

Seorang pria mengendarai sepeda motor melewati mural bertema virus corona di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021. (AP)

Bhima menyungguhkan lockdown , yang disarankan dilakukan perut minggu, akan membuat zona yang terkait dengan pergeseran penduduk seperti retail, pemindahan, perhotelan, dan restoran terkontraksi cukup dalam. Maka lantaran itu, katanya, ada dua syarat yang harus dilakukan pemerintah apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Pertama, ujar Bhima, menggeser anggaran negeri seperti anggaran untuk pendirian infrastruktur ke sektor kesehatan tubuh. Menurutnya, jika lockdown berlaku efektif, maka anggaran di sektor kesehatan tidak mau terlalu membengkak.

“Kemudian berikutnya bicara soal perlindungan sosial untuk mengkompensasi mereka yang rentan di-PHK, mereka yang kehilangan perolehan secara harian, juga menganjurkan insentif bagi pelaku jalan secara langsung berbentuk sumbangan khususnya bagi UMKM. Itu yang harus disiapkan skenarionya, ” jelasnya.

APBN Kuat?

Bhima mengambil bahwa APBN akan berpengaruh. Ia memaparkan permasalahan di APBN saat ini merupakan banyaknya anggaran yang dialokasikan secara tidak tepat, serta tidak urgent dalam periode pandemi COVID-19 ini. Lupa satunya adalah wacana work from Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan membuat belanja pegawai serta barang menjadi gemuk.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

“Itu kan harus direalokasi. Kemudian ada pembangunan infrastruktur bisa ditunda dulu karena percuma membangun infrastruktur dengan kondisi seperti itu sekarang juga terpengaruh, delay juga. Kalau sama-sama ada delay atau ada penundaan pembangunan infrastruktur karena ledakan kasus COVID-19, lebih tertib anggarannya dialihkan untuk kesehatan dulu, ” jelasnya.

Pemerintah, menurut Bhima, sudah mempunyai landasan kaidah yakni Undang-Undang (UU) bagian 2 tahun 2020 buat bisa melakukan realokasi anggaran dalam APBN. Ia memperhitungkan apabila lockdown secara nasional dilakukan selama kurang lebih dua minggu, maka kemajuan ekonomi pada kuartal III akan terkontraksi cukup pada hingga lima persen. Namun pada kuartal selanjutnya, dia yakin perekonomian akan pulih, apalagi kuartal IV bertepatan dengan Natal dan Tarikh baru.

“Natal dan Tahun Baru ini momentum musiman untuk membakar masyarakat belanja. Jadi itu memang skenario dari lockdown dibandingkan dengan seperti sekarang, ekonomi tumbuh tidak optimal, macet lagi, buka teristimewa. Jadi pelaku usaha dan investor susah untuk melayani perencanaan bisnis jangka lama, ” kata Bhima.

Sebuah mobil meninggalkan tembok pinggir jalan penuh coretan di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 21 Juni 2021. (Foto: BAY ISMOYO / AFP)

Apabila lockdown berjalan pas efektif, dan penanganan pandemi berjalan dengan baik dan konsisten, Bhima yakin perekonomian pada tahun depan pula akan tumbuh positif.

“Kalau skenarionya lockdown sekarang, 2022 sudah tiba positif. Kemungkinan besarnya bakal positif bisa sampai 5-6 persen. Karena orang telah bisa langsung belanja. Kenapa saya sarankan lockdown? Karena menunggu vaksinasi masih lima persen dari target. Jadi vaksinasi OK, tapi membangun masih panjang untuk menyentuh herd immunity, ” tuturnya.

Apa Kata Pengusaha?

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengucapkan kalangan pengusaha sebenarnya tidak punya banyak pilihan selain mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk apabila dilakukan lockdown nasional, meskipun akan berdampak pas negatif terhadap jalannya jalan mereka.

Pengantara Ketua Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2). (Foto: VOA).

“Kebijakan ini sangat mengandung bagi upaya pemulihan kemampuan usaha, khususnya untuk pelaku usaha di sektor retail, perdagangan, dan sektor hotel, restoran yang selama ini masih terdampak negatif sebab pandemi secara signifikan. Setidaknya pembatasan ini akan berpengaruh pada turunnya proyeksi tanggapan mereka. Padahal pelaku di sektor-sektor ini sebetulnya masih rentan terkena krisis cashflow dan baru saja mulai membaik penerimaannya, ” ungkapnya lewat pesan singkat kepada VOA.

Bertambah lanjut, Shinta menjelaskan kalau berbagai pengetatan yang dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya, asalkan berlanjut dalam jangka periode yang tidak bisa ditentukan, berpotensi meningkatkan angka pengangguran, terutama untuk pekerja berstatus kontrak dan outsourcing . Pasalnya, di dalam kondisi penurunan pendapatan kelanjutan kebijakan pembatasan tersebut, kongsi akan jauh lebih sulit bertahan tanpa meningkatkan efisiensi biaya operasional, di mana biaya tenaga kerja biasanya menjadi komponen biaya yang terbesar.

Kalangan pengusaha, kata Shinta, berharap kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilakukan secara konsisten dan sakti untuk menegakkan protokol kesehatan di masyarakat, sehingga bervariasi pembatasan mobilitas ini tak harus berlarut-larut.

Petugas kesehatan memindai suhu tubuh penumpang saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Rabu, 22 Januari 2020. (AP)

“Kami berharap masyarakat lebih waspada akan bahaya pandemi dan lebih meningkatkan peraturan diri untuk melaksanakan prokes. Kami juga berharap pemerintah memberikan dukungan finansial (baik dalam bentuk relaksasi rekognisi atau suntikan modal baru) bagi pelaku usaha di sektor-sektor yang terkena buah paling besar dari kecendekiaan pengetatan ini agar level kepailitan atau penutupan jalan bisa diminimalisir dan potensi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang melambat atau hilang karena kebijakan ini bisa di-recover dengan cepat ketika trend pandemi sudah turun, ” pungkasnya.

Pemerintah Pilih Ekonomi ataupun Kesehatan?

Sejak dilanda pandemi, Pemimpin Joko Widodo tidak pernah memilih opsi lockdown laksana negara-negara lain. Alasannya merupakan untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian dan kesehatan. Ketika peristiwa corona mulai naik dengan cepat dan siginifkan, negeri pun memilih penguatan kebijakan PPKM Mikro.

Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Biro Press)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sesuai dengan titah Jokowi, kedua isu ini yakni kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan pada penanganan pandemi, dan kudu berjalan beriringan. Meski sejenis, pemerintah kata Budi akan tetap mengutamakan isu kesehatan dalam rangka mengendalikan pandemi COVID-19.

“Bapak Presiden sudah jelas dalam awal bahwa ekonominya tidak mungkin bisa akan siap (pulih) kalau kesehatannya tidak selesai, karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan tubuh. Oleh karena itu Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatan ini harus selesai, karena tidak mungkin ekonominya bisa balik kalau isu kesehatannya tidak selesai, ” logat Budi.

Arahan Bhima agar pemerintah menggeser sementara anggaran ke dunia kesehatan tampaknya sejalan dengan fokus Presiden Jokowi untuk lebih mengutamakan isu kesehatan tubuh dalam penanganan pandemi. Pemberian anggaran memungkinkan pandemi COVID-19 lebih cepat terkendali, jadi ekonomi akan segera sehat. [gi/ka]