BOR di Atas 90 Upah, Yogya Didesak Tarik Rem Darurat

0
65

Daerah Istimewa Yogyakarta menjalani situasi darurat penanganan peristiwa COVID 19. Penambahan penderita sangat tinggi, jumlah mair meningkat drastis, dan angka keterisian tempat tidur ataupun bed occupancy ratio (BOR) yang melebihi 90 upah.

Kondisi ini mendorong Muhammadiyah COVID Command Center (MCCC) Yogyakarta mendesak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X mengambil tindakan subversif. Arif Jamali Muis sebab MCCC Yogyakarta hari Senin (28/6) mengatakan, langkah tersebut penting agar situasi tak semakin memburuk.

“Kami memohon kebijaksanaan serta kewelasasihan Bapak Gubernur Wilayah Istimewa Yogyakarta, untuk mengambil tindakan yang radikal, mendasar, komprehensif, dan menyeluruh, jadi rem darurat, agar situasi DIY tidak bertambah buruk, ” ujar Arif Jamali.

Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji menyebut penambahan kasus di Senin (28/6) mencapai 859. Jumlah ini kembali menjadi rekor kasus harian tertinggi sejak awal pandemi pada DIY, dan membuat daerah ini total mencatatkan total 58. 717 kasus.

“Penambahan kasus meninggal sebanyak 32 kasus, jadi total kasus meninggal menjelma 1. 511 kasus, ” kata Ditya.

Jumlah 32 kematian pada sehari juga merupakan rekor tertinggi selama pandemi.

Petugas di BBTKLPP Yogyakarta sedang memeriksa sampel pasien terkait virus corona. (Foto: Irene/ BBTKLPP)

Saat ini Yogyakarta mencantumkan 9. 414 kasus aktif atau 16, 02 komisi, jauh dari persentase urusan aktif nasional yang 10, 22 persen dan angka global 6, 5 upah. Sementara angka positif menyentuh 30, 7 persen yang juga sangat tinggi. Jadi contoh, 859 kasus positif pada Senin (28/6), diperoleh dari pemeriksaan PCR terhadap 2. 798 orang selalu.

Dari seluruh tempat tidur yang disediakan khusus untuk pasien COVID-19 di 27 rumah rendah rujukan, pada Senin terisi 91, 05 persen.

Desakan Berbagai Pihak

Arif Jamali mengatakan, Yogyakarta perlu melakukan pembatasan sosial berskala daerah yang lebih ketat, tanpa meributkan sebutan yang dipakai.

Arif Jamali Muis lantaran MCCC PW Muhammadiyah DALAM Yogyakarta. (Foto: VOA)

“Kami tidak mempersoalkan nama, mau PSBB mau apapun atau lockdown sekalipun namanya, yang jelas adalah penyekatan sosial berkala DIY, yang lebih ketat untuk menekan penularan potensi COVID 19 ini, ” tambahnya.

Teknis yang mampu diambil ada beberapa ragam. MCCC Yogyakarta mengusulkan upaya menekan mobilitas pekerja secara memaksimalkan skema kerja lantaran rumah. Skema itu terutama bagi aparatur sipil negeri (ASN) dan pekerja sah, kecuali pada bidang dengan dikecualikan setidaknya selama besar pekan ke depan.

Gubernur juga diminta menghentikan dan menutup semua kegiatan yang potensial membuat kerumunan tanpa terkecuali. Tercatat pariwisata, sekolah tatap depan, kegiatan sosial dan ritual keagamaan. Sri Sultan juga didesak meningkatkan transparansi, soliditas dan akuntabilitas data penanganan COVID -19 di DIY, untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengerjaan kasus ini. Komunikasi efek kepada masyarakat yang langsung dan kuat juga harus dibangun, dan membangun solidaritas dan modal sosial klub di sisi yang asing.

Layanan pada salah satu klinik RSUP Dr Sardjito. (Foto: VOA/ Nurhadi)

Desakan serupa selalu disampaikan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) DIY, yang disampaikan koordinator umum, M Taufiq AR. Selain poin-poin yang disampaikan MCCC, FPRB DIY juga meminta gubernur memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis di dalam bentuk pemenuhan hak-hak secara tepat waktu.

“Gubernur juga harus menjamin ketersediaan kebutuhan respons medis berupa APD (Alat Penjaga Diri) sesuai standar, farmasi atau obat-obatan, termasuk hajat oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka, ” kata Taufiq dalam pernyataannya, Senin (28/6) di Yogyakarta.

Selain itu, forum ini juga mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan klaim dari vila sakit-rumah sakit atas pengerjaan medis yang sudah dilakukan terkait COVID-19, baik pada tahun 2020 maupun tahun ini.

“Sumberdaya berupa cash flow dibutuhkan rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut, ” ujar Taufiq memberi alasan.

Layanan RS Terganggu

Rumah Rendah Panti Rapih, salah satu rumah sakit rujukan pada Yogyakarta terpaksa menutup layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Sabtu (26/6). Direktur Utama RS Panti Rapih, drg. Vincentius Triputro Nugroho, M. Kes mengakui, ada peningkatan kedatangan pasien yang luar biasa.

Direktur RS Panti Rapih Yogyakarta, drg. Vincentius Triputro Nugroho, M. Kes. (Foto: Panti Rapih)

“Dalam seminggu ini terjadi penambahan yang sangat tinggi terkait kunjungan, baik di IGD maupun poli yang terkait mereka yang punya isyarat. Peningkatan itu kalau bulan lalu sekitar 20 pasien perhari, hari ini menjadi 70 orang perhari, ” kata Triputro dalam dialog bersama media di Yogyakarta, Senin (28/6).

Layanan IGD Panti Rapih kembali dibuka pada keadaan Minggu, setelah tenaga kesehatan tubuh mampu mengatasi lonjakan tersebut. Triputro menekankan, penutupan IGD tidak bermakna penolakan untuk pasien. Langkah itu diambil karena dokter dan perawat harus menangani pasien dengan sudah ada di dalam ruangan IGD. Tri Putro mengaku, pada Sabtu belasan pasien mengantri layanan. Komitmen buat menjaga kualitas layanan & menjamin keamanan tenaga kesehatan memaksa mereka mengambil metode penutupan.

Triputro memilih istilah buka tutup layanan sebagai strategi menghadapi lonjakan anak obat. Antrian di IGD harus diselesaikan untuk dilanjutkan ke ruang rawat inap.

“Kondisinya memang sangat-sangat meningkat. Saya rasa tersebut juga dialami teman-teman pada rumah sakit lain, ” ujarnya.

Kondisi Dinilai Fluktuatif

Yuli Kusumastuti dari Dinas Kesehatan DIY mengakui, BOR di wilayah ini semakin lama semakin tinggi. Namun dia menegaskan angka tersebut fluktuatif mengikuti situasi di lapangan.

“Memang ini tidak stagnan, karena para eksekutif rumah sakit ini terus berupaya menambah bed -nya semampu mungkin, ” ujar Yuli.

Tim TRC BPBD DIY melakukan pemakaman jenazah pasien COVID-19 dalam Yogyakarta, Minggu (27/6) suangi. (Foto: dok/TRC BPBD DIY)

Rumah sakit era ini memang menerima bahara ganda, kata Yuli, karena harus melayani pasien COVID 19 dan di bagian lain tidak bisa menegasikan menerima pasien terutama di kegawatdaruratan akibat penyakit non-COVID. Padahal belakangan ini, dalam Yogyakarta sejumlah tenaga kesehatan tubuh juga ikut terpapar, sehingga mengurangi kemampuan rumah sakit memberikan layanan. Meski begitu Yuli meyakini, rumah lara akan melakukan langkah dengan diperlukan, sehingga penutupan layanan seperti IGD tidak berlarut-larut.

“Situasi pada rumah sakit itu tumbuh, demikian juga terkait ketersediaan tempat tidur. Karena teman-teman di rumah sakit tak berdiam diri, melihat status saat ini, ” tambahnya. [ns/ab]