Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

0
26

Presiden Joko Widodo keputusannya membatalkan mekanisme vaksinasi vaksin COVID-19 secara berbayar, yang sebelumnya akan disalurkan oleh Kementerian BUMN lewat PT Kimia Farma (Tbk) serta menuai berbagai penolakan lantaran kalangan masyarakat. “Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, Presiden sudah memberikan arahan tegas buat vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut, ” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7). Dengan begitu, semua mas vaksinasi corona tetap dengan mekanisme gratis seperti yang telah berjalan selama ini, kecuali mekanisme vaksin gotong royong. Program yang diinisiasi oleh Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia lestari berjalan di mana para-para pengusaha membayarkan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh karyawan beserta keluarganya tanpa dipotong gaji.  “Hal yang bersentuhan dengan vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya sehingga demikian mekanisme untuk seluruh vaksin baik itu yang gotong royong, maupun yang sekarang mekanisme medium berjalan digratiskan oleh negeri, ” tuturnya. Presiden Larang Semua Menteri/Pimpinan Lembaga Negeri ke Luar Negeri, Kecuali Menteri Luar Negeri Pada kesempatan yang sama, Pemimpin, ujar Anung, juga menggarisbawahi perlunya seluruh menteri serta pimpinan lembaga negara untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Untuk itu dalam zaman Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Bangsa (PPKM) Darurat ini, presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri bila tidak ada hal yang bersifat khusus serta minus ada izin dari kepala. “Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Gajah Luar Negeri karena benar sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat istimewa harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden, ” tegas Pramono. Dia tidak merinci menteri atau pimpinan lembaga negara mana yang disasar presiden secara pernyataan ini, tetapi era ini setidaknya ada 3 menteri atau pimpinan institusi negara yang sedang beruang di Amerika Serikat, yakni Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia.  Di sisi lain, dengan semakin melonjaknya kasus harian positif COVID-19, Presiden serupa menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk pro aktif menyediakan masyarakat yang membutuhkan wadah isolasi mandiri. Dengan instrumen infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut diyakini akan bisa meringankan tempat isolasi terpusat yang telah ada pada saat tersebut. “Kalau K/L nya mulia atau pemdanya besar oleh sebab itu minimal bisa 300-500 anak obat dan untuk itu dibuat secara baik, dipersiapkan serta kemudian nanti pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan segenap obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu, ” pungkasnya. [gi/em]