Negeri Diminta Waspadai Pengangguran Kelanjutan PPKM

0
39

Lembaga analisis ekonomi, Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), memperingatkan pemerintah terkait potensi kenaikan pengangguran, pertama jika pandemi tidak mampu dikendalikan. Peringatan itu disampaikan Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF, Andry Satrio Nugroho, di dalam paparan lembaga itu di Jumat (6/8). Andry mengutarakan ekonomi yang diklaim lahir tinggi dan kondisi pandemi yang tidak terkendali bukanlah kondisi yang baik. Taat Andry, seluruh pihak, pertama dunia industri, masih hendak melihat bagaimana pemerintah menjalankan pandemi ke depan. “Varian Delta sebetulnya memang membawa ekonomi kita kembali terbenam, bahkan kalau kita lihat dari sisi industri, mereka juga cukup kewalahan. Taat saya, kalau tidak ditanggulangi dengan cukup baik, makin akan membawa pada pengembangan angka pengangguran, bahkan bisa jadi lebih tinggi dari PSBB sebelumnya, ” papar Andry. Dampak PPKM Darurat yang saat ini diterapkan, katanya, tidak hanya dirasakan sektor industri melainkan seluruh zona. Keseluruhan pengaruhnya akan dapat dilihat dari kondisi pada akhir bulan Agustus ataupun awal September nanti. “Karena efek perlambatan ekonomi ini bisa jadi melebihi PSBB di tahun 2020, ” tambah Andry. Jakarta, yang menjadi pusat bisnis sekaligus mencatat kasus tertinggi COVID-19, akan menjadi penentu. Namun, yang cukup dikhawatirkan adalah kalau kasus harian COVID-19 dalam daerah juga sulit dikendalikan. Dukungan terhadap sektor pabrik, terutama industri kecil & menengah, cukup menentukan. Serupa itu pula subsidi upah bagi pekerja yang diterapkan Kementerian Tenaga Kerja, akan pas membantu. Namun, Andry berharap ada skema yang bertambah kreatif ke depan, untuk menekan dampak ekonomi, pertama di sektor ketenagakerjaan. “Perlu ada lagi mekanisme dengan cukup kreatif ke depannya terkait bagaimana upaya itu bisa di co-funding, kurun pemeritah dan perusahaan tersebut sendiri, ” ujarnya.  Catatan BPS Badan Tengah Statistik (BPS) pada Mei 2021 merilis catatan mereka terkait kondisi sektor ketenagakerjaan. Disebutkan, jumlah angkatan kegiatan pada Februari 2021 adalah 139, 81 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode yang sama sejumlah 6, 26 persen. BPS juga mencatat, penduduk yang bekerja adalah 131, 06 juta orang. Sebanyak 78, 14 juta orang atau 59, 6 persen bekerja pada sektor informal. Tercatat 19, 1 juta karakter atau 9, 3 persen penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Dari jumlah itu, pengangguran karena COVID-19 berjumlah 1, 62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 650 ribu orang, tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1, 11 juta orang, dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 mencapai 15, 72 juta orang. Pertumbuhan Tak Tekan Pengangguran Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin mengkritisi BPS yang mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 tumbuh 7, 07 persen year on year (YOY). Angka pertumbuhan yang tinggi itu ironis, kata Hamid, karena angka pengangguran juga masih tinggi. “Ada 3, 38 juta orang penduduk yang tidak bekerja sedikit pun akibat pandemi COVID-19 ini, ” kata legislator Dapil Jawa Tengah IV tersebut. Hamid mendesak pemerintah segera menyediakan lapangan pekerjaan memadai terutama di sektor-sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi. Di sisi lain dia menyayangkan sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, yang hanya tumbuh 0, 38 persen Dalam keterangan resmi kepada media pada Jumat (6/8) Hamid memaparkan, dalam kondisi ekonomi saat ini setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya menyerap 110 ribu tenaga kerja. Padahal, pada 2013 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat menyerap 270 ribu tenaga kerja. “Sehingga, keluarnya Indonesia dari resesi ini belum tentu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, ” tambahnya. Sejumlah Sektor Positif Jawa Tengah adalah salah satu wilayah yang sektor ketenagakerjaaannya terdampak oleh pandemi. Namun, tidak seluruh sektor terdampak negatif, karena adalah sejumlah sektor lain yang justru mengalami peningkatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan sektor padat karya terimbas PPKM, tetapi ada juga pabrik yang menerima permintaan produk dari luar negeri justru lebih banyak. “Mana kala perusahaan di luar negeri seperti Malaysia, Vietnam, dan India mengalami lockdown, kita kan masih beroperasi, ” ujarnya.  PPKM Darurat memang menetapkan sejumlah sektor bisa tetap beroperasi sesuai protokol kesehatan yang ketat. Sakina memberi contoh, perusahaan alas kaki berskala ekspor ke Eropa dan Asia, kini justru membuka banyak lowongan. Selain itu, perusahaan busana, tekstil dan pakaian dalam yang juga mendapatkan tambahan pesanan dan membutuhkan banyak pekerja. Karena itulah, mereka justru membuka lowongan pekerjaan di bulan ini. “Perusahaan di Jawa Tengah ini bulan Agustus banyak order, kemudian banyak membuka lapangan pekerjaan, ” ujarnya. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah memang dinamis. Sebelum pandemi, jumlahnya sekitar 800 ribu lebih. Pada 2020 ketika pandemi mulai berlangsung, jumlahnya meningkat hingga 1, 2 juta. Pada triwulan pertama 2021 ini, jumlahnya turun menjadi 1, 1 juta orang. “Ini ada PPKM juga kita melakukan pendekatan hubungan industrial agar tidak ada PHK, ” tambah Sakina. [ns/ah]